PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN BERIKAT DAN PENGUSAHA PENERIMA FASILITAS KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR (KITE) YANG DISUMBANGKAN UNTUK KORBAN BENCANA ALAM DI PROVINSI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Peraturan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN HADIAH UNTUK KEPERLUAN IBADAH UMUM, AMAL, SOSIAL, DAN KEBUDAYAAN
Keputusan Menteri Keuangan | | Diubah/Disempurnakan/Dicabut sebagian | Detail
PERTUKARAN DOKUMEN/DATA SECARA ELEKTRONIK ANTARA DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI, DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI, DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Keputusan Bersama Dirjen | | Aktif | Detail
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
Peraturan Pemerintah | | Aktif | Detail
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Peraturan Pemerintah | | Aktif | Detail
PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PARA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
Peraturan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail
PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA TIM PENYUSUNAN PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADILAN PAJAK
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail
PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG
Peraturan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail
PENEMPATAN TENAGA PADA MENTERI KEUANGAN UNTUK TIM PRAKARSA DAN PENGARAHAN REFORMASI PENINGKATAN KINERJA BIDANG PAJAK DAN BEA CUKAI
Keputusan Presiden | | Aktif | Detail
BESARNYA HONORARIUM BAGI PEGAWAI YANG DITUNJUK DALAM TIM/PANITIA DI KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Keputusan Dirjen Pajak | | Aktif | Detail