PELAKSANAAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU, WAJIB PAJAK PERSYARATAN TERTENTU, DAN PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH, SERTA SPECIAL PURPOSE COMPANY ATAU KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH
Peraturan Dirjen Pajak | | Aktif | Detail
PELAKSANAAN PERTUKARAN INFORMASI BERDASARKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
Peraturan Dirjen Pajak | | Aktif | Detail
TARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE 1 MEI 2025 SAMPAI DENGAN 31 MEI 2025
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail
TARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE 1 APRIL 2025 SAMPAI DENGAN 30 APRIL 2025
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
Peraturan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail
PEMERIKSAAN PAJAK
Peraturan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
Peraturan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39/PMK.03/2018 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Peraturan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail
TATA CARA PEMBETULAN, KEBERATAN, PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMBATALAN DI BIDANG PERPAJAKAN
Peraturan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail
IMPLEMENTASI SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail