Banjarmasin, 18 November 2026 - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah (Kanwil DJP Kalselteng) mengimbau wajib pajak untuk memastikan kesesuaian data bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui Coretax DJP. Imbauan ini menyusul ditemukannya sejumlah wajib pajak orang pribadi yang menghapus data bukti potong yang telah tersedia secara otomatis (pre-populated) saat mengisi SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025.

Sebagai tindak lanjut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyampaikan imbauan melalui surat elektronik (surel) resmi kepada wajib pajak yang terindikasi melakukan penghapusan data tersebut. Imbauan ini bersifat edukatif dan persuasif sebagai upaya pengawasan kepatuhan sejak dini, bukan merupakan surat ketetapan pajak maupun pengenaan sanksi.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Kalselteng, Moch. Luqman Hakim, menjelaskan bahwa fitur penghapusan bukti potong pada draf SPT Tahunan disediakan untuk mengakomodasi data yang tidak valid, tercatat ganda, atau berasal dari transaksi yang tidak pernah terjadi. Namun, penghapusan bukti potong dari draf SPT tidak serta-merta menghapus data yang telah tercatat dalam basis data DJP.

“Kami mengimbau wajib pajak untuk meneliti kembali data bukti potong sebelum menyampaikan SPT Tahunan. Apabila terdapat data yang tidak sesuai, wajib pajak perlu melakukan konfirmasi kepada pihak pemotong pajak. Hal ini penting agar penghasilan dan pajak terutang yang dilaporkan benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya,” ujar Luqman.

Wajib pajak dapat melakukan pengecekan dengan mengunduh kembali daftar bukti potong melalui Coretax DJP dan mencocokkannya dengan dokumen dari pemberi kerja atau pihak pemotong pajak lainnya. Apabila ditemukan bukti potong yang tidak dikenali atau keliru, wajib pajak disarankan meminta klarifikasi dan pembetulan kepada pihak pemotong pajak.

Sementara itu, apabila bukti potong yang telah dihapus ternyata sah dan seharusnya dilaporkan, wajib pajak diimbau untuk melakukan pembetulan SPT Tahunan melalui Coretax DJP sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal pembetulan menimbulkan sanksi administrasi akibat kekhilafan, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026, sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku.

“Kami mengimbau wajib pajak untuk memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fasilitas ini merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memperbaiki pelaporan perpajakannya sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan secara sukarela,” tambah Luqman.

Kanwil DJP Kalselteng juga mengingatkan wajib pajak untuk mewaspadai upaya penipuan yang mengatasnamakan DJP dengan memastikan keaslian alamat pengirim surel resmi yang menggunakan domain @pajak.go.id serta tidak memberikan kata sandi atau informasi akses akun kepada pihak lain.

Untuk memperoleh informasi dan asistensi lebih lanjut, wajib pajak dapat menghubungi Kring Pajak 1500200, layanan live chat melalui laman pajak.go.id, atau mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.