Dalam penyampaian Kinerja APBN Regional DKI Jakarta melalui Siaran Pers Regional Fiscal in Brief Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Nomor Vol.V/Mei/2025, tercatat perekonomian Jakarta tumbuh 4,95% (yoy) pada triwulan I 2025. Sektor informasi dan komunikasi serta konsumsi rumah tangga tumbuh 5,36% (yoy) menjadi penopang utama, sedangkan investasi tumbuhh melambat 2,84% (yoy) dan inflasi terkendali dalam rentang sasaran 2,07% (yoy).
Neraca perdagangan pada Mei 2025 menunjukkan surplus sebesar US$0,94 miliar. Ekspor tumbuh 34,90% (m-to-m), didominasi oleh mobil, pangan olahan, dan alas kaki. Sementara itu, impor naik 1,51% (m-to-m) terutama dari mobil, mesin, dan plastik. Tingginya impor mengindikasikan perlunya penguatan industri dalam negeri agar lebih tahan terhadap tekanan global.
Penerimaan Pajak Regional Jakarta
Penerimaan Pajak termoderasi utamanya karena penurunan PPh dan PPN, penurunan PPh sebesar 28,25% (yoy) disebabkan kontraksi PPh Pasal 21 akibat dinamika ekonomi, insentif PPh sesuai PMK 10/2025 bagi penghasilan maksimal Rp10 juta, serta kenaikan restitusi. Penurunan PPN sebesar 41,63% (yoy) dipengaruhi tingginya restitusi PPN Dalam Negeri, khususnya pada industri pengolahan dan perdagangan, serta relaksasi pajak hingga 10 Juni 2025 dan moderasi harga komoditas.
Sementara itu, penerimaan bea dan cukai didominasi Bea Masuk yang tumbuh positif, Bea Masuk naik sebesar 8,98% (yoy) dipengaruhi oleh pertumbuhan pada top komoditas: kendaraan bermotor roda dua atau lebih, suku cadang, kosmetik, resin sintetis, dan baja. Sedangkan Penerimaan Cukai naik 32,05% (yoy) didorong oleh naiknya CHT sebesar 35,43% (yoy) dan MMEA sebesar 17,85% (yoy).
Di sisi lain, realisasi PNBP turun 26,92% (yoy) utamanya karena Pendapatan Bagian Laba BUMN turun 81,49% (yoy). Penerimaan SDA turun 7,62% (yoy) akibat penurunan Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Batubara, Nikel, Emas, dan Tembaga. Pendapatan PNBP Lainnya terkontraksi 6,31% (yoy) karena menurunnya Pendapatan Hasil Tambang sejalan dengan menurunnya harga komoditas.
Dalam menghadapi tantangan global, pemerintah terus mengoptimalkan penerimaan perpajakan melalui penguatan pengawasan, audit, dan edukasi. Di bidang kepabeanan dan cukai, strategi diarahkan pada digitalisasi, pengawasan terintegrasi, serta intensifikasi penindakan atas BKC ilegal. Di sisi lain, pengelolaan piutang negara, pelelangan aset, dan edukasi pengelolaan kekayaan negara terus didorong untuk memperkuat PNBP.
Meskipun tekanan global dan pelemahan harga komoditas menjadi tantangan nyata, posisi fiskal nasional dan daerah hingga akhir Mei 2025 masih menunjukkan ruang fiskal yang sehat. Pemerintah akan terus menjaga keseimbangan antara optimalisasi pendapatan, efisiensi belanja dan perlindungan sosial demi menjaga momentum pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- 8 kali dilihat