Jayapura, Oktober 2026 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku (Kanwil DJP Papabrama) menginformasikan perubahan mekanisme pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax DJP). Sejak 1 Oktober 2026, mekanisme pembetulan SPT beralih dari skema penghitungan selisih (delta) menjadi skema penggantian (replace) untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi Wajib Pajak.

Perubahan tersebut diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2026 tentang Perubahan atas PER-11/PJ/2025 mengenai ketentuan pelaporan perpajakan dalam rangka pelaksanaan Coretax DJP. Kebijakan ini merupakan bagian dari penyempurnaan administrasi perpajakan untuk memberikan kemudahan, keadilan, dan kepastian hukum dalam penyampaian serta pembetulan SPT.

Pada skema delta, penghitungan pembetulan SPT didasarkan pada selisih antara SPT pembetulan dan SPT sebelumnya. Dalam kondisi tertentu, mekanisme tersebut dapat menimbulkan nilai kurang bayar meskipun Wajib Pajak masih memiliki kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan.

Melalui skema replace, SPT pembetulan terakhir menjadi dasar pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Penghitungan pajak dalam SPT pembetulan memperhitungkan pembayaran yang telah dilakukan serta pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan sesuai ketentuan. Dengan demikian, mekanisme baru ini diharapkan dapat mengurangi kendala penghitungan dan memberikan hasil pembetulan yang lebih sesuai dengan kondisi perpajakan Wajib Pajak.

Kepala Kanwil DJP Papabrama, Ani Natalia, menekankan bahwa perubahan ini ditujukan untuk memudahkan Wajib Pajak ketika perlu membetulkan SPT. “Kami ingin pembetulan SPT lebih mudah dilakukan dan hasil penghitungannya lebih jelas. Dengan mekanisme ini, pembayaran serta pengembalian pajak sebelumnya tetap diperhitungkan sesuai ketentuan,” ujar Ani.

Penyempurnaan tersebut juga mencakup penyesuaian saldo kompensasi apabila terdapat pembetulan SPT atau penerbitan keputusan perpajakan yang memengaruhi nilai kelebihan pembayaran pajak. Selain itu, PER-12/PJ/2026 mengatur tindak lanjut permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak apabila Wajib Pajak melakukan pembetulan SPT, sesuai persyaratan yang berlaku.

Di wilayah kerja Kanwil DJP Papabrama, berdasarkan data pemantauan kepatuhan SPT per 22 Oktober 2026, tercatat sebanyak 344.236 SPT Tahunan, 94.055 SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan 7.236 SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Jumlah tersebut menunjukkan pentingnya edukasi mengenai mekanisme pelaporan dan pembetulan SPT agar Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar.

Ketentuan baru ini berlaku untuk pembetulan SPT yang disampaikan mulai 1 Oktober 2026 atas Masa Pajak Januari 2025 dan seterusnya serta Tahun Pajak 2025 dan seterusnya melalui Coretax DJP. Jenis SPT yang tercakup meliputi SPT Masa PPh Pasal 21/26, SPT Masa PPh Unifikasi, SPT Masa PPN, serta SPT Tahunan PPh orang pribadi dan badan. Adapun pembetulan SPT untuk periode sebelumnya mengikuti ketentuan peralihan yang berlaku.

Selain menyempurnakan mekanisme pembetulan SPT, PER-12/PJ/2026 memberikan kemudahan bagi pemotong pajak dengan memungkinkan penunjukan satu atau lebih pejabat atau pegawai untuk menandatangani bukti pemotongan PPh Pasal 21/26 serta bukti pemotongan atau pemungutan PPh Unifikasi.

Kanwil DJP Papabrama mengimbau Wajib Pajak untuk memastikan kebenaran data dalam SPT yang disampaikan. Apabila terdapat kekeliruan, Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan sesuai ketentuan dengan memperhatikan riwayat pembayaran, pengembalian pajak, dan saldo kompensasi yang terkait.

Kanwil DJP Papabrama terus berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan perpajakan kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Wajib Pajak yang membutuhkan informasi lebih lanjut dapat berkonsultasi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat terdaftar, mengakses laman resmi www.pajak.go.id, atau menghubungi layanan Kring Pajak 1500200.

“Kami akan terus memperkuat edukasi mengenai pembetulan SPT melalui jajaran KPP. Wajib Pajak yang membutuhkan penjelasan dapat menghubungi KPP tempat terdaftar agar memahami mekanisme baru ini sebelum melakukan pembetulan,” tambah Ani..

 

 Narahubung Media:

Supriyanto

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan 

Hubungan Masyarakat (P2Humas)

Kanwil DJP Papabrama

081328144711