2000-Semua PPh
SAAT PENGAKUAN PENGHASILAN BERUPA KEUNTUNGAN KARENA PEMBEBASAN UTANG YANG DIPEROLEH DEBITUR TERTENTU DARI PERJANJIAN RESTRUKTURISASI UTANG USAHA
Keputusan Dirjen Pajak |
| Dicabut | DetailTATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DANA PENSIUN YANG PENDIRIANNYA TELAH DISAHKAN OLEH MENTERI KEUANGAN
Keputusan Dirjen Pajak |
| Dicabut | DetailPERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI SELURUH PEGAWAI DAN PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN DI DAERAH TERTENTU SERTA YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO PEMBERI KERJA
Keputusan Dirjen Pajak |
| Dicabut | DetailANGSURAN BULANAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DALAM MASA TRANSISI TAHUN PAJAK 2001
Keputusan Dirjen Pajak |
| Aktif | DetailKEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
Keputusan Dirjen Pajak |
| Aktif | DetailPERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-108/PJ.1/1996 TENTANG BENTUK FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
Keputusan Dirjen Pajak |
| Diubah/Disempurnakan/Dicabut sebagian | DetailBESARNYA PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DALAM TAHUN PAJAK BERJALAN UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
Keputusan Dirjen Pajak |
| Dicabut | DetailPETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI
Keputusan Dirjen Pajak |
| Dicabut | DetailNORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK YANG DAPAT MENGHITUNG PENGHASILAN NETO DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN
Keputusan Dirjen Pajak |
| Dicabut | Detail