PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN/ ATAU PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN MINERAL
Peraturan Pemerintah | | Aktif | Detail
PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN
TERTENTU BERUPA HARTA BERSIH YANG DIPERLAKUKAN ATAU
DIANGGAP SEBAGAI PENGHASILAN
Peraturan Pemerintah | | Aktif | Detail
PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI
DARI PEMBERI KERJA DENGAN KRITERIA TERTENTU
Peraturan Pemerintah | | Aktif | Detail
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN REAL ESTAT
DALAM SKEMA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF TERTENTU
Peraturan Pemerintah | | Aktif | Detail
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL
DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH
TERTENTU
Peraturan Pemerintah | | Dicabut | Detail
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 131 TAHUN 2000
TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN
SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA
Peraturan Pemerintah | | Aktif | Detail
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 77 TAHUN 2013 TENTANG PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA
Peraturan Pemerintah | | Aktif | Detail
BANTUAN ATAU SUMBANGAN, SERTA HARTA HIBAHAN YANG DIKECUALIKAN SEBAGAI OBJEK PAJAK PENGHASILAN
Peraturan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail
PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN DARI
PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA YANG DITERIMA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2017
Peraturan Menteri Keuangan | | Dicabut | Detail
PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN DAN PEROLEHAN HARTA
DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMEKARAN, ATAU
PENGAMBILALIHAN USAHA
Peraturan Menteri Keuangan | | Diubah/Disempurnakan/Dicabut sebagian | Detail