3005-Pengkreditan Pajak Masukan

1441/KMK.04/1989

PEDOMAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI USAHA JASA ANGKUTAN UDARA DALAM NEGERI
Keputusan Menteri Keuangan | | Dicabut | Detail

970/KMK.04/1983

PEDOMAN PENGHITUNGAN KREDIT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI PENGUSAHA YANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN 1984 MEMILIH DIKENAKAN PAJAK DENGAN PEDOMAN NORMA PENGHITUNGAN
Keputusan Menteri Keuangan | | Dicabut | Detail

969/KMK.04/1983

PEDOMAN PENGHITUNGAN KREDIT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI PENGUSAHA YANG MEMILIH UNTUK DIKUKUHKAN MENJADI PENGUSAHA KENA PAJAK
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail

KEP-28/PJ./1996

PENGHITUNGAN DAN TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK MASUKAN
Keputusan Dirjen Pajak | | Dicabut | Detail

KEP-01/PJ./1995

PENGHITUNGAN DAN TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK MASUKAN
Keputusan Dirjen Pajak | | Dicabut | Detail

KEP - 539/PJ./2000

PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN PERUSAHAAN JASA TELEKOMUNIKASI
Keputusan Dirjen Pajak | | Dicabut | Detail

643/KMK.04/1994

PEDOMAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MELAKUKAN PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK DAN PENYERAHAN YANG TIDAK TERUTANG PAJAK
Keputusan Menteri Keuangan | | Dicabut | Detail

594/KMK.04/1994

PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1994 MEMILIH DIKENAKAN PAJAK DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN
Keputusan Menteri Keuangan | | Dicabut | Detail

296/KMK.04/1994

PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN
Keputusan Menteri Keuangan | | Dicabut | Detail

19/KMK.04/1994

PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN EMAS BATANGAN YANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAINYA DITANGGUNG PEMERINTAH SERTA ATAS PENYERAHAN EMAS PERHIASAN
Keputusan Menteri Keuangan | | Dicabut | Detail