PBB - Pajak Bumi dan Bangunan
TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
Peraturan Dirjen Pajak |
| Dicabut | DetailTATA CARA PENGAWASAN PEMINDAHBUKUAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Peraturan Dirjen Pajak |
| Dicabut | DetailPERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-56/PJ/2009 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN
PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK
TERUTANG, SURAT KETETAPAN PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN SURAT TAGIHAN PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, YANG TIDAK BENAR
Peraturan Dirjen Pajak |
| Dicabut | DetailNOMOR PER-56/PJ/2009 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN
PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK
TERUTANG, SURAT KETETAPAN PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN SURAT TAGIHAN PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, YANG TIDAK BENAR
TATA CARA PENETAPAN WAJIB PAJAK ATAS OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG BELUM JELAS DIKETAHUI WAJIB PAJAKNYA DAN PENCABUTAN PENETAPAN SEBAGAI WAJIB PAJAK
Peraturan Dirjen Pajak |
| Aktif | DetailTATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN PANAS BUMI
Peraturan Dirjen Pajak |
| Dicabut | DetailTATA CARA PERSIAPAN PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SEBAGAI PAJAK DAERAH
Peraturan Dirjen Pajak |
| Aktif | DetailTATA CARA PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK
SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Peraturan Dirjen Pajak |
| Dicabut | DetailSEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-25/PJ./2009 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Peraturan Dirjen Pajak |
| Dicabut | DetailTATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI
Peraturan Dirjen Pajak |
| Dicabut | Detail