Gorontalo, 27 Februari 2024 – Kementerian Keuangan Satu Gorontalo baru saja menggelar Press Release APBN Lo Hulonthalo (Selasa, 27/2). Press release ini adalah rangkaian dari kegiatan ALCo Regional Gorontalo. Kegiatan ini merupakan inisiasi dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) sebagai Regional Chief Economist (RCE), sesuai KMK Nomor 395/KM.01/2022 tentang Program Penguatan RCE dalam rangka Kesinambungan Fiskal Berbasis Kewilayahan. Dengan mengundang rekan-rekan media di Gorontalo, kegiatan ini untuk menyampaikan Kinerja Makro-Fiskal Gorontalo untuk periode realisasi sampai dengan 31 Januari 2024.

Dilaksanakan secara hybrid—berlangsung di Aula Mohuyula Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dan disiarkan di kanal Youtube Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo—rilisan pers ini turut mengundang empat unit vertikal Kementerian Keuangan di Provinsi Gorontalo untuk menyampaikan kinerja selama Januari 2024. Empat unit vertikal tersebut antara lain Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gorontalo, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPP BC) Tipe Madya Pabean C Gorontalo, dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Gorontalo.

Kepala Seksi Pengawasan II Dwi Susanto hadir sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Kepala KPP Pratama Gorontalo. Bergantian dengan para pimpinan unit vertikal Kementerian Keuangan Satu Gorontalo, Dwi menginfokan kinerja KPP Pratama Gorontalo di awal tahun ini.

Penerimaan pajak untuk Provinsi Gorontalo pada bulan Januari 2024 adalah sebesar Rp62,26 miliar. Capaian penerimaan tersebut terdiri dari empat jenis pajak, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp27,54 miliar, Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp33,26 miliar, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp0,003 miliar, dan Pajak Lainnya sebesar Rp1,45 miliar. Dengan kata lain, penerimaan pajak untuk bulan Januari 2024 naik sebesar 19,81% dibanding tahun 2023 di bulan yang sama.

Penerimaan pajak pada Provinsi Gorontalo tersebut disokong oleh lima besar sektor penerimaan pajak. Peranan lima besar sektor tersebut antara lain Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (Rp20,39 miliar), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Rp17,63 miliar), Aktivitas Keuangan dan Asuransi (Rp8,39 miliar), Industri Pengolahan (Rp4,97 miliar), dan Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin (Rp2,84 miliar).

Lebih lanjut, Dwi mengatakan bahwa penerimaan pajak Provinsi Gorontalo sebesar Rp62,26 miliar turut dibagi atas pendapatan daerah di Provinsi Gorontalo, dengan rincian sebagai berikut:

Wilayah

Penerimaan 2024

(dalam rupiah)

Persentase

Kota Gorotalo

36.928.137.827

59,31%

Kabupaten Gorontalo

9.669.390.592

15,53%

Kabupaten Bone Bolango

4.071.830.879

6,54%

Kabupaten Pohuwato

9.235.401.518

14,83%

Kabupaten Gorontalo Utara

703.780.727

1,13%

Kabupaten Boalemo

1.651.066.618

2,65%

TOTAL

62.259.608.160

100,00%

Selain itu beberapa catatan yang perlu diperhatikan dalam penyampaian kinerja ekonomi Provinsi Gorontalo adalah tingkat inflasi Provinsi Gorontalo pada Januari 2024 (year-on-year) yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi nasional. Pada bulan Januari 2024 Provinsi Gorontalo mengalami inflasi year-on-year sebesar 4,4%, dan inflasi month-to-month sebesar -0,91% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,47 yang terdiri atas:

  1. Pada bulan Januari 2024 Kota Gorontalo mengalami inflasi year-on-year sebesar 2,64%, dan inflasi month-to-month sebesar -1,15 persen dengan IHK 105,02; dan
  2. Pada bulan Januari 2024 Kabupaten Gorontalo mengalami inflasi year-on-year sebesar 5,92%, dan inflasi month-to-month sebesar -0,71 persen dengan IHK 107,71.

Dalam konferensi ini, disebutkan pula bahwa beras menjadi komoditas yang memberikan andil atau sumbangan inflasi year-on-year terbesar pada Januari 2024 dengan andil sebesar 1,5%. Sementara komoditas yang memberikan andil atau sumbangan deflasi year-on-year terbesar pada Januari 2024 adalah Ikan Layang atau Ikan Benggol, sebesar -0,25%.

Selain itu, dalam konferensi ini juga disampaikan Strategi Pertumbuh Ekonomi Baru. Strategi tersebut mengacu pada tiga hal, yaitu peningkatan produktivitas pertanian pangan, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta pengembangan industri dan jasa pariwisata. Strategi ini bertujuan untuk mewujudkan “wajah” Provinsi Gorontalo dengan struktur wilayah kota-kota modern dan desa mandiri yang bertumpu pada sektor pangan, pendidikan, dan pariwisata. Mengingat pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo sejak Pandemi Covid-19 hanya 3-4% di tahun 2021-2023 (di bawah tingkat Nasional 5%), maka adanya strategi ini dirasa penting untuk mengatasi ketimpangan ekonomi di Provinsi Gorontalo.

Di akhir konferensi pers, Dwi menyatakan optimis bahwa penerimaan pajak di Provinsi Gorontalo akan menghasilkan tren positif untuk tahun 2024. Penerimaan pajak masih akan menjadi faktor penting dalam hal sumber pendapatan negara, terutama di wilayah Provinsi Gorontalo, mengingat bahwa KPP Pratama Gorontalo selama tiga tahun berturut-turut meraih capaian penerimaan 100%. Tentunya hasil baik ini tidak akan bisa tercapai tanpa sinergi yang baik dengan segenap Kementerian Keuangan Satu Gorontalo.