Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. BATASAN KRITERIA TERTENTU PIHAK LAIN SERTA PENUNJUKAN PIHAK LAIN UNTUK MELAKUKAN PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

    …     10. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib … 15 (lima belas) bulan berikutnya dan melaporkannya dalam SPT Masa Pajak Penghasilan Unifikasi.   … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan …

  2. Tingkatkan Kepatuhan, KPP Karanganyar Gelar Sosialisasi bersama Dispermandes

    … membawakan dua materi utama, yaitu tata cara pelaporan SPT masa PPh pasal 21, SPT masa unifikasi, dan SPT masa PPN pemungut …

  3. KPP Palopo Sosialisasikan e-Bupot Unifikasi kepada Bendahara Pemerintah

    … kegiatan edukasi perpajakan tentang e-Bupot Unifikasi PPh Pasal 21 pada 25 bendahara instansi vertikal se-Kota … dan pelayanan bagi instansi pemerintah dalam pembuatan SPT Masa PPh Pasal 21/26, memberikan kepastian hukum terkait …

  4. Kumpulkan Satker Minahasa Tenggara, KPP Kotamobagu Kenalkan Aplikasi e-Bupot

    … dan perubahan pelaporan aplikasi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa yang diadakan di Aula BPKPD Kabupaten Minahasa Tenggara … Unifikasi dan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa (PPh) Unifikasi yang Berbentuk Dokumen Elektronik Dibuat Dan …

  5. Lakukan Blokir Rekening Bank dan Sita Aset Penunggak Pajak, Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Berhasil Amankan Penerimaan Negara Rp4,121 Triliun

    … yaitu menyetor pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara jelas, benar, lengkap, dan tepat waktu. Hingga … pelaporan SPT menunjukkan kinerja positif. SPT Tahunan PPh mencapai 95,94%, SPT masa PPN 108,40%, dan SPT Masa PPh Pasal 21 119,22%. Hal ini …

  6. Bendahara Kecamatan Embaloh Hilir Pelajari e-Bupot Instansi Pemerintah

    … Putussibau melakukan edukasi terkait perpajakan e-Bupot dan SPT Unifikasi Instansi Pemerintah dengan Bendahara Kecamatan … atau dipungutnya, kemudian melaporkannya menggunakan SPT Masa Unifikasi Instansi Pemerintah. SPT … Instansi Pemerintah untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPh), membuat bukti pemotongan dan bukti pemungutan, membuat …

  7. Pahami Coretax DJP, Pajak Sumedang Edukasi Bendahara PDAM Tirta Medal

    … pada aplikasi Coretax DJP adalah pembuatan bukti potong PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 ayat (2); pembuatan kode billing ; dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 serta Unifikasi.  …

  8. Instansi Pemerintah Aceh Singkil Kenali Coretax Lebih Dalam

    … DJP. “Benar, Pak. Untuk pembuatan billing mulai dari masa pajak bulan Januari 2025 sudah dilakukan di sistem … di Coretax DJP. “Terkait pembuatan billing kewajiban PPh Pasal 21 harus terlebih dahulu membuat SPT Masa atas kewajiban tersebut. Untuk pembuatan SPT Masa, …

  9. 179 WP Ikuti Kelas Pajak e-Bukpot dan Insentif Pajak

    … mensosialisasikan materi I bahwa untuk dapat menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dengan menggunakan Aplikasi …

  10. Pemerintah Terbitkan Aturan Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax)

    … Jatuh tempo pembayaran atau penyetoran masa beberapa jenis pajak diseragamkan menjadi tanggal 15 … Pemerintah mempermudah proses permohonan fasilitas PPh tanpa perlu melampirkan Surat Keterangan Fiskal (SKF) … Kemudahan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan fitur prepopulated . Sebelumnya, fitur …