Pemberitahuan Waktu Henti (Downtime) Aplikasi e-Faktur Web dan e-Filing
Dalam rangka menjaga keandalan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.
Pemberitahuan Waktu Henti (Downtime) Coretax DJP
Dalam rangka peningkatan kapasitas dan performa Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax DJP) agar memberikan layanan yang optimal kepada wajib pajak, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.
Pemenang Lomba Tutur Pajak Tahun 2025 “Generasi Muda Sadar Pajak untuk Indonesia Maju”
Dalam rangka meningkatkan literasi perpajakan di kalangan generasi muda, Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai program edukatif dan partisipatif melalui penyelenggaraan Lomba Tutur Pajak 2025.
Kolaborasi DJP dan BPJS Ketenagakerjaan Dorong Kepatuhan Demi Pembangunan Nasional
Jakarta, 15 Agustus 2025 – Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro, menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perpajakan serta jaminan sosial ketenagakerjaan.
Lomba Tutur Pajak Tahun 2025 “Generasi Muda Sadar Pajak Untuk Indonesia Maju“
- LATAR BELAKANG
Pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara. Lebih dari 70 persen pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia bersumber dari pajak.
DJP, Ditjen Minerba, dan SKK Migas Bersinergi Kawal Penerimaan Negara dari Sektor Tambang dan Migas
Jakarta, 1 Agustus 2025 – Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto; Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tri Winarno; serta Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Pemerintah Perkuat Pengaturan Pajak Aset Kripto
Jakarta, 31 Juli 2025 - Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur pajak atas transaksi aset kripto, yakni PMK Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto (PMK-50/2025), PMK Nomor 53 Tahun 2025 tentan
Pemerintah Tegaskan Konsumen Akhir Tak Dipungut Pajak atas Pembelian Emas
Jakarta, 31 Juli 2025 – Pemerintah menerbitkan dua Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur ketentuan perpajakan atas kegiatan usaha bulion. PMK tersebut adalah PMK Nomor 51 Tahun 2025 dan PMK Nomor 52 Tahun 2025.
DJP dan Ditjen Dukcapil Sepakati Penggunaan NIK untuk Layanan Pajak
Jakarta, 30 Juli 2025 – Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto bersama dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil).