Surakarta, 26 Juli 2021 – Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II Slamet Sutantyo menyampaikan kinerja Kanwil DJP Jawa Tengah II melalui konferensi pers secara daring kepada awak media.
Pada kesempatan ini disampaikan beberapa hal terkait reorganisasi dan kinerja Kanwil DJP Jawa Tengah II. Reorganisasi dilaksanakan sesuai amanah PMK-184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Reorganisasi yang dilakukan pada Kanwil DJP Jawa Tengah II di antaranya adalah pembentukan KPP Madya Surakarta dengan mentransformasikan KPP Pratama Purworejo.
KPP Madya Surakarta mengadministrasikan wajib pajak di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah II sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-116/PJ/2021 dan mulai beroperasi sejak tanggal 24 Mei 2021.
Selanjutnya disampaikan terkait penerimaan pajak sampai dengan semester pertama tahun 2021, tercatat realisasi penerimaan mencapai 39,20 persen atau sebesar Rp4,890 triliun dari target Rp12,474 triliun. Realisasi ini mengalami pertumbuhan netto sebesar -0,41 persen. Pertumbuhan neto semester 1 yang secara agregat menunjukkan tren positif tersebut masih belum diimbangi dengan pertumbuhan beberapa sektor usaha yang masih mengalami kontraksi negatif. Pertumbuhan beberapa sektor yang masih minus tersebut dikarenakan pengaruh pandemi Covid-19 yang secara langsung berdampak terhadap perekonomian dan insentif pajak di masa pandemi yang masih berlaku. Berikut tabel realisasi penerimaan per Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di wilayah Kanwil DJP Jawa Tengah II sebagai berikut :
No
Nama Unit Kerja
Target Penerimaan (Dalam Rupiah)
Realisasi Penerimaan Netto (Dalam Rupiah)
Pencapaian
1
KPP Pratama Karanganyar
1,438,051,562,000
830,354,452,141
57.74%
2
KPP Pratama Sukoharjo
1,037,586,582,000
557,784,676,320
53.76%
3
KPP Pratama Cilacap
1,248,443,231,000
667,806,940,264
53.49%
4
KPP Pratama Purwokerto
774,398,408,000
389,968,636,489
50.36%
5
KPP Pratama Magelang
586,413,749,000
285,275,433,398
48.65%
6
KPP Pratama Surakarta
1,171,118,048,000
555,040,045,053
47.39%
7
KPP Pratama Boyolali
445,323,217,000
207,738,680,903
46.65%
8
KPP Pratama Klaten
542,330,863,000
243,344,944,292
44.87%
9
KPP Pratama Purbalingga
444,921,041,000
195,647,027,126
43.97%
10
KPP Pratama Temanggung
478,418,063,000
188,023,925,423
39.30%
11
KPP Pratama Kebumen
533,486,022,000
204,687,282,035
38.37%
12
KPP Madya Surakarta
3,773,742,418,000
564,788,390,901
14.97%
13
KPP Pratama Purworejo
-
-
0.00%
14
Kanwil DJP Jawa Tengah II
12,474,233,204,000
4,890,460,434,344
39.20%
Selanjutnya disajikan tabel penerimaan pajak per jenis pajak dan sepuluh besar sektor penyokong penerimaan pajak di Kanwil DJP Jawa Tengah II:
Jenis Pajak
Target Penerimaan (Dalam Rupiah)
Realisasi Neto (Dalam Rupiah
Pencapaian (%)
Pertumbuhan (%)
A. PPh Non Migas
6,691,936,479,000
2,699,978,492,643
40.35%
-9.14%
B. PPN dan PPnBM
5,385,123,973,000
2,049,334,384,352
38.06%
10.79%
C. Pajak Lainnya
397,172,752,000
142,417,690,941
35.86%
60.54%
Total
12,474,233,204,000
4,890,460,434,344
39.20%
-0.41%
Penerimaan pajak ini terdiri dari PPh Non Migas sebesar Rp 2,699,978,492,643 dengan kontribusi sebesar 55,2 persen dan pertumbuhan sebesar -9,14 persen. Kemudian PPN dan PPnBM sebesar Rp 2,049,334,384,352 dengan kontribusi sebesar 41,9 persen dan pertumbuhan sebesar 10,79 persen. Pajak Lainnya Rp 142,299,813,658 dengan kontribusi sebesar 2,9 persen dan pertumbuhan sebesar 60 persen. Berikut disampaikan rincian penerimaan per sektor:
Nama Sektor
Realisasi Neto (Dalam Rupiah)
Kontribusi (%)
Pertumbuhan (%)
INDUSTRI PENGOLAHAN
1,833,458,640,920
37.49%
2.48%
PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN
909,148,294,091
18.59%
-1.99%
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB
509,363,268,071
10.42%
3.83%
JASA KEUANGAN DAN ASURANSI
464,730,956,628
9.50%
-37.93%
PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN
252,649,123,697
5.17%
136.61%
KONSTRUKSI
225,773,038,935
4.62%
-10.29%
TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN
191,970,705,424
3.93%
34.87%
KEGIATAN JASA LAINNYA
142,976,474,777
2.92%
30.14%
JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL
97,587,356,944
2.00%
-13.61%
REAL ESTAT
34,318,468,781
0.70%
895.37%
Secara sektoral, penerimaan masih didominasi oleh sektor Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 37,49 persen dari total realisasi penerimaan neto dan capaian pertumbuhan sebesar 2,48 persen. Disusul oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial, kemudian Jasa Keuangan dan Asuransi, serta Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin.
Realisasi insentif pajak ini disajikan dengan tabel berikut:
Jenis Pajak
Jumlah Permohonan
Realisasi (Dalam Rupiah)
PPh Pasal 21
2,376
26,771,420,307
PPh Pasal 22 Dalam Negeri
937
-
PPh Pasal 22 Impor
186
41,243,535,831.00
PPh Pasal 23
527
-
PPh Pasal 25
2,071
140,420,758,798.00
PPh Final UMKM
12,152
30,085,887,110.00
PPN
610
54,978,397,954.00
Total
18,859
238,521,602,046.00
Untuk fasilitas berupa insentif pajak sepanjang tahun 2020, terdapat 18.859 permohonan insentif yang diajukan baik insentif PPh 21 DTP, PPh 22 Impor, PPh 25 dan PPh Final PP23. Total realisasi insentif yang diterima oleh wajib pajak adalah sebesar Rp 293,5 miliar dengan realisasi terbesar yaitu insentif PPh Pasal 25 sebesar Rp 140,489 miliar.
Dari segi kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Tahun Pajak 2020, wajib pajak yang telah melaporkan SPT Tahunan pada tahun 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 adalah sebanyak 690.487 SPT atau Capaian Rasio sebesar 77,58% persen dari target sebanyak 890.034 SPT . Jumlah ini meningkat sebesar 39.314 SPT atau 6% jika dibandingkan pada periode yang sama tahun 2020 yaitu sejumlah 651.173 SPT. Data capaian penyampaian SPT Tahunan Tahun Pajak 2020 yang disampaikan pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
No
Nama Unit Kerja
Jumlah SPT Tahunan Tahun Pajak 2021
Target Wajib SPT
Pencapaian
1
KPP Pratama Kebumen
90,042
80,896
111.31%
2
KPP Pratama Klaten
59,831
62,142
96.28%
3
KPP Madya Surakarta
1,706
1,783
95.70%
4
KPP Pratama Magelang
59,811
76,028
78.67%
5
KPP Pratama Purwokerto
59,082
75,245
78.52%
6
KPP Pratama Purbalingga
51,429
65,556
78.45%
7
KPP Pratama Cilacap
69,780
89,591
77.89%
8
KPP Pratama Boyolali
45,236
60,547
74.71%
9
KPP Pratama Karanganyar
71,490
96,871
73.80%
10
KPP Pratama Sukoharjo
77,586
109,392
70.92%
11
KPP Pratama Surakarta
50,484
71,443
70.66%
12
KPP Pratama Temanggung
54,010
102,323
52.78%
13
KPP Pratama Purworejo
-
-
-
14
Kanwil DJP Jawa Tengah II
690,487
890,034
77.58%
Selanjutnya, sehubungan dengan semakin mewabahnya pandemi Covid-19 dan pemberlakuan PPKM Mikro di Jawa dan Bali, kami pun menerapkan kebijakan pengalihan layanan tatap muka. Layanan perpajakan di KPP dan KP2KP selanjutnya dilaksanakan secara daring. Dari 18 unit instansi vertikal yang ada di Kanwil DJP Jawa Tengah II, 12 diantaranya melakukan kebijakan pengalihan layanan tatap muka.
Sebagai alternatif, setiap unit instansi vertikal telah menyediakan saluran komunikasi untuk memberikan layanan berupa email, telepon, media sosial, dan layanan chat minimal 10 kanal. Jumlah total saluran komunikasi yang tercatat aktif sampai hari ini adalah 179 saluran komunikasi yang terdiri dari dari 34 saluran telepon, 77 saluran chat, 50 saluran media sosial dan 18 saluran email. Selain itu kegiatan edukasi pun dialihkan menjadi secara daring dengan memanfaatkan teknologi seperti Zoom Meeting.
Demikian diharapkan wajib pajak tetap dapat terhubung dengan seluruh layanan yang kami berikan sehingga pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan tetap dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.
#PajakKuatIndonesiaMaju
- 194 kali dilihat