Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. KPP Singaraja Berikan Bimtek e-Bupot kepada Bendahara Kecamatan Kubutambahan

    … terkait tata cara pembuatan bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21/26 Instansi Pemerintah dan Bukti … Instansi Pemerintah, serta mengisi dan menyampaikan SPT PPh Pasal 21/26 Instansi Pemerintah dan SPT Unifikasi … pemotongan/pemungutan, serta membuat dan menyampaikan SPT Masa PPH dan PPN. “Adanya e-Bupot ini …

  2. KP2KP Painan Siarkan Hari Pajak dalam Talk Show

    … Wajib Pajak (KSWP), penerbitan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 ( e-Bupot 21/26), penerbitan bukti potong …

  3. KPP Bandar Lampung Satu Bagikan Edukasi Pajak untuk Instansi Pemerintah

    … yang disampaikan meliputi pengenalan tata cara pelaporan SPT masa PPh pasal 21, SPT unifikasi, SPT masa PPN, impor data XML, …

  4. KPP Bandung Bojonagara Sosialisasikan e-Bupot ke Bendahara Poltekes Bandung

    … Tata Cara Pelaporan e-Bupot (bukti potong elektronik) SPT Masa Unifikasi memenuhi undangan dari Pimpinan Politeknik … unifikasi instansi pemerintah yang meliputi  jenis pajak PPh dan PPN, dan juga kewajiban pajak bendahara instansi …

  5. Pajak Benteng Asistensi Penggunaan e-Bupot Unifikasi Dinas Sosial Selayar

    … mekanisme pemotongan dan pemungutan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) ke dalam satu format laporan SPT." Setelah …

  6. Taat Pajak, Usahawan Tilamuta Konsultasikan Penggunaan e-SPT

    Taat Pajak, Usahawan Tilamuta Konsultasikan Penggunaan e-SPT … ingin menanyakan mengenai tata cara melakukan pelaporan SPT Masa. Elrandi Gunarsya selaku Tim Penyuluh Pajak Tilamuta … cara melakukan pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menggunakan e-SPT. Dengan …

  7. 34. Sampai berapa tahun ke belakangkah PMK-91/PMK.03/2015 berlaku?

    … Pada hakekatnya tidak dibatasi, setidaknya untuk SPT 5 (lima) tahun ke belakang yang terhitung sejak Tahun Pajak 2014 (SPT Tahunan PPh) dan/atau Masa Pajak Desember 2014 (SPT Masa). …

  8. Pantau Pelayanan, Kakanwil DJP Banten Sambangi Tiga KPP

    … Previous Next Pada hari terakhir masa pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi (OP), Kepala Kantor Wilayah DJP Banten …

  9. Petugas KP2KP Malinau: Kewajiban Bendahara Tidak Hanya Memungut Pajak

    … pajak, namun menyampaikan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Unifikasi Instansi Pemerintah dan SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21/26 Instansi Pemerintah. Selanjutnya, Meilano …

  10. Bendahara Puskesmas Sekabupaten Bintan Ikuti Kelas Pajak e-Bupot Unifikasi

    … teknis (bimtek) Aplikasi e‑Bupot dan Surat Pemberitahuan (SPT) Unifikasi Instansi Pemerintah di Aula KPP Pratama … pajak oleh instansi pemerintah dengan menggunakan SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21/26 instansi pemerintah atau SPT Masa Unifikasi …