Kantor Pajak Cakung Adakan Sosialisasi Kewajiban Perpajakan UMKM

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Cakung mengadakan kegiatan sosialisasi kewajiban perpajakan bagi wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bekerja sama dengan Jakpreneur di Taman Inovatif Bersinergi, KPP Pratama Cakung, Jakarta Timur (Selasa, 20/12).

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Prasetijo, selaku Kepala KPP Pratama Jakarta Cakung. Prasetijo menyampaikan dengan adanya kegiatan sosilaisasi ini, wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) semakin paham akan kewajiban perpajakannya. Prasetijo juga menghimbau kepada wajib pajak UMKM yang mengikuti kegiatan sosialisasi ini untuk membagikan informasi perpajakan kepada UMKM lainnya.

Sosialisasi ini dipandu oleh Nugroho Putu Warsito sebagai pembawa acara.sedangkan Andari Nabila Iskandar, selaku Fungsional Penyuluh, menjadi narasumber pada kegiatan sosialisasi ini. Andari mengingatkan wajib pajak untuk segera melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada laman pajak.go.id karena penggabungan NIK dengan NPWP dimulai tahun depan tepatnya pada tahun 2023. Andari juga mengingatkan untuk UMKM yang peredaran brutonya di bawah 500 juta per tahun bebas pajak atau dikenakan tarif pajak 0%. Hal ini dilakukan terkait program pemerintah untuk meningkatkan UMKM lebih besar lagi dan membantu UMKM agar semakin  berkembang. Namun, ketika wajib pajak UMKM sudah peredaran brutonya melebihi 500 juta, maka dikenakan tarif 0,5%.

Gatot Sukoco Simorangkir, selaku Kepala Seksi Pelayanan, memaparkan bahwa jika adanya kebingungan terkait validasi NIK-NPWP, silahkan untuk melakukan permohonan ke Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) KPP Pratama Cakung. 

Setelah kegiatan sosialisasi, Prasetijo membacakan komitmen integritas kepada seluruh peserta kegiatan sosialisasi yang hadir. Prasetijo, Kepala KPP Pratama Cakung, dan seluruh pejabat KPP Pratama Cakung menandatangani piagam pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK). Wajib pajak UMKM yang hadir juga turut menandatangani piagam pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK). Hal ini sejalan dengan upaya untuk menjadikan KPP Pratama Cakung menjadi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK).