APBN Sulsel Terus Bekerja di Awal 2026, Mendukung Aktivitas Ekonomi dan Kebutuhan Masyarakat

Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan konferensi pers untuk merilis kinerja APBN regional Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2026 (posisi s.d. 28 Februari 2026). Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin, 30 Maret 2026 di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar dan dapat disaksikan via Live Youtube melalui tautan https://t.kemenkeu.go.id/APBNSulsel2026.

Manfaat APBN

Berdasarkan data OMSPAN dan SINTESA, pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2026 di Sulawesi Selatan tercermin dalam realisasi Belanja Negara sebesar Rp8,18 triliun, tumbuh 12,96% dibanding 2025. Kegiatan mulai berjalan sejak awal tahun dengan arah yang jelas dan terukur, dan menjadi langkah awal yang baik untuk perjalanan pembangunan sepanjang tahun 2026, antara lain untuk memastikan layanan publik tetap berjalan dan terjaga dan menggerakkan kegiatan perekonomian sehingga manfaat anggaran dirasakan masyarakat.

Kinerja APBN Anging Mammiri

Penerimaan Negara

Pajak – Kinerja penerimaan perpajakan s.d. 28 Februari 2026 mencapai Rp1,45 triliun atau 10,15% dari target Rp14,37 triliun. Penerimaan tersebut terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp711 miliar, Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM sebesar Rp915 miliar, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp15,03 miliar, serta Pajak Lainnya sebesar Rp183 miliar.

Kepabeanan dan Cukai – Realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai s.d. 28 Februari 2026 mencapai Rp32,11 miliar atau 8,60% dari target Rp373,43 miliar, yang terdiri dari Bea Masuk sebesar Rp15,35 miliar, Bea Keluar sebesar Rp8,24 miliar, dan Cukai sebesar Rp8,52 miliar.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) – Hingga 28 Februari 2026, penerimaan PNBP terealisasi Rp619,91 miliar atau 16,85% dari target Rp3,68 triliun, yang berasal dari PNBP Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp413,22 miliar dan PNBP Lainnya sebesar Rp206,69 miliar.

Belanja Negara

Belanja Pemerintah Pusat (BPP) – Belanja Pemerintah Pusat di Sulawesi Selatan s.d. 28 Februari 2026 terealisasi sebesar Rp2,21 triliun atau 9,19% dari pagu Rp24,05 triliun. Belanja tersebut terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial.

Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp1,51 triliun atau 13,56% dari pagu Rp11,13 triliun, digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan 50 ribu TNI/Polri, 14 ribu Dosen/Guru, 35 ribu PNS dan 9 ribu PPPK. Belanja barang terealisasi sebesar Rp649,99 miliar atau 7,08% dari pagu Rp9,18 triliun, digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan perkantoran pada 727 satuan kerja di 47 kementerian/lembaga di Sulawesi Selatan. Sementara itu, belanja modal terealisasi sebesar Rp47,78 miliar atau 1,29% dari pagu Rp3,71 triliun, digunakan antara lain untuk preservasi Jalan dan Jembatan Watampone-Pompanua-Tarumpakae, preservasi Jalan dan Jembatan Batas Kota Makassar-Maros, Batas Kabupaten Pangkep, dan Maros-Batas Kabupaten Bone, serta pembangunan Terminal Tipe A Songka Palopo. Selanjutnya, belanja bantuan sosial berupa asistensi rehabilitasi sosial untuk kelompok rentan, penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan korban penyalahgunaan Napza dan ODHIV telah terealisasi sebesar Rp2,32 miliar atau 9,29% dari pagu Rp25 miliar.

Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) - Transfer ke Daerah di Sulawesi Selatan s.d. 28 Februari 2026 terealisasi sebesar Rp5,97 triliun atau 22,32% dari pagu Rp26,77 triliun. Sebaran TKD relatif merata antar kabupaten/kota. Hampir seluruh kabupaten/kota menunjukkan realisasi mendekati pagu, dengan selisih yang relatif kecil. Hal ini menunjukkan penyaluran TKD berjalan di seluruh wilayah, tidak terpusat pada wilayah tertentu.

Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil memiliki pagu sebesar Rp434,54 miliar dengan realisasi Rp32,12 miliar atau 7,39%. Dana Bagi Hasil digunakan untuk peningkatan infrastruktur publik, dukungan pendidikan daerah, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum memiliki pagu sebesar Rp18,06 triliun dengan realisasi Rp4,33 triliun atau 23,98%. Dana Alokasi Umum digunakan untuk belanja di bidang pendidikan dan kesehatan, pembayaran gaji PPPK, dan pendanaan kelurahan.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Dana Alokasi Khusus Fisik memiliki pagu sebesar Rp290,58 miliar dan belum terealisasi. DAK Fisik digunakan untuk rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar dan menengah, fasilitas kesehatan masyarakat, serta pembangunan jalan lokal.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik

Dana Alokasi Khusus Nonfisik memiliki pagu sebesar Rp6,26 triliun dengan realisasi Rp1,59 triliun atau 25,48%. DAK Nonfisik digunakan untuk BOK Puskesmas, BOS Pendidikan, Tunjangan Profesi Guru, serta Tambahan Penghasilan ASN Daerah (Tamsil).

Dana Desa

Dana Desa memiliki pagu sebesar Rp1,72 triliun dan terealisasi sebesar Rp14,82 miliar atau 0,86%. Dana Desa digunakan untuk dukungan Koperasi Merah Putih, program ketahanan pangan, penanganan stunting dan kesehatan dasar, Program Kampung Iklim (PROKLIM), serta pemberdayaan masyarakat.

Pembahasan Tematik

Belanja Pemerintah, Untuk Apa Saja?

Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi s.d. 28 Februari 2026 di Sulawesi Selatan antara lain terealisasi pada:

  • fungsi Pelayanan Umum sebesar Rp6,06 triliun;
  • fungsi Ketertiban dan Keamanan sebesar Rp552,09 miliar;
  • fungsi Pertahanan sebesar Rp502,55 miliar;
  • fungsi Pendidikan sebesar Rp434,80 miliar;
  • fungsi Kesehatan sebesar Rp210,58 miliar;
  • fungsi Ekonomi sebesar Rp191,40 miliar;
  • fungsi Agama sebesar Rp78,67 miliar;
  • fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup sebesar Rp44,50 miliar;
  • fungsi Perlindungan Sosial sebesar Rp7,96 miliar;
  • fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum sebesar Rp97,60 miliar;

Belanja Pemerintah Pusat yang Berdampak ke Daerah

Sampai dengan 28 Februari 2026, pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat yang berdampak langsung ke daerah antara lain tercermin melalui:

  • penyaluran Program Makan Bergizi Gratis kepada 1.788.132 penerima manfaat melalui 629 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 24 kabupaten/kota;
  • penguatan Koperasi Merah Putih melalui 1.274 gerai koperasi aktif, 3.020 koperasi dengan akun Simkopdes Merah Putih, serta 214 permohonan proposal bisnis;
  • realisasi 16 Sekolah Rakyat dari target 15 sekolah dengan dukungan anggaran pada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Selatan;
  • bidang Ketahanan Pangan yang menghasilkan produksi padi sebanyak 5.399.174 ton pada 1.038.231 hektar sawah;
  • penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp2,73 triliun kepada 39.900 debitur dengan subsidi Bunga sebesar Rp239,58 miliar pada sektor pertanian, perdagangan, real estate, dan sektor lainnya; dan
  • penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 1.838 unit rumah senilai Rp229,74 miliar.

Kesimpulan

  • Kinerja fiskal tetap menunjukkan kondisi yang solid dan resilien. Pendapatan negara tercatat sebesar Rp2,11 triliun atau 11,45% dari target, dengan penerimaan perpajakan didominasi oleh PPh dan PPN yang mencapai Rp1,63 triliun. Sementara itu, pada komponen PNBP, penerimaan BLU menjadi kontributor utama dengan realisasi sebesar Rp413,22 miliar.
  • Realisasi belanja negara mencapai Rp8,18 triliun atau 16,10% dari pagu, yang diarahkan secara optimal sejak untuk mempercepat pembangunan dan memperkuat kualitas pelayanan publik.
  • Transfer ke Daerah mencapai Rp5,97 triliun atau 22,32%, yang didominasi oleh penyaluran DAU sebesar Rp4,33 triliun, berperan strategis dalam mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.
  • Penyaluran KUR mencapai Rp2,73 triliun dengan subsidi bunga sebesar Rp239,58 miliar, yang didominasi oleh sektor pertanian dan perdagangan serta terkonsentrasi di Kota Makassar, berkontribusi dalam memperluas akses pembiayaan produktif dan mendorong pengembangan usaha.
  • Berbagai program pemerintah terus berjalan dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, Makan Bergizi Gratis dengan 1,79 juta penerima, pendirian 1.274 Gerai Koperasi Merah Putih Aktif, penyaluran FLPP 1.838 unit rumah senilai Rp229,74 miliar (2026), produksi 5.399.174 ton padi untuk program Ketahanan Pangan, dan realisasi 16 Sekolah Rakyat.
  • Hingga akhir Februari 2026, APBN menunjukkan peran yang semakin nyata dalam menjaga stabilitas dan mendorong aktivitas ekonomi. Dukungan belanja yang progresif serta penyaluran transfer dan pembiayaan yang tepat sasaran menjadi modal penting untuk memperkuat daya tahan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pemateri:

  1. Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Prov. Sulsel, Ibu Martha Octavia
  2. Kepala Kanwil DJPb Prov. Sulsel, Bapak Hari Utomo
  3. Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kanwil DJP Sulselbartra, Bapak Adnan Muis
  4. Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi, Kanwil DJKN Sulseltrabar, Bapak Nandang Supriyadi

Moderator:

Widyaiswara BDK Makassar, Bapak Arfin

Dokumentasi
  • 43 kali dilihat