PBB - Pajak Bumi dan Bangunan

1006/KMK.04/1985

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN PENUNJUKKAN PEJABAT YANG BERWENANG MENGELUARKAN SURAT PAKSA
Keputusan Menteri Keuangan | | Dicabut | Detail

1005/KMK.04/1985

PENYETORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail

1004/KMK.04/1985

PENENTUAN BADAN ATAU PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG MENGGUNAKAN OBYEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail

1003/KMK.04/1985

PENENTUAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBYEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Keputusan Menteri Keuangan | | Dicabut | Detail

552/KMK.03/2002

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 82/KMK.04/2000 TENTANG PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
Keputusan Menteri Keuangan | | Dicabut | Detail

327/KMK.03/2001

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR WILAYAH VII DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BARAT
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail

564/KMK.02/2001

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN OTORISASI (SKO) SEBAGAI DASAR PENGESAHAN DANA BAGI HASIL BAGIAN DAERAH DARI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail

83/KMK.04/2000

PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail

82/KMK.04/2000

PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
Keputusan Menteri Keuangan | | Diubah/Disempurnakan dan Sudah dicabut | Detail

201/KMK.04/2000

PENYESUAIAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK SEBAGAI DASAR
PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Keputusan Menteri Keuangan | | Dicabut | Detail