Nomor : SP-8/WPJ.03/2025 | Tanggal : 30 Juni 2025
Transfer Ke Daerah dan Penerimaan Perpajakan
Menjadi Pendorong Perekonomian di Sumsel
Penerimaan perpajakan di wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) yang terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan kepabeanan dan cukai menjadi daya dorong pertumbuhan perekonomian di Sumatera Selatan (Sumsel). Kinerja realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mengalami pertumbuhan sebesar 114,54% (yoy) dan penerimaan pajak dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 103,6% (yoy). Capaian kinerja ini didorong oleh peningkatan pembayaran masa PPN DN dan PPh Tahunan Badan atas aktivitas pertanian sawit dan karet akibat harga komoditas yang sudah membaik. Sementara itu, penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) yang merupakan bagian dari belanja negara mengalami kenaikan sebanyak 3,35% dibandingkan tahun 2024 pada periode yang sama. Hal ini disampaikan dalam rapat pleno forum Asset and Liability Committee (ALCo) Sumsel yang beranggotakan seluruh kantor vertikal Kementerian Keuangan di Sumatera Selatan.
Penerimaan pajak di Sumsel sampai dengan Mei 2025 mencapai prestasi kinerja yang optimal dengan penerimaan sebesar Rp4.126,04 miliar atau 27,12% dari target APBN. Pertumbuhan kinerja dibandingkan periode yang sama di tahun 2024 berdasarkan jenis pajak mencatatkan penerimaan PPh 23 tumbuh 55,7%, PPh Orang Pribadi tumbuh 36,1%, PPh 26 tumbuh 110,9%, dan PPh 22 tumbuh 26,0%. Sedangkan per sektor pajak mencatatkan kinerja pertumbuhan 82,1% dari penerimaannya sektor industri pengolahan, dan sektor pengangkutan dan pergudangan tumbuh 15,4%.
Kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai sampai dengan Mei 2025 telah mencapai Rp236,15 miliar tumbuh positif 114,54% (yoy), utamanya didorong oleh peningkatan realisasi bea keluar sebesar Rp216,99 miliar yang tumbuh positif 546,27% (yoy). Kenaikan ini selain dipengaruhi oleh kenaikan Harga Patokan Ekspor (HPE) juga juga dipengaruhi oleh peningkatan volume ekspor produk CPO dan turunannya sebesar 36,09%. Bea masuk di wilayah Sumsel tercatat sebesar Rp18,10 miliar atau 10,98% dari target. Penerimaan cukai sebesar Rp1,06 miliar yang berasal dari Ultimum Remidium (UR), denda administrasi MMEA, dan denda administrasi EA.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp1.095,53 miliar atau 45,55% dari target. Penerimaan dari sisi PNBP terjaga optimal yang ditunjukkan melalui capaian kinerja pendapatan PNBP Badan Layanan Umum (BLU) dan pendapatan PNBP Lainnya. Pendapatan PNBP BLU mencapai Rp659,88 miliar atau 34,40% dari target, dan pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp435,66 miliar atau 89,45% dari target. Penerimaan PNBP Lainnya ini termasuk PNBP yang berasal dari aset, piutang, dan lelang di wilayah Sumsel, penerimaan ini menunjukkan tren positif yang secara agregat tumbuh 10,78% mencatatkan angka Rp27,94 miliar atau 47,62% dari target tahunan.
Sementara itu, dari sisi belanja negara menunjukkan kinerja yang optimal dengan realisasi sebesar Rp16,20 triliun atau mencapai 32,87% dari pagu. Belanja negara ini terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp4,12 triliun atau 28,35% dari pagu, dan Tranfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp9,47 triliun atau mencapai 35,91% dari pagu. Belanja pemerintah pusat berupa belanja pegawai yang dipergunakan untuk pembayaran gaji pokok dan tunjangan kinerja ASN, TNI, dan Polri, serta uang makan, honorarium, uang lembur, dan Tunjangan Hari Raya (THR) mengalami pertumbuhan positif. Belanja bantuan sosial yang dipergunakan untuk kegiatan ATENSI dari Kemensos dan bantuan pendidikan Kartu Indonesia Pintar Kuliah juga mengalami pertumbuhan positif.
Transfer Ke Daerah berupa penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) mencapai Rp12,08 triliun atau 35,91% dari alokasi pagu. Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai Rp3.519,61 miliar atau 31,65% dari alokasi pagu. Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik mencapai Rp1.646,42 miliar atau 32,82% dari alokasi pagu. Penyaluran Dana Desa mencatatkan Rp1.226,58 miliar atau 49,16% dari pagu, yang penyaluran tercepat pada 6 kabupaten di wilayah Sumsel yaitu Kabupaten OKU Timur, Muba, OKI, OI, dan Lahat. Penyaluran Dana Insentif mencatatkan Rp22,53 miliar atau 30,27% dari pagu yang mengalami pertumbuhan positif dibandingkan tahun sebelumnya.
Sebagai kesimpulan, aktivitas perekonomian di Sumsel menunjukkan aktivitas menguat melalui dukungan kinerja pelaksanaan APBN di wilayah Sumsel tahun 2025 yang optimal dari sisi pendapatan negara dan belanja negara. Kementerian Keuangan terus berupaya mendukung APBD pada 18 Pemda di wilayah Sumsel dengan mengoptimalkan penyaluran dana TKD sebagai instrumen pembangunan daerah.
- 7 views