2000-Semua PPh
PELAKSANAAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL LUAR NEGERI
Keputusan Menteri Keuangan |
| Dicabut | DetailPERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI INVESTASI DI WILAYAH TERTENTU
Keputusan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailPEMUNGUTAN DAN ATAU PENYETORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 DALAM RANGKA IMPOR
Keputusan Menteri Keuangan |
| Dicabut | DetailORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL YANG PEJABAT-PEJABAT PERWAKILANNYA TIDAK TERMASUK SEBAGAI SUBYEK PAJAK DARI PAJAK PENGHASILAN
Keputusan Menteri Keuangan |
| Dicabut | DetailBESARNYA BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH DAN MEMELIHARA PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
Keputusan Menteri Keuangan |
| Dicabut | DetailPELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI, KARYAWAN/KARYAWATI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA ATAS PENGHASILAN BERUPA HONORARIUM YANG TIDAK TERATUR
Keputusan Menteri Keuangan |
| Dicabut | DetailFAKTOR PENYESUAIAN TAHUN 1989 UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
Keputusan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailBATAS NILAI NOMINAL DEPOSITO BERJANGKA DAN SERTIFIKAT DEPOSITO SERTA SALDO TABUNGAN TERTINGGI YANG DIKECUALIKAN DARI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
Keputusan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailPENGEMBALIAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO BERJANGKA, SERTIFIKAT DEPOSITO DAN TABUNGAN
Keputusan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailPEMBEBASAN DARI PEMILIKAN SURAT KETERANGAN FISKAL LUAR NEGERI (SKFLN) BAGI PERORANGAN WARGA NEGARA ASING YANG BEKERJA DI INDONESIA UNTUK KEPENTINGAN KANTOR PERWAKILAN WILAYAH PERUSAHAAN ASING
Keputusan Menteri Keuangan |
| Dicabut | Detail