1000-Semua KUP
TATA CARA PENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU DALAM RANGKA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Peraturan Menteri Keuangan |
| Dicabut | DetailTATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG
Peraturan Menteri Keuangan |
| Dicabut | DetailTATA CARA PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK
Peraturan Menteri Keuangan |
| Diubah/Disempurnakan dan Sudah dicabut | DetailTATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN
Peraturan Menteri Keuangan |
| Dicabut | DetailBENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN, SERTA TATA CARA PENGAMBILAN PENGISIAN, PENANDATANGANAN, DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
Peraturan Menteri Keuangan |
| Diubah/Disempurnakan dan Sudah dicabut | DetailPERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 161/PJ/2001 TENTANG JANGKA WAKTU PENDAFTARAN DAN PELAPORAN KEGIATAN USAHA, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, SERTA PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Peraturan Dirjen Pajak |
| Diubah/Disempurnakan dan Sudah dicabut | DetailTATA CARA PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA ASING DAN MATA UANG SELAIN RUPIAH SERTA KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
Peraturan Menteri Keuangan |
| Dicabut | DetailTATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DANA PENSIUN YANG PENDIRIANNYA TELAH DISAHKAN OLEH MENTERI KEUANGAN
Peraturan Dirjen Pajak |
| Diubah/Disempurnakan dan Sudah dicabut | DetailTATA CARA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK KE KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
Peraturan Dirjen Pajak |
| Dicabut | Detail