Laos

1.

Persetujuan ini berlaku untuk pajak-pajak atas penghasilan yang dikenakan untuk kepentingan masing-masing Negara Pihak pada Persetujuan atau bagian-bagian ketatanegaraannya atau pemerintah-pemerintah daerahnya, tanpa memperhatikan cara pemungutan pajak-pajak tersebut.

2.

Yang dimaksud sebagai pajak-pajak atas penghasilan adalah semua pajak yang dikenakan atas seluruh penghasilan, atau unsur-unsur penghasilan, termasuk pajak atas keuntungan yang diperoleh dari pemindahtanganan harta gerak atau tak gerak, pajak-pajak atas gunggungan upah atau gaji yang dibayarkan oleh perusahaan, termasuk pajak-pajak atas pertambahan nilai kekayaan.

3.

Pajak-pajak yang berlaku dalam Persetujuan ini khususnya adalah:

a)

sepanjang mengenai Republik Demokrasi Rakyat Laos (selanjutnya disebut sebagai "Lao PDR"):

(i)

pajak atas laba (penghasilan) dari perusahaan-perusahaan dan organisasi­-organisasi; dan

(ii)

pajak atas Penghasilan Orang Pribadi

(selanjutnya disebut sebagai "pajak Lao")

b)

sepanjang mengenai Republik Indonesia:

(i)

pajak penghasilan;

(selanjutnya disebut sebagai "pajak Indonesia");

4.

Persetujuan ini berlaku pula terhadap setiap pajak yang serupa atau pada dasarnya sama yang diberlakukan setelah tanggal penandatanganan Persetujuan ini sebagai tambahan terhadap, atau sebagai pengganti dari, pajak-pajak yang saat ini berlaku. Para pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada Persetujuan harus saling memberitahukan setiap perubahan substansial yang terjadi dalam perundang-­undangan perpajakan mereka.

1.

Kecuali jika dari hubungan kalimatnya harus diartikan lain, yang dimaksud dalam Persetujuan ini dengan:

a)

istilah "Lao PDR" berarti wilayah Republik Demokrasi Rakyat Laos; ketika digunakan dalam pendekatan geografis, ini berarti di semua wilayah teritorial Laos PDR, termasuk di wilayah perairan dan di luar wilayah perairannya, yang menurut Undang-Undang Laos PDR dan sesuai dengan hukum internasional, memiliki hak kedaulatan untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawahnya dan sumber daya perairan sekitarnya;

b)

istilah "Indonesia" meliputi wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangannya, dan bagian-bagian dari landas kontinen, zona ekonomi eksklusif dan perairan di sekitarnya di mana Republik Indonesia memiliki kedaulatan, hak-hak kedaulatan atau yurisdiksi sesuai dengan Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982.

c)

istilah "Negara pihak pada Persetujuan" dan "Negara pihak lainnya pada Persetujuan" berarti Lao PDR atau Republik Indonesia sesuai dengan hubungan kalimatnya;

d)

istilah "orang atau badan" meliputi orang pribadi, perseroan dan kumpulan orang­-orang atau badan-badan yang diperlakukan sebagai suatu kesatuan yang dapat dikenakan pajak berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku di masing-­masing Negara Pihak pada Persetujuan;

e)

istilah "perseroan" berarti setiap badan hukum atau setiap kesatuan yang diperlakukan sebagai suatu badan hukum berdasarkan perundang-undangan pajak masing-masing Negara pihak pada Persetujuan;

f)

istilah "perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan" dan "perusahaan dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan" secara berturut-turut berarti suatu perusahaan yang dijalankan oleh penduduk dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dan suatu perusahaan yang dijalankan oleh penduduk dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan;

g)

istilah "warga negara" berarti:

(i)

setiap orang pribadi yang memiliki kewarganegaraan atau kebangsaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan; dan

(ii)

setiap badan hukum, usaha bersama atau persekutuan yang memperoleh statusnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di suatu Negara pihak pada Persetujuan;

h)

istilah "lalu lintas internasional" berarti setiap pengangkutan oleh kapal laut atau pesawat udara yang dioperasikan oleh suatu perusahaan yang memiliki tempat efektif manajemen di suatu Negara pihak pada Persetujuan, kecuali apabila kapal laut atau pesawat udara tersebut semata-mata dioperasikan antara tempat-tempat yang berada di Negara pihak lainnya pada Persetujuan;

i)

istilah "pejabat yang berwenang" berarti:

(i)

dalam hal Lao PDR, Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah;

(ii)

dalam hal Republik Indonesia, Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah;

2.

Sehubungan dengan penerapan Persetujuan setiap saat oleh salah satu Negara pihak pada Persetujuan, setiap istilah yang tidak dirumuskan dalam Persetujuan ini mempunyai arti menurut perundang-undangan Negara pihak pada Persetujuan itu untuk tujuan perpajakan yang diatur dalam Persetujuan ini, kecuali jika dari hubungan kalimatnya diartikan lain, setiap arti menurut hukum pajak yang berlaku di Negara itu akan berlaku atas arti yang diberikan untuk istilah menurut perundang-undangan Negara tersebut.

1.

Untuk kepentingan Persetujuan ini, istilah "penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan" berarti setiap orang dan badan yang menurut perundang-undangan di Negara pihak pada Persetujuan, dapat dikenakan pajak di Negara tersebut berdasarkan domisilinya, tempat kediamannya, tempat kedudukan manajemennya, tempat didirikannya, atau dasar lainnya yang sifatnya serupa, dan juga termasuk Negara pihak pada Persetujuan dan bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya atau termasuk lembaga Negara. Tetapi istilah ini tidak termasuk orang dan badan yang dapat dikenakan pajak di Negara itu hanya dari penghasilan yang bersumber di Negara tersebut atau keberadaan harta.

2.

Apabila karena adanya ketentuan-ketentuan pada ayat 1 seseorang menjadi penduduk di kedua Negara Pihak pada Persetujuan, maka statusnya akan ditentukan sebagai berikut:

a)

ia hanya akan dianggap sebagai penduduk Negara pihak pada Persetujuan di mana ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya; jika ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia di kedua Negara pihak pada Persetujuan, ia akan dianggap sebagai penduduk Negara pihak di mana terdapat hubungan-hubungan pribadi dan ekonomi yang lebih erat (pusat kepentingan-­kepentingan pokok);
 

b)

jika Negara pihak di mana pusat kepentingan-kepentingan pokoknya tidak dapat ditentukan, atau jika ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di salah satu Negara pihak, maka ia hanya akan dianggap sebagai penduduk salah satu Negara pihak di mana ia biasanya menetap;

c)

jika ia mempunyai kebiasaan menetap di kedua Negara pihak atau tidak di kedua-duanya, maka ia akan dianggap penduduk Negara pihak pada Persetujuan di mana ia memiliki kewarganegaraan;

d)

jika ia memiliki kewarganegaraan di kedua Negara pihak pada persetujuan atau tidak di kedua-duanya, maka pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada Persetujuan akan menyelesaikan masalah tersebut melalui persetujuan bersama.

3.

Apabila berdasarkan ketentuan-ketentuan pada ayat 1, suatu badan selain orang mempunyai tempat kedudukan di kedua Negara pihak pada Persetujuan, maka badan tersebut akan dianggap sebagai penduduk Negara pihak pada Persetujuan di mana tempat manajemen efektif berada. Jika tempat manajeman efektif tidak dapat ditentukan, maka pejabat yang berwenang dari Negara pihak pada Persetujuan akan menyelesaikan permasalahan melalui persetujuan bersama.

1.

Untuk kepentingan Persetujuan ini istilah "bentuk usaha tetap" berarti suatu tempat usaha tetap di mana seluruh atau sebagian usaha suatu perusahaan dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan dijalankan.

2.

Istilah "bentuk usaha tetap" terutama meliputi:

a)

suatu tempat kedudukan manajemen;

b)

suatu cabang;

c)

suatu kantor;

d)

suatu pabrik;

e)

suatu bengkel;

f)

suatu tambang, suatu sumur minyak atau gas, suatu tempat penggalian atau tempat eksplorasi atau eksploitasi sumber daya alam, termasuk kayu atau hasil­-hasil hutan lainnya, alat pengeboran atau kapal pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi atau eksploitasi sumber daya alam;

g)

suatu gudang atau bangunan sebagai tempat penjualan;

h)

suatu pertanian atau perkebunan;

3.

Istilah "bentuk usaha tetap" juga meliputi:

a)

suatu bangunan, suatu konstruksi, proyek instalasi atau proyek perakitan atau kegiatan pengawasan yang ada hubungan dengan proyek tersebut, tetapi hanya jika bangunan, proyek atau kegiatan tersebut berlangsung untuk masa lebih dari 6 bulan.

b)

pemberian jasa termasuk jasa konsultan yang dilakukan oleh suatu perusahaan melalui karyawannya atau orang lain yang dipekerjakan oleh perusahaan itu untuk tujuan tersebut, tetapi hanya jika kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung (untuk proyek yang sama atau yang ada kaitannya) di Negara pihak lainnya pada Persetujuan dalam masa atau masa-masa lebih dari enam bulan dalam jangka waktu dua belas bulan.

4.

Menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebelumnya dari Pasal ini, istilah "bentuk usaha tetap" dianggap tidak meliputi:

a)

penggunaan fasilitas-fasilitas semata-mata dengan maksud untuk menyimpan atau memamerkan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan;

b)

pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan semata-mata dengan maksud untuk disimpan atau dipamerkan;

c)

pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan semata-mata dengan maksud untuk diolah oleh perusahaan lain;

d)

pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata dengan maksud untuk melakukan pembelian barang-barang atau barang dagangan, atau untuk mengumpulkan informasi, bagi keperluan perusahaan;

e)

pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata dengan maksud menjalankan setiap kegiatan lain yang bersifat persiapan atau penunjang bagi perusahaan;

f)

pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata dengan maksud untuk melakukan gabungan kegiatan-kegiatan seperti disebutkan pada sub-ayat a) sampai dengan sub-ayat e), sepanjang kegiatan-kegiatan tempat usaha tetap yang merupakan hasil penggabungan tadi bersifat persiapan atau penunjang.

5.

Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat (1) dan (2) apabila orang atau badan - kecuali agen yang bertindak bebas sebagaimana berlaku ayat (7) - bertindak di suatu Negara pihak pada Persetujuan atas nama perusahaan dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan, maka perusahaan tersebut dianggap memiliki bentuk usaha tetap di Negara yang disebutkan pertama sehubungan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang dan badan tersebut, jika orang atau badan tersebut: 

a)

mempunyai dan biasa menjalankan wewenang untuk menutup kontrak-kontrak atas nama perusahaan tersebut, kecuali kegiatan-kegiatan tersebut hanya terbatas pada hal yang dimaksud dalam ayat (4) yang, jika dilakukan melalui suatu tempat usaha tetap, tidak akan membuat tempat usaha tetap tersebut menjadi suatu bentuk usaha tetap berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam ayat tersebut; atau

b)

tidak memiliki wewenang seperti tersebut di atas, namun di Negara yang disebutkan pertama orang dan badan tersebut biasa mengurus suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan di mana orang dan badan tersebut secara teratur melakukan pengantaran barang-barang atau barang dagangan atas nama perusahaan tersebut.

6.

Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam ayat sebelumnya dari Pasal ini, suatu perusahaan asuransi dari suatu Negara pihak pada Persetujuan, kecuali dalam hal reasuransi, akan dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Negara pihak lainnya pada Persetujuan jika perusahaan tersebut memungut premi di wilayah negara lainnya itu atau menanggung resiko yang terjadi di sana melalui seorang pegawai ataupun wakilnya yang bukan merupakan agen yang bertindak bebas sebagaimana dimaksud dalam ayat 7.

7.

Suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan tidak akan dianggap mempunyai suatu bentuk usaha tetap di Negara pihak lainnya pada Persetujuan hanya semata-mata karena perusahaan tersebut menjalankan usaha di Negara pihak lainnya tersebut melalui makelar, agen komisioner umum, atau agen lainnya yang bertindak bebas, sepanjang orang atau badan tersebut bertindak dalam rangka kegiatan usahanya yang lazim. Namun, jika kegiatan-kegiatan orang atau badan tersebut seluruhnya atau hampir seluruhnya dilakukan atas nama perusahaan tersebut, maka ia tidak akan dianggap sebagai agen yang bertindak bebas dalam pengertian ayat ini.

8.

Bahwa suatu perusahaan yang merupakan penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan menguasai atau dikuasai oleh perusahaan yang merupakan penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan, atau menjalankan usaha di Negara pihak lainnya tersebut (baik melalui bentuk usaha tetap maupun dengan cara lain), tidak dengan sendirinya mengakibatkan salah satu dari perusahaan tersebut merupakan bentuk usaha tetap dari perusahaan lainnya.

1.

Penghasilan yang diperoleh seorang penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan dari harta tak bergerak (termasuk penghasilan yang diperoleh dari pertanian atau kehutanan) yang berada di Negara pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara pihak lainnya pada Persetujuan tersebut.

2.

Istilah "harta tidak gerak" mempunyai arti sesuai dengan perundang-undangan Negara pihak pada Persetujuan di mana harta yang bersangkutan berada. Istilah tersebut mencakup benda-benda yang menyertai harta tidak bergerak, ternak dan peralatan yang dipergunakan dalam pertanian dan kehutanan, hak-hak terhadap mana ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan umum mengenai pemilikan atas lahan berlaku, hak memungut hasil atas harta tak gerak, dan hak atas pembayaran-pembayaran tetap atau tak tetap sebagai imbalan atas pengerjaan, atau hak untuk mengerjakan, bahan-bahan galian, sumber-sumber dan sumber-sumber daya alam lainnya termasuk kekayaan dari hasil hutan lainnya; kapal laut, perahu, dan pesawat udara tidak dianggap sebagai harta tak gerak.

3.

Ketentuan-ketentuan pada ayat (1) berlaku pula terhadap penghasilan yang diperoleh dari penggunaan secara langsung, penyewaan, atau penggunaan harta tak gerak dalam bentuk apapun.

4.

Ketentuan-ketentuan pada ayat (1) dan (3) berlaku pula terhadap penghasilan dari harta tak gerak suatu perusahaan dan terhadap penghasilan dari harta tidak bergerak yang digunakan dalam menjalankan pekerjaan bebas.

1.

Laba suatu perusahaan dari Negara pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di Negara itu kecuali jika perusahaan itu menjalankan usaha di Negara pihak lainnya pada Persetujuan melalui suatu bentuk usaha tetap. Apabila perusahaan tersebut menjalankan usahanya sebagai dimaksud di atas, maka laba perusahaan itu dapat dikenakan pajak di negara lainnya tetapi hanya atas bagian laba yang berasal dari (a) bentuk usaha tetap tersebut; (b) penjualan barang-barang atau barang dagangan di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan itu, yang jenisnya sama atau serupa seperti yang dijual melalui bentuk usaha tetap tersebut; atau (c) kegiatan usaha lainnya yang dilakukan di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan yang jenisnya sama atau serupa seperti yang dilakukan melalui bentuk usaha tetap tersebut.

2.

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan ayat 3, jika suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan menjalankan usaha di Negara pihak lainnya pada Persetujuan melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana, maka yang akan diperhitungkan sebagai laba bentuk usaha tetap itu di masing-masing Negara pihak pada Persetujuan ialah laba yang diperolehnya seandainya bentuk usaha tetap tersebut merupakan suatu perusahaan yang terpisah dan bertindak bebas yang melakukan kegiatan-kegiatan yang sama atau serupa, dalam keadaan yang sama atau serupa, dan mengadakan hubungan yang sepenuhnya bebas dengan perusahaan yang memiliki bentuk usaha tetap itu.

3.

Dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap, dapat dikurangkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan usaha bentuk usaha tetap itu, termasuk biaya-biaya pimpinan dan biaya-biaya administrasi umum, baik yang dikeluarkan di Negara di mana bentuk usaha tetap itu berada ataupun di tempat lain. Namun demikian, pengurangan tersebut tidak diperkenankan dalam hal pembayaran­-pembayaran yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap kepada kantor pusatnya atau kantor-kantor lain milik kantor pusatnya (selain dari penggantian biaya yang benar­-benar dikeluarkan) berupa royalti, upah atau pembayaran-pembayaran serupa lainnya karena penggunaan hak paten atau hak-hak lain, atau berupa komisi untuk jasa-jasa tertentu yang dilakukan atau untuk manajemen atau, kecuali dalam usaha perbankan, berupa bunga atas pinjaman yang diberikan kepada bentuk usaha tetap. Demikian juga, tidak akan diperhitungkan dalam menghitung laba suatu bentuk usaha tetap adalah jumlah-jumlah yang yang dibebankan oleh bentuk usaha tetap kepada kantor pusatnya, atau kantor-kantor lain milik kantor pusatnya (selain dari penggantian biaya yang benar-benar dikeluarkan), berupa royalti, upah atau pembayaran-pembayaran serupa lainnya karena penggunaan hak paten atau hak-­hak lain, atau berupa komisi untuk jasa-jasa tertentu yang dilakukan atau untuk manajemen atau, kecuali dalam usaha perbankan, berupa bunga atas pinjaman yang diberikan kepada kantor pusatnya atau kantor lain milik kantor pusatnya. Pengurangan-pengurangan tersebut harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan batasan-batasan yang diatur dalam perundang-undangan pajak Negara pihak pada Persetujuan di mana bentuk usaha tetap itu terletak. 

4.

Sepanjang merupakan kebiasaan di suatu Negara pihak pada Persetujuan untuk menentukan besarnya laba yang dapat dianggap berasal dari suatu bentuk usaha tetap berdasarkan suatu pembagian secara proporsional atas seluruh laba perusahaan terhadap berbagai bagiannya, maka ketentuan ayat 2 tidak akan menghalangi Negara Pihak pada Persetujuan untuk menentukan besarnya laba yang akan dikenakan pajak berdasarkan pembagian secara proporsional tersebut seperti yang lazim digunakan. Namun, cara pembagian secara proporsional tersebut harus sedemikian rupa sehingga hasilnya akan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pasal ini.

5.

Laba yang semata-mata berasal dari pembelian barang-barang atau barang dagangan yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap untuk perusahaan tidak akan dihitung sebagai laba dari bentuk usaha tetap.

6.

Untuk kepentingan ayat-ayat sebelumnya, besarnya laba yang dianggap berasal dari bentuk usaha tetap harus ditentukan dengan cara yang sama dari tahun ke tahun kecuali jika terdapat alasan yang kuat dan cukup untuk menyimpang.

7.

Apabila di dalam jumlah laba terdapat penghasilan-penghasilan lain yang diatur secara tersendiri pada Pasal-Pasal lainnya dalam Persetujuan ini, maka ketentuan­-ketentuan dalam Pasal-Pasal tersebut tidak akan dipengaruhi oleh ketentuan-­ketentuan dalam Pasal ini.

1.

Laba yang diperoleh suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dari pengoperasian kapal laut atau pesawat udara dalam lalu lintas internasional hanya dapat dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan di mana operasi perusahaan itu berkedudukan.

2.

Untuk kepentingan Pasal ini, laba dari pengoperasian kapal laut atau pesawat udara dalam jalur lalu lintas internasional harus diartikan sebagai laba yang diperoleh dari pengangkutan, melalui laut atau udara, atas penumpang, surat, ternak atau barang yang dibawa oleh pemiliknya, penyewa guna usaha atau penyewa dari kapal atau pesawat udara, termasuk:

a)

laba dari penjualan tiket untuk transportasi dimaksud atas nama perusahaan lain;

b)

laba dari penyewaan kapal atau pesawat udara tidak termasuk kru (bareboat basis), di mana penyewaan tersebut bersifat insidentil dalam pengoperasian kapal atau pesawat udara dalam jalur internasional; dan

c)

laba dari penggunaan, pemeliharaan atau penyewaan kontainer (termasuk trailer dan peralatan terkait untuk transportasi kontainer) yang digunakan untuk pengangkutan barang atau barang dagangan, yang penggunaan, pemeliharaan atau penyewaan tersebut bersifat insidentil dalam pengoperasian dari kapal atau kapal terbang dalam lalu lintas internasional.

3.

Ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 2 akan berlaku pula terhadap laba yang diperoleh dari penyertaan dalam suatu gabungan perusahaan, suatu usaha bersama, atau dalam suatu perwakilan untuk operasi internasional.

1.

Apabila:

a)

suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam manajemen, pengawasan atau modal suatu perusahaan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, atau

b)

orang atau badan yang sama baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam manajemen, pengawasan atau modal suatu perusahaan dari Negara pihak pada Persetujuan dan suatu perusahaan dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan;

dan dalam kedua hal itu antara kedua perusahaan dimaksud dalam hubungan dagangnya atau hubungan keuangannya diadakan atau diterapkan syarat-syarat yang menyimpang dari yang lazimnya berlaku antara perusahaan-perusahaan yang sama sekali bebas satu sama lain, maka setiap laba yang seharusnya diterima oleh salah satu perusahaan jika syarat-syarat itu tidak ada, namun tidak diterimanya karena adanya syarat-syarat tersebut, dapat ditambahkan pada laba perusahaan itu dan dikenakan pajak. 

2.

Apabila suatu Negara Pihak pada Persetujuan melakukan pembetulan atas laba suatu perusahaan di Negara itu - dan dikenakan pajak - dan bagian yang dibetulkan itu adalah juga merupakan laba perusahaan yang telah dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan dan laba tersebut adalah laba yang memang seharusnya diperoleh perusahaan di Negara yang disebutkan pertama apabila kondisi-kondisi yang dibuat oleh kedua perusahaan tersebut sama dengan kondisi-kondisi yang dibuat oleh pihak-pihak yang mempunyai kedudukan bebas, maka Negara Pihak lainnya pada Persetujuan akan melakukan penyesuaian-penyesuaian atas jumlah laba tersebut. terhadap jumlah pajak yang telah dikenakan terhadap laba tersebut. Dalam melakukan penyesuaian-penyesuaian itu, diharuskan untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam Persetujuan ini dan apabila dianggap perlu pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara saling berkonsultasi. 

1.

Dividen yang dibayarkan oleh suatu perseroan yang merupakan penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan kepada penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara pihak lainnya pada Persetujuan tersebut.

2.

Namun demikian dividen itu dapat juga dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan di mana perseroan yang membayarkan dividen tersebut berkedudukan dan sesuai dengan perundang-undangan Negara tersebut, tetapi apabila penerima manfaat sebenarnya dari dividen adalah penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi:

a)

10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dividen jika penerima manfaat sebenarnya adalah suatu perseroan (selain persekutuan) yang memiliki secara langsung paling sedikit 10% (sepuluh persen) saham perseroan yang membayar dividen.

b)

15% (lima belas persen) dari jumlah bruto dividen untuk kasus-kasus lainnya.

Pejabat-pejabat yang berwenang dari Negara pihak pada Persetujuan akan menetapkan cara penerapan dari pembatasan ini melalui persetujuan bersama. 

Ketentuan-ketentuan dalam ayat ini tidak akan mempengaruhi pengenaan pajak atas laba dari mana dividen dibayarkan. 

3.

Istilah "dividen" yang digunakan dalam Pasal ini berarti penghasilan dari saham-­saham, termasuk saham-saham "jouissance" atau hak-hak "jouissance", saham­-saham pendiri atau hak-hak lainnya yang bukan merupakan surat-surat piutang, namun berhak atas pembagian laba, demikian pula penghasilan dari hak-hak perseroan lainnya yang diperlakukan sama dalam pengenaan pajaknya dengan penghasilan dari saham-saham oleh Undang-Undang Negara Pihak di mana perseroan yang membagikan dividen tersebut merupakan penduduknya.

4.

Ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 2 tidak berlaku apabila si penerima manfaat sebenarnya atas dividen, yang merupakan penduduk salah satu Negara pihak pada Persetujuan, menjalankan usaha melalui bentuk usaha tetap di Negara pihak lainnya pada Persetujuan di mana perseroan yang membayarkan dividen itu merupakan penduduk, atau menjalankan pekerjaan bebas di Negara Pihak lainnya melalui suatu tempat yang tetap yang terletak di sana dan pemilikan saham-saham yang menjadi dasar dividen itu dibayarkan, mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat tetap tersebut. Dalam hal demikian, tergantung pada masalahnya, berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 7 atau Pasal 14.

5.

Menyimpang dari setiap ketentuan-ketentuan dari Persetujuan ini apabila suatu perseroan yang merupakan penduduk di Negara pihak pada Persetujuan mempunyai bentuk usaha tetap di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, laba dari bentuk usaha tetap itu dapat dikenakan pajak tambahan di Negara lain tersebut sesuai dengan Undang-Undangnya, tetapi tambahan pajak yang dipungut tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah laba tersebut setelah dikurangi pajak penghasilan dan pajak-pajak lainnya atas penghasilan yang dikenakan di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan lain tersebut. 

6.

Sesuai dengan Undang-Undang domestik Negara Pihak lainnya pada Persetujuan, ketentuan ayat 5 Pasal ini tidak berlaku apabila bentuk usaha tetap yang berlokasi di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan menanamkan kembali laba usahanya ke dalam Negara Pihak lainnya pada Persetujuan tersebut.

7.

Apabila suatu perseroan yang berkedudukan disuatu Negara pihak pada Persetujuan memperoleh laba atau penghasilan dari Negara pihak lainnya pada persetujuan, Negara Pihak lainnya tersebut tidak boleh mengenakan pajak apapun juga atas dividen yang dibayarkan oleh perseroan itu kecuali apabila dividen itu dibayarkan kepada penduduk Negara pihak lainnya tersebut atau apabila penguasaan saham­-saham atas mana dividen itu dibayarkan mempunyai hubungan yang efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat tetap yang berada di Negara pihak lainnya tersebut, juga tidak boleh mengenakan pajak atas laba perseroan yang tidak dibagikan, meskipun dividen yang dibayarkan atau laba yang tidak dibagikan tersebut seluruhnya atau sebagian terdiri dari laba atau penghasilan yang diperoleh di Negara Pihak lainnya tersebut.

8.

Ketentuan-ketentuan pada ayat 5 dari pasal ini tidak mempengaruhi ketentuan-­ketentuan yang terdapat dalam setiap kontrak bagi hasil minyak dan gas, dan kontrak karya di bidang pertambangan lainnya, yang dibuat oleh Negara pihak pada Persetujuan atau perusahaan minyak dan gas Negara atau badan-badan lainnya dengan orang dan badan yang menjadi penduduk Negara pihak lainnya pada Perjanjian.

9.

Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini tidak akan berlaku jika tujuan utama atau salah satu tujuan utama dari setiap orang dan badan yang berkaitan dengan penerbitan atau pengalihan saham atau hak-hak lain sehubungan dimana dividen dibayarkan adalah untuk mengambil keuntungan dari Pasal ini dengan cara penerbitan atau pengalihan tersebut.

1.

Bunga yang berasal dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya tersebut.

2.

Namun demikian, bunga tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan tempat bunga itu berasal dan sesuai dengan perundang-undangan Negara pihak pada Perjanjian tersebut, namun jika penerima manfaat sebenarnya atas bunga adalah penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan, maka pajak yang dikenakan tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto bunga tersebut.

Pejabat yang berwenang dari Negara pihak pada Persetujuan akan menyelesaikan tata cara penerapan dari pembatasan ini melalui persetujuan bersama.

3.

Menyimpang dari ketentuan ayat 2, bunga yang berasal dari Negara Pihak pada Persetujuan dan dibayarkan kepada Pemerintah Negara pihak lainnya pada Persetujuan, akan dibebaskan dari pengenaan pajak di Negara Pihak yang disebut pertama.

4.

Untuk keperluan ayat 3, termasuk pengertian "Pemerintah":

a)

dalam hal Lao PDR, berarti Pemerintah Republik Demokrasi Rakyat Laos dan termasuk:

(i)

Bank Lao PDR

(ii)

Pemerintah daerah

(iii)

Badan-badan pemerintah atau setiap institusi yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Demokrasi Rakyat Laos, yang disetujui dari waktu ke waktu antara para pejabat yang berwenang pada Negara-negara pihak pada Persetujuan.

b)

dalam hal Republik Indonesia berarti Pemerintah Republik Indonesia dan termasuk:

(i)

Bank Indonesia (Bank Sentral Indonesia);

(ii)

Pemerintah Daerah;

(iii)

Pusat Investasi Pemerintah

(iv)

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; dan

(v)

badan pemerintah atau institusi yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang disetujui dari waktu ke waktu antara para pejabat yang berwenang dari Negara-negara pihak pada Persetujuan.

5.

Istilah "bunga" yang digunakan dalam Pasal ini berarti penghasilan dari semua jenis tagihan hutang, baik yang dijamin dengan hipotik maupun tidak, dan baik yang mempunyai hak atas pembagian laba maupun tidak, dan khususnya, penghasilan dari surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah dan penghasilan dari surat-surat obligasi atau surat-surat utang, termasuk premi dan hadiah yang melekat pada surat berharga, obligasi, atau surat hutang tersebut; termasuk pembayaran bunga sehubungan dengan hutang akibat penjualan kredit peralatan, barang dagangan atau jasa. Menurut Pasal ini, denda atas keterlambatan pembayaran tidak dianggap sebagai bunga.

6.

Ketentuan-ketentuan ayat 1 dan ayat 2 tidak akan berlaku apabila penerima manfaat sebenarnya atas bunga, yang merupakan penduduk di suatu Negara pihak pada Persetujuan, melakukan kegiatan usaha di Negara pihak lainnya pada Persetujuan tempat bunga tersebut berasal, melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana, atau menjalankan pekerjaan bebas di Negara Pihak lainnya melalui suatu tempat usaha tetap yang berada di sana, dan tagihan hutang yang menghasilkan bunga itu mempunyai hubungan yang efektif dengan (a) bentuk usaha tetap atau tempat tetap tersebut, atau dengan (b) kegiatan-kegiatan usaha yang disebutkan sebelumnya pada ayat 1 huruf (c) dari Pasal 7. Dalam hal demikian, tergantung pada masalahnya, berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 7 atau Pasal 14.

7.

Bunga dianggap berasal dari suatu Negara pihak pada Persetujuan apabila yang membayar bunga adalah penduduk Negara Pihak pada Persetujuan itu. Namun demikian, apabila orang atau badan yang membayar bunga, tanpa memandang apakah ia penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan atau bukan, mempunyai bentuk usaha tetap atau tempat tetap di suatu Negara Pihak pada Persetujuan yang berhubungan dengan hutang yang menjadi pokok pembayaran bunga terjadi, dan bunga itu menjadi beban bentuk usaha atau tempat tetap tersebut, maka bunga tersebut akan dianggap berasal dari Negara Pihak pada Persetujuan tempat bentuk usaha tetap atau tempat tetap itu berada.

8.

Jika karena alasan adanya hubungan istimewa antara pembayar bunga dengan penerima manfaat sebenarnya atas bunga atau antara keduanya dengan orang atau badan lain, dengan memperhatikan besarnya tagihan hutang yang menghasilkan bunga itu, jumlah bunga yang dibayarkan melebihi jumlah yang seharusnya disetujui antara pembayar dan penerima manfaat sebenarnya atas bunga seandainya hubungan istimewa itu tidak ada, maka ketentuan-ketentuan Pasal ini hanya akan berlaku atas jumlah yang telah disetujui tersebut. Dalam hal demikian, jumlah kelebihan pembayaran tersebut akan tetap dikenakan pajak sesuai dengan perundang-undangan masing-masing Negara pihak pada Persetujuan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Persetujuan ini.

9.

Ketentuan dalam Pasal ini tidak akan berlaku jika tujuan utama atau salah satu tujuan utama dari setiap orang dan badan yang berkaitan dengan penerbitan atau pengalihan tagihan sehubungan dengan bunga yang dibayarkan adalah untuk mengambil keuntungan dari Pasal ini dengan cara penerbitan atau pengalihan tersebut.

1.

Royalti yang berasal dari Negara pihak pada Persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk dari suatu Negara pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara lain tersebut.

2.

Namun demikian, royalti tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan tempat royalti tersebut berasal dan sesuai dengan perundang-undangan Negara Pihak pada Persetujuan tersebut, tetapi apabila penerima manfaat sebenarnya atas royalti tersebut adalah penduduk di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, maka pajak yang dikenakan tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto royalti tersebut.

Pejabat yang berwenang dari Negara-negara pihak pada Persetujuan akan menetapkan cara penerapan pembatasan ini melalui persetujuan bersama.

3.

Istilah "royalti" sebagaimana digunakan dalam Pasal ini berarti pembayaran dalam bentuk apapun yang diterima sebagai imbalan atas penggunaan atau hak untuk menggunakan, hak cipta kesusasteraan, karya seni atau karya ilmiah, termasuk film-film sinematografi, atau film-film atau pita-pita kaset atau piringan yang digunakan untuk siaran radio atau televisi, paten, merek dagang, desain atau model, rencana, formula atau cara pengolahan yang dirahasiakan, atau untuk penggunaan, atau hak untuk menggunakan, perlengkapan industri, perniagaan atau ilmu pengetahuan, atau informasi yang menyangkut pengalaman di bidang industri, perniagaan atau ilmu pengetahuan. 

4.

Ketentuan-ketentuan ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku, apabila penerima manfaat sebenarnya atas royalti, yang merupakan penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan, menjalankan usaha di Negara pihak lainnya pada Persetujuan tempat royalti berasal, melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana, atau melakukan suatu pekerjaan bebas di Negara lainnya itu melalui suatu tempat tetap yang berada di sana, dan hak atau harta yang menghasilkan royalti itu mempunyai hubungan yang efektif dengan: (a) bentuk usaha tetap atau tempat tetap tersebut, atau dengan (b) kegiatan-kegiatan usaha yang disebutkan sebelumnya pada ayat 1 huruf (c) dari Pasal 7. Dalam hal demikian, tergantung pada masalahnya, ketentuan Pasal 7 atau Pasal 14 akan berlaku.

5.

Royalti dapat dianggap berasal dari Negara pihak pada Persetujuan apabila pihak yang membayarnya merupakan penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan tersebut. Namun demikian, apabila orang atau badan yang membayarkan royalti itu, tanpa memandang apakah ia penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan atau bukan, memiliki bentuk usaha tetap atau tempat tetap di suatu Negara pihak pada Persetujuan sehubungan dengan timbulnya kewajiban membayar royalti, dan royalti tersebut menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat tetap tersebut, maka royalti tersebut dianggap berasal dari Negara Pihak pada Persetujuan tempat bentuk usaha tetap atau tempat tetap itu berada.

6.

Jika karena alasan adanya hubungan istimewa antara pembayar dengan penerima manfaat sebenarnya atau antara kedua-duanya dengan orang atau badan lain, berkenaan dengan penggunaan hak atau informasi yang mengakibatkan pembayaran royalti, jumlah royalti yang dibayarkan itu melebihi jumlah yang seharusnya disepakati oleh pembayar dan penerima manfaat sebenarnya seandainya tidak ada hubungan istimewa, maka ketentuan-ketentuan dalam pasal ini hanya akan berlaku terhadap jumlah yang disebutkan terakhir. Dalam hal demikian, jumlah kelebihan pembayaran tersebut akan tetap dikenakan pajak sesuai dengan perundang-undangan masing-masing Negara pihak pada Persetujuan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Persetujuan ini.

7.

Ketentuan Pasal ini tidak akan berlaku jika tujuan utama atau salah satu tujuan utama dari setiap orang dan badan yang berkaitan dengan penciptaan atau pengalihan hak-­hak sehubungan dengan pembayaran royalti dibayarkan adalah untuk mengambil keuntungan dari Pasal ini dengan cara penciptaan atau pengalihan tersebut.

1.

Keuntungan yang diperoleh penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan dari pemindahtanganan harta tak gerak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan terletak di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya tersebut.

2.

Keuntungan dari Pemindahtanganan harta gerak yang merupakan bagian kekayaan suatu bentuk usaha tetap yang dimiliki oleh perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan atau dari harta gerak yang merupakan bagian dari suatu tempat tetap yang tersedia bagi penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan untuk maksud melakukan pekerjaan bebas, termasuk keuntungan dari pemindahtanganan bentuk usaha tetap itu (tersendiri atau beserta keseluruhan perusahaan) atau tempat tetap, dapat dikenakan pajak di Negara pihak lainnya tersebut.Pejabat yang berwenang dari Negara-negara pihak pada Persetujuan akan menetapkan cara penerapan pembatasan ini melalui persetujuan bersama.

3.

Keuntungan yang diperoleh perusahaan suatu Negara pihak pada Persetujuan dari pemindahtanganan kapal laut atau pesawat udara yang beroperasi di jalur lalu lintas internasional atau harta gerak yang menjadi bagian dari operasi kapal laut atau pesawat udara hanya akan dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan tersebut.

4.

Keuntungan dari pemindahtanganan saham-saham suatu perusahaan, atau bagian dalam suatu persekutuan atau perserikatan, yang hartanya terutama terdiri dari harta tak gerak yang berada di Negara pihak pada Persetujuan, dapat dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan tersebut.

5.

Keuntungan dari pemindahtanganan setiap harta selain yang disebut pada ayat 1, 2, 3, dan 4, hanya akan dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan tempat pihak yang mengalihkan harta tersebut menjadi penduduknya.

6.

Ketentuan Pasal ini tidak akan berlaku jika itu adalah tujuan utama atau salah satu tujuan utama dari setiap orang dan badan yang berkaitan dengan penciptaan atau pengalihan harta tidak bergerak atau harta bergerak atau saham perusahaan sehubungan dengan maksud untuk mengambil keuntungan dari Pasal ini dengan cara penciptaan atau pengalihan tersebut.

1.

Penghasilan yang diperoleh orang pribadi yang merupakan penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan sehubungan dengan jasa-jasa profesional atau pekerjaan bebas lainnya hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut kecuali dalam hal-hal sebagai berikut, maka penghasilan tersebut juga dapat dikenakan pajak di Negara pihak lainnya pada Persetujuan:

a)

apabila ia mempunyai suatu tempat tetap yang biasanya tersedia baginya di Negara pihak lainnya pada Persetujuan untuk menjalankan kegiatan­-kegiatannya; dalam hal demikian, penghasilan yang dikenakan pajak di Negara pihak lainnya itu hanyalah atas bagian penghasilan yang dianggap berasal dari tempat tetap tersebut; atau

b)

apabila ia menetap di Negara pihak pada Perjanjian lainnya untuk suatu masa atau masa-masa yang jumlahnya melebihi 183 hari dalam periode 12 bulan; dalam hal demikian; penghasilan yang dapat dikenakan pajak di Negara pihak lainnya itu hanyalah atas bagian penghasilan yang dianggap berasal kegiatan­-kegiatan yang dilakukan di Negara pihak pada Perjanjian lain tersebut.

2.

Istilah "jasa-jasa profesional" terutama meliputi pekerjaan-pekerjaan bebas di bidang ilmu pengetahuan, kesusasteraan, kesenian, pendidikan atau pengajaran dan juga pekerjaan-pekerjaan bebas yang dilakukan oleh para dokter, ahli hukum, ahli teknik, arsitek, dokter gigi dan akuntan.

1.

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal 16, 18, dan 19, gaji, upah dan imbalan lainnya yang serupa yang diperoleh penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan karena suatu pekerjaan dalam hubungan kerja, hanya akan dikenakan pajak di Negara itu, kecuali pekerjaan tersebut dilakukan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan. Dalam hal demikian, maka imbalan yang diterima dari pekerjaan dimaksud dapat dikenakan pajak di Negara pihak lainnya itu.

2.

Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 1, imbalan yang diperoleh penduduk dari suatu Negara pihak pada Persetujuan sehubungan dengan pekerjaan dalam hubungan kerja yang dilakukan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, hanya akan dikenakan pajak di Negara yang disebutkan pertama apabila:

a)

penerima imbalan berada di Negara Pihak lainnya itu dalam suatu masa atau masa-masa yang jumlahnya tidak melebihi 183 hari dalam masa dua belas bulan yang dimulai atau berakhir di periode pajak yang terkait; dan

b)

imbalan atau penghasilan itu dibayarkan oleh, atau atas nama pemberi kerja yang bukan merupakan penduduk Negara Pihak lainnya tersebut; dan

c)

imbalan itu tidak menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat tetap yang dimiliki oleh pemberi kerja di Negara Pihak lainnya tersebut.

3.

Menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebelumnya dalam Pasal ini, imbalan yang diperoleh setiap pekerja dari perusahaan salah satu Negara Pihak pada Persetujuan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan di atas kapal laut atau pesawat udara yang dioperasikan dalam jalur lalu lintas internasional, dapat dikenakan pajak di Negara Pihak pada Persetujuan di mana tempat manajemen yang efektif dari perusahaan tersebut berada.

1.

Penghasilan para direktur dan pembayaran-pembayaran serupa yang diperoleh penduduk Negara Pihak pada Persetujuan dalam kedudukannya sebagai anggota dewan direktur maupun jabatan yang serupa dari perusahaan yang berkedudukan di suatu Negara Pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya tersebut.

2.

Imbalan yang diperoleh seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dari perusahaan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi sehari-sehari yang bersifat manajerial atau teknis dapat dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 15.

1.

Menyimpang dari ketentuan-ketentuan Pasal 14 dan 15, penghasilan yang diperoleh penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan sebagai artis, seperti artis teater, film, artis radio atau televisi, atau pemain musik, atau sebagai atlet, dari kegiatan-­kegiatan pribadinya yang dilakukan di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan, dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya tersebut.

2.

Apabila penghasilan sehubungan dengan kegiatan-kegiatan pribadi yang dilakukan oleh artis atau atlet dalam kapasitasnya tersebut diterima bukan oleh artis atau atlet itu sendiri tetapi oleh orang atau badan lain, menyimpang dari ketentuan-ketentuan Pasal 7, 14, dan 15, maka penghasilan tersebut dapat dikenakan pajak di Negara Pihak pada Persetujuan di mana kegiatan-kegiatan artis atau atlet itu dilakukan.

3.

Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 2, penghasilan yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan yang disebutkan dalam ayat 1 yang dilakukan di bawah persetujuan atau pengaturan kebudayaan antara Negara-negara Pihak pada Persetujuan akan dibebaskan dari kewajiban perpajakan di Negara Pihak pada Persetujuan tempat dilakukannya kegiatan itu apabila kunjungan ke Negara tersebut sepenuhnya atau sebagian besar dibiayai oleh dana publik salah satu Negara Pihak pada Persetujuan atau kedua-duanya, pemerintah daerah atau lembaga-lembaga pemerintahan atau institusi publik sebagaimana disebutkan sebelumnya.

1.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 19 ayat 2, pensiun dan tunjangan serupa lainnya yang dibayarkan sebagai balas jasa atas pekerjaan terdahulu sebagai karyawan dan tunjangan hari tua yang dibayarkan kepada penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan, hanya akan dikenakan pajak di Negara Pihak tersebut.

2.

Menyimpang dari ketentuan ayat 1, pembayaran pensiun, imbalan yang serupa lainnya atau tunjangan hari tua yang dibuat di bawah skema publik yang merupakan bagian dari sistem jaminan sosial Negara Pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di Negara Pihak tersebut.

3.

Istilah "tunjangan hari tua" berarti suatu jumlah tertentu yang dibayarkan secara berkala pada waktu tertentu selama hidup atau selama suatu masa atau jangka waktu tertentu, berdasarkan suatu kewajiban untuk melakukan pembayaran sebagai penggantian balas jasa yang memadai dan penuh dalam bentuk uang atau yang dapat dinilai dengan uang.

1.

a)

Gaji, upah dan imbalan serupa lainnya, selain pensiun, yang dibayarkan oleh Negara Pihak pada Persetujuan, atau pemerintah daerah atau badan pemerintahannya kepada orang pribadi sehubungan dengan jasa-jasa yang diberikan kepada Negara Pihak pada Persetujuan tersebut atau pemerintah daerahnya atau badan pemerintahannya, hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut. 

b)

Namun demikian, gaji, upah dan imbalan serupa lainnya hanya akan dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan jika jasa-jasa tersebut diberikan di Negara Pihak lainnya tersebut dan orang pribadi yang memberikan jasa tersebut adalah penduduk Negara Pihak lainnya itu yang:

(i)

merupakan warga negara dari Negara itu; atau

(ii)

tidak menjadi penduduk Negara itu semata-mata hanya untuk maksud memberikan jasa-jasa tersebut.

2.

a)

Pensiun yang dibayarkan oleh, atau dari dana yang dibentuk oleh suatu Negara Pihak pada Persetujuan atau pemerintah daerah atau badan pemerintahannya kepada orang pribadi sehubungan dengan jasa-jasa yang diberikannya kepada Negara tersebut atau pemerintah daerahnya atau badan pemerintahannya hanya akan dikenakan pajak di Negara itu. 

b)

Namun demikian, pensiun tersebut hanya akan dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan jika orang tersebut adalah penduduk, dan warga negara, dari Negara Pihak lainnya pada Persetujuan tersebut.

3.

Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 15, 16, 17, dan 18 akan diterapkan terhadap gaji, upah dan imbalan serupa lainnya, dan pensiun, sehubungan dengan jasa-jasa yang diberikan yang terkait dengan usaha yang dijalankan oleh suatu Negara Pihak pada Persetujuan atau pemerintah daerahnya atau badan pemerintahannya.

1.

Seseorang yang merupakan penduduk dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan sesaat sebelum mengunjungi Negara Pihak lainnya pada Persetujuan dan berada untuk sementara di Negara Pihak lainnya semata-mata:

(a)

sebagai seorang siswa pada sebuah universitas, akademi, sekolah, atau lembaga pendidikan lain yang diakui di Negara Pihak lainnya tersebut;

(b)

sebagai seorang pemagang di bidang bisnis atau teknis; atau

(c)

sebagai seorang penerima hibah, tunjangan atau penghargaan untuk maksud utama belajar, riset atau pelatihan dari Pemerintah dari salah satu Negara Pihak atau dari organisasi ilmiah, pendidikan, keagamaan atau sosial atau dalam rangka program bantuan teknis yang diadakan oleh Pemerintah dari salah satu Negara.

akan dibebaskan dari pajak di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan atas:

(i)

seluruh pembayaran dari luar negeri untuk keperluan biaya hidupnya, pendidikan, belajar, riset atau pelatihan

(ii)

seluruh hibah, tunjangan atau penghargaan; dan

(iii)

dengan jasa-jasa yang diberikan di Negara Pihak lainnya, asalkan jasa-jasa tersebut dilakukan sehubungan dengan kegiatan belajarnya, riset atau pelatihan atau perlu untuk membiayai hidupnya.

2.

Seseorang yang merupakan penduduk dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan sesaat sebelum mengunjungi Negara Pihak pada Persetujuan lainnya dan berada untuk sementara di Negara Pihak lainnya semata-mata sebagai peserta pelatihan dengan tujuan memperoleh pengalaman teknis, profesional atau bisnis, untuk suatu masa yang tidak melebihi empat tahun sejak kedatangan pertamanya di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan akan dikecualikan dari pengenaan pajak di Negara Pihak lainnya tersebut dalam hal:

(a)

seluruh penerimaan dari luar negeri untuk biaya hidupnya, atau pelatihan; dan

(b)

imbalan untuk jasa-jasa pribadi yang diberikan di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan tersebut yang jumlahnya tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Negara Pihak pada Persetujuan tersebut.

1.

Guru atau peneliti yang merupakan penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan sesaat sebelum mengadakan kunjungan ke Negara pihak lainnya pada Persetujuan dan yang, atas undangan dari suatu universitas, akademi, sekolah atau lembaga pendidikan atau lembaga riset resmi yang sejenis, berkunjung ke Negara Pihak pada Persetujuan untuk suatu masa yang tidak melebihi 2 tahun sejak kedatangannya di Negara Pihak lain pada Persetujuan semata-mata dengan tujuan utama mengajar atau meneliti atau keduanya pada lembaga pendidikan atau penelitian tersebut, dibebaskan dari pengenaan pajak di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan tersebut atas setiap imbalan yang diterimanya dari mengajar atau dari kegiatan penelitiannya sepanjang pembayaran atas imbalan tersebut diterima dari luar Negara Pihak pada Persetujuan tersebut.

2.

Pasal ini tidak berlaku untuk penghasilan dari penelitian apabila penelitian tersebut dilakukan terutama untuk kepentingan seseorang atau badan swasta tertentu atau orang-orang atau badan-badan swasta tertentu.

1.

Jenis-jenis penghasilan yang diperoleh penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan yang tidak disebutkan dalam Pasal-pasal terdahulu dalam Persetujuan hanya dikenakan pajak di Negara Pihak pada Persetujuan tersebut.

2.

Ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 tidak berlaku atas penghasilan, selain penghasilan dari pemindahtanganan harta tak gerak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat 2, apabila penerima penghasilan adalah penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan yang menjalankan usahanya di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana, atau melakukan pekerjaan bebas di Negara Pihak lainnya itu melalui suatu tempat tetap yang berada di sana, dan hak atau harta sehubungan dengan penghasilan itu dibayarkan, mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat tetap itu. Dalam hal demikian, tergantung pada masalahnya, berlaku ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 atau Pasal 14. 

3.

Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 2, jenis-jenis penghasilan penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan yang tidak disebutkan dalam pasal­-pasal terdahulu dalam Persetujuan ini dan berasal dari Negara Pihak lainnya pada Persetujuan, dapat juga dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya tersebut.

1.

Dalam hal Lao PDR, penghindaran pengenaan pajak berganda dilakukan sebagai berikut:

a)

Apabila penduduk dari Lao PDR memperoleh penghasilan yang, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini, dapat dikenakan pajak di Republik Indonesia, Lao PDR akan membolehkan pengurangan pajak Lao atas penghasilan penduduk tersebut dalam jumlah yang sama dengan pajak penghasilan yang dibayarkan di Indonesia. Namun demikian, pengurangan tersebut tidak diperkenankan melebihi jumlah pajak penghasilan Lao, yang dihitung sebelum diberikannya pengurangan, yang sesuai dengan jenis-jenis penghasilannya.

b)

Apabila penghasilan yang diperoleh dari Republik Indonesia berupa dividen yang dibayarkan oleh suatu perusahaan yang berkedudukan di Indonesia kepada perseroan yang berkedudukan di Lao PDR dan memiliki tidak kurang dari 10 (sepuluh) persen saham perseroan yang membayarkan dividen, maka pajak yang dibayarkan oleh perseroan yang membayarkan dividen tersebut di Indonesia akan diperhitungkan sebagai kredit pajak.

c)

Untuk kepentingan ayat ini, istilah "hutang pajak Lao" akan dianggap meliputi jumlah pajak Lao yang akan telah dibayar jika pajak Lao tidak dikecualikan atau dikurangkan sehubungan dengan ketentuan khusus dalam perundang-undangan terkait insentif untuk mendorong pembangunan ekonomi di Lao PDR, yang telah berlaku pada saat Persetujuan ini ditandatangani, atau yang mungkin akan diperkenalkan sebagai perubahan dari, atau tambahan untuk, perundang­-undangan tersebut sepanjang disetujui oleh para pejabat yang berwenang dari Negara-negara Pihak pada Persetujuan yang secara substansi serupa.

2.

Dalam hal Republik Indonesia, penghindaran pengenaan pajak berganda dilakukan sebagai berikut:

a)

Apabila penduduk Republik Indonesia memperoleh penghasilan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini, dapat dikenakan pajak di Lao PDR, Republik Indonesia akan membolehkan pengurangan pajak penghasilan dalam jumlah yang sama dengan pajak penghasilan yang dibayarkan di Lao PDR. Namun demikian, pengurangan tersebut tidak diperkenankan melebihi jumlah pajak penghasilan yang dihitung sebelum diberikannya pengurangan, sesuai dengan keadaannya, terhadap penghasilan yang dapat dikenakan pajak di Lao PDR.

b)

Untuk kepentingan ayat ini, istilah "hutang pajak Indonesia" akan dianggap meliputi jumlah pajak Indonesia yang akan telah dibayar jika pajak Indonesia tidak dikecualikan atau dikurangkan sehubungan dengan ketentuan khusus terkait insentif untuk mendorong pembangunan ekonomi di Indonesia, yang telah dilaksanakan pada saat Persetujuan ini ditandatangani, atau yang mungkin akan diperkenalkan sebagai modifikasi dari, atau tambahan untuk, ketentuan-­ketentuan tersebut sepanjang disetujui oleh para pejabat yang berwenang dari negara Pihak pada Persetujuan yang secara substansi serupa.

1.

Warga negara dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan tidak akan dikenakan pajak atau kewajiban apapun yang berkaitan dengan pengenaan pajak di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan, yang berlainan atau lebih memberatkan daripada pengenaan pajak dan kewajiban-kewajiban terkait, yang dikenakan atau dapat dikenakan terhadap warga negara dari Negara Pihak lainnya dalam keadaan yang sama, khususnya yang berkaitan dengan tempat kediaman.

2.

Pengenaan pajak atas bentuk usaha tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan dari Negara Pihak pada Persetujuan di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan, tidak boleh dilakukan dengan cara yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan pengenaan pajak atas perusahaan-perusahaan yang menjalankan kegiatan-kegiatan yang sama di Negara Pihak lainnya itu. Ketentuan ini tidak dapat ditafsirkan sebagai mewajibkan suatu Negara Pihak pada Persetujuan untuk memberikan kepada penduduk Negara Pihak lainnya pada Persetujuan suatu potongan pribadi, keringanan-keringanan dan pengurangan-pengurangan untuk kepentingan pengenaan pajak berdasarkan status sipil atau tanggung jawab keluarga seperti yang diberikan kepada penduduknya sendiri.

3.

Perusahaan di suatu Negara Pihak pada Persetujuan, yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki atau dikuasai baik langsung atau tidak langsung oleh satu atau lebih penduduk dari Negara Pihak lainnya pada Persetujuan, tidak akan dikenakan pajak atau kewajiban apapun yang berkaitan dengan pengenaan pajak di Negara yang disebutkan pertama yang berlainan atau lebih memberatkan dibandingkan dengan pengenaan pajak dan kewajiban-kewajiban terkait yang dikenakan atau dapat dikenakan terhadap perusahaan-perusahaan lainnya yang serupa di Negara yang disebutkan pertama.

4.

Kecuali apabila ketentuan-ketentuan Pasal 9 ayat 1, Pasal 11 ayat 7, atau Pasal 12 ayat 6 berlaku, bunga, royalti, dan pengeluaran-pengeluaran yang dibayarkan oleh perusahaan dari Negara Pihak pada Persetujuan kepada penduduk Negara Pihak lainnya pada Persetujuan, untuk menentukan laba kena pajak perusahaan tersebut, dapat dikurangkan berdasarkan kondisi yang sama dengan apabila pembayaran tersebut dibayarkan kepada penduduk Negara Pihak pada Persetujuan yang disebutkan pertama.

5.

Ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini berlaku terhadap pajak-pajak sebagaimana dimaksud dalam Persetujuan ini.

1.

Apabila seseorang atau suatu badan menganggap bahwa tindakan-tindakan salah satu atau kedua Negara pihak pada Persetujuan mengakibatkan atau akan mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan Persetujuan ini, maka terlepas dari cara-cara penyelesaian yang diatur oleh perundang-undangan nasional dari masing masing Negara, ia dapat mengajukan masalahnya kepada pejabat yang berwenang di Negara pihak pada Persetujuan di mana ia menjadi penduduk Negara itu atau, jika masalah yang timbul terkait dengan Pasal 24 ayat 1, kepada Negara pihak pada Persetujuan di mana ia menjadi warga negara. Masalah tersebut harus diajukan dalam waktu tiga tahun sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pertama mengenai tindakan yang menimbulkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan Persetujuan ini.

2.

Pejabat yang berwenang akan berusaha, apabila keberatan yang diajukan itu beralasan dan apabila ia sendiri tidak dapat menemukan suatu penyelesaian yang memuaskan, untuk menyelesaikan masalah itu melalui persetujuan bersama dengan Negara Pihak lainnya pada Persetujuan, dengan maksud untuk menghindari pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan Persetujuan ini. Setiap Persetujuan yang telah disepakati harus dilaksanakan, terlepas dari batas waktu yang ada dalam perundang-undangan nasional di kedua Negara Pihak pada Persetujuan.

3.

Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara Pihak pada Persetujuan akan berusaha untuk menyelesaikan setiap kesulitan atau keragu-raguan yang timbul dalam penafsiran atau penerapan Persetujuan ini melalui suatu Persetujuan bersama. Mereka dapat juga berkonsultasi satu sama lain untuk mencegah pengenaan pajak berganda dalam hal-hal yang tidak diatur dalam Persetujuan ini.

4.

Pejabat-Pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada Persetujuan dapat berhubungan langsung satu sama lain untuk mencapai Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat-ayat sebelumnya. Pejabat-pejabat yang berwenang, melalui konsultasi, akan menyusun prosedur-prosedur bilateral, kondisi-kondisi, metode-metode dan teknik-teknik yang sesuai untuk pelaksanaan prosedur persetujuan bersama yang diatur dalam Pasal ini.

1.

Pejabat yang berwenang dari Negara Pihak pada Persetujuan akan melakukan pertukaran informasi yang dipandang relevan untuk melaksanakan ketentuan-­ketentuan dalam Persetujuan ini atau untuk melaksanakan administrasi atau penegakan hukum perundang-undangan domestik Negara Pihak pada Persetujuan, berkaitan dengan pajak-pajak yang dicakup dalam Persetujuan ini, sepanjang pengenaan pajak tersebut tidak bertentangan dengan Persetujuan ini dan juga untuk mencegah pengelakan pajak. Pertukaran informasi ini tidak dibatasi oleh Pasal 1 dan pasal 2.

2.

Setiap informasi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat 1 oleh Negara Pihak pada Persetujuan harus dijaga kerahasiaannya dengan cara yang sama seperti apabila informasi itu diperoleh berdasarkan perundang-undangan domestik Negara tersebut dan hanya boleh diungkapkan kepada orang-orang dan/atau badan-badan atau pihak-pihak berwenang (termasuk pengadilan dan badan-badan administratif) yang berkepentingan dalam penetapan atau penagihan, penegakan hukum atau penuntutan, atau dalam memutuskan banding yang terkait dengan pajak-pajak yang dicakup dalam Persetujuan ini. Orang-orang dan/atau badan-badan atau pihak-pihak berwenang tersebut hanya boleh menggunakan informasi tersebut untuk tujuan-tujuan tersebut di atas. Mereka boleh mengungkapkan informasi tersebut dalam proses pengadilan atau dalam pembuatan keputusan pengadilan.

3.

Ketentuan-ketentuan pada ayat 1 tidak dimaksudkan untuk ditafsirkan untuk mewajibkan Negara Pihak pada Persetujuan:

a)

melaksanakan tindakan-tindakan administratif yang bertentangan dengan perundang-undangan atau praktek administrasi yang berlaku di Negara tersebut atau di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan;

b)

memberikan informasi yang tidak mungkin diperoleh berdasarkan perundang-­undangan atau dalam praktek administrasi yang lazim di Negara tersebut atau di Negara pihak lainnya pada Persetujuan;

c)

memberikan informasi yang mengungkapkan rahasia apapun di bidang perdagangan, usaha, industri, perniagaan atau keahlian atau tata cara perdagangan atau informasi lainnya yang pengungkapannya bertentangan dengan kebijakan publik.

4.

Jika informasi diminta oleh Negara Pihak pada Persetujuan memenuhi ketentuan­-ketentuan yang diatur dalam Pasal ini, Negara Pihak lainnya pada Persetujuan harus melakukan tindakan-tindakan pengumpulan informasi untuk memperoleh informasi yang diminta tersebut, meskipun Negara Pihak lainnya tersebut tidak memerlukan informasi dimaksud untuk tujuan perpajakannya sendiri. Kewajiban yang terkandung dalam kalimat sebelum ini harus memperhatikan pembatasan dalam ayat 3, namun sama sekali tidak akan ditafsirkan untuk memperbolehkan Negara Pihak pada Persetujuan untuk menolak memberikan informasi semata-mata karena Negara Pihak pada Persetujuan tersebut tidak memiliki kepentingan domestik atas informasi yang diminta tersebut.

5.

Ketentuan-ketentuan pada ayat 3 tidak ditafsirkan untuk memperbolehkan Negara Pihak pada Persetujuan untuk menolak memberikan informasi hanya karena informasi yang diminta tersebut dimiliki oleh bank, lembaga keuangan lainnya, nominee atau orang dan badan yang bertindak sebagai agen atau kapasitas fidusier atau karena informasi yang diminta tersebut berkaitan dengan kepentingan kepemilikan di suatu badan.

Informasi harus dipertukarkan oleh Negara Pihak pada Persetujuan sesuai dengan Pasal ini dengan tidak memperhatikan prosedur-prosedur yang diharuskan oleh undang-undang domestiknya tentang sistem perbankan atau institusi keuangan lainnya.

1.

Suatu Negara Pihak pada Persetujuan, berdasarkan permintaan dari Negara Pihak lainnya pada Persetujuan, dengan sungguh-sungguh memberikan bantuan dalam penagihan pajak-pajak yang dicakup dalam Persetujuan ini, termasuk sanksi administrasi.

2.

Permintaan bantuan oleh satu Negara Pihak dalam Persetujuan dalam penagihan pajak-pajak ini meliputi pernyataan resmi dari pejabat yang berwenang dari Negara Pihak dalam Persetujuan tersebut bahwa, berdasarkan undang-undang Negara Pihak dalam Persetujuan tersebut, pajak yang dimaksud sudah ditetapkan secara final.

3.

Permintaan bantuan sebagaimana dalam ayat 2 harus didukung oleh salinan resmi dari dokumen yang membolehkan pelaksanaan penagihan, disertai, bila diperlukan, dengan salinan resmi dari keputusan akhir pengadilan atau administrasi.

4.

Permintaan bantuan penagihan dari suatu Negara Pihak yang telah diterima oleh Negara Pihak lainnya pada Persetujuan harus dipenuhi oleh Negara Pihak lainnya pada Persetujuan tersebut seolah-olah permintaan tersebut berhubungan dengan pajaknya sendiri.

5.

Sehubungan bahwa hak-hak atas pajak terbuka terhadap proses banding, pejabat yang berwenang dari Negara Pihak pada Persetujuan dapat, untuk melindungi hak-­haknya, meminta pejabat yang berwenang dari Negara Pihak lainnya pada Persetujuan untuk mengambil langkah-langkah pengamanan.

6.

Pajak yang berhasil dikumpulkan oleh pejabat berwenang suatu Negara Pihak pada Persetujuan sesuai Pasal ini harus diserahkan kepada pejabat berwenang dari Negara Pihak lainnya pada Persetujuan. Kecuali bila disepakati berbeda oleh pejabat-pejabat yang berwenang dari Negara-negara Pihak pada Persetujuan, biaya-biaya yang lazim timbul ketika memberikan bantuan dalam penagihan pajak ditanggung oleh Negara Pihak yang dimintakan bantuan.

7.

Ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini tidak dimaksudkan untuk ditafsirkan untuk mewajibkan suatu Negara Pihak pada Persetujuan:

a)

Melakukan tindakan-tindakan administratif yang bertentangan dengan perundang-undangan atau praktek administrasi yang berlaku di Negara tersebut atau di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan;

b)

Melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kebijakan public (ordre public);

c)

Memberikan bantuan jika Negara Pihak lainnya pada Persetujuan tidak melakukan tindakan-tindakan penagihan yang memadai, yang tersedia berdasarkan undang-undang atau praktek administrasi Negara Pihak lainnya tersebut;

d)

Memberikan bantuan dalam kasus-kasus ketika beban administrasi yang akan ditanggung suatu Negara Pihak pada Persetujuan jelas-jelas tidak sebanding dengan manfaat yang akan diperoleh Negara Pihak lainnya pada Persetujuan.

Masing-masing Negara Pihak pada Persetujuan akan memberitahukan kepada Negara lainnya melalui saluran diplomatik mengenai penyelesaian prosedur hukum internal untuk memberlakukan Persetujuan ini. Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal setelah pemberitahuan dan segera berlaku sebagai berikut: 

a)

di Lao PDR

(i)

Berkenaan dengan pajak-pajak yang dipotong pada sumbernya, terhadap penghasilan yang diperoleh pada atau setelah hari pertama bulan Januari tahun berikutnya setelah tahun Persetujuan ini diberlakukan;

(ii)

berkenaan dengan pajak-pajak penghasilan lainnya, atas pajak yang dapat dikenakan di tiap tahun penetapan yang dimulai pada atau setelah hari pertama bulan Januari dari tahun kedua setelah tahun Persetujuan ini berlaku dan tahun-­tahun penetapan berikutnya.

b)

di Republik Indonesia

(i)

berkenaan dengan pajak-pajak yang dipotong pada sumbernya, atas penghasilan yang diperoleh pada atau setelah hari pertama bulan Januari tahun berikutnya setelah tahun Persetujuan ini diberlakukan;

(ii)

berkenaan dengan pajak-pajak penghasilan lainnya, atas pajak yang dapat dikenakan di tiap tahun penetapan yang dimulai pada atau setelah hari pertama bulan Januari dari tahun kedua setelah tahun Persetujuan ini diberlakukan dan tahun-tahun penetapan berikutnya.

Persetujuan ini akan tetap berlaku sampai dengan dilakukannya terminasi oleh salah satu Negara Pihak pada Persetujuan. Masing-masing Negara Pihak pada Persetujuan dapat melakukan terminasi atas Persetujuan ini setiap saat setelah lima tahun sejak tanggal diberlakukannya Persetujuan ini, dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis tentang terminasi melalui saluran diplomatik paling lambat enam bulan sebelum akhir tahun. Dalam hal demikian, Persetujuan ini akan tidak berlaku lagi: 

a)

di Lao PDR:

(i)

berkenaan dengan pajak-pajak yang dipotong di sumbernya, atas penghasilan yang diperoleh pada atau setelah hari pertama bulan Januari di tahun kalender berikutnya setelah tahun disampaikannya pemberitahuan terminasi;

(ii)

berkenaan dengan pajak-pajak penghasilan lainnya, atas pajak yang dapat dikenakan di tiap tahun penetapan yang dimulai pada atau setelah hari pertama bulan Januari dari tahun kedua setelah tahun disampaikannya pemberitahuan terminasi;

b)

di Republik Indonesia:

(i)

berkenaan dengan pajak-pajak yang dipotong di sumbernya, atas penghasilan yang diperoleh pada atau setelah hari pertama bulan Januari di tahun fiskal berikutnya setelah tahun disampaikannya pemberitahuan terminasi;

(ii)

berkenaan dengan pajak-pajak penghasilan lainnya, atas pajak yang dapat dikenakan di tiap tahun penetapan yang dimulai pada atau setelah hari pertama bulan Januari dari tahun fiskal kedua setelah tahun disampaikannya pemberitahuan terminasi;

SEBAGAI BUKTI, para penandatangan di bawah ini, telah diberi kuasa yang sah, telah menandatangani Persetujuan ini. 

Dibuat di Vientiane, pada tanggal 08 September dua ribu sebelas, dalam rangkap dua masing-masing dalam Bahasa Laos, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, keseluruhan naskah tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah Bahasa Inggris yang akan digunakan. 

Untuk Pemerintah

Republik Indonesia

Untuk Pemerintah

Republik Demokrasi

Rakyat Laos

KRIA FAHMI PASARIBU

VIENGTHONG SIPHANDONE

Duta Besar LBPP RI untuk Laos

Wakil Menteri Keuangan