Dirut RSUP Prof Ngoerah Dukung Denbar Raih Predikat ZIWBBM

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Umum Pusat Prof. dr. I.G.N.G Ngoerah dalam rangka sosialisasi dan meminta dukungan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM) (Rabu, 16/2). Kunjungan ini dilaksanakan oleh Kepala Seksi Pengawasan II KPP Pratama Denpasar Barat I Made Rai Arnawa dengan didampingi oleh I Made Dharma Wibawa dan Dwi Purwanti Account Representative KPP Pratama Denpasar Barat.

Pembangunan Zona Intergritas itu sendiri diatur berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Permenpan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Sedangkan di Kementerian Keuangan diatur berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.01/2017 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

RSUP Prof. Ngoerah merupakan salah satu Wajib Pajak Instansi atau Badan Layanan Umum yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Denpasar Barat. Oleh karena itu, pada kesempatan tersebut diberikan juga piagam apresiasi kepada RSUP Prof. Ngoerah atas kontribusi pembayaran pajak tahun 2022 untuk menjaga kerjasama dan kepercayaan dari Wajib Pajak Besar ini.

Kunjungan tersebut disambut langsung oleh I Wayan Sudana, selaku Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah, “Kami memberikan komitmen dan dukungan penuh kepada KPP Pratama Denpasar Barat untuk meraih ZI-WBBM yang mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan penuh integritas,” ungkap I Wayan Sudana

Dalam kunjungan tersebut, I Wayan Sudana juga menyampaikan bahwa RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah saat ini dalam proses mempersiapkan penilaian ZIWBK, semoga bisa lolos dan mengikuti jejak KPP Pratama Denpasar Barat, serta mengapresiasi penguatan budaya integritas dalam pelayanan perpajakan dalam rangka mengamankan penerimaan negara.