Lainnya
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN KODE KANTOR SEMENTARA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA I, KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK RIAU DAN KEPULAUAN RIAU, KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN TIMUR, DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI SELATAN, BARAT DAN TENGGARA
Keputusan Dirjen Pajak |
| Aktif | DetailPENETAPAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK TAHUN ANGGARAN 2007 UNTUK KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2008
Peraturan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailPENERAPANORGANISASI,TATAKERJADANSAATMULAIBEROPERASINYAKANTORWILAYAHDIREKTORATJENDERALPAJAKNANGGROEACEHDARUSSALAMDANKANTORWILAYAHDIREKTORATJENDERALPAJAKSUMATERAUTARAII,SERTAKANTORPELAYANANPAJAKPRATAMADAN/ATAUKANTORPELAYANAN,PENYULUHANDANKONSULTASIPERPAJAKANDILINGKUNGANKANTORWILAYAHDIREKTORATJENDERALPAJAKSUMATERAUTARAI,KANTORWILAYAHDIREKTORATJENDERALPAJAKRIAUDANKEPULAUANRIAUKANTORWILAYAHDIREKTORATJENDERALPAJAKKALIMANTANTIMUR,DANKANTORWILAYAHDIREKTORATJENDERALPAJAKSULAWESISELATAN,BARATDANTENGGARA
Keputusan Dirjen Pajak |
| Aktif | DetailPERSETUJUAN PENGGUNAAN SEBAGAI DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI IURAN BADAN USAHA PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA PADA BADAN PENGATUR
Keputusan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailHASIL SELEKSI KANTOR PELAYANAN PERCONTOHAN TINGKAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2008
Keputusan Dirjen Pajak |
| Aktif | DetailPERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 161/KMK.01/2007 TENTANG KODE KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK
Keputusan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailPENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR PRODUK-PRODUK TERTENTU
Peraturan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailPERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 42/PMK.01/2008 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
Peraturan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailPERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 98/KMK.01/2006 TENTANG ACCOUNT REPRESENTATIVE PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK YANG TELAH MENGIMPLEMENTASIKAN ORGANISASI MODERN
Peraturan Menteri Keuangan |
| Dicabut | DetailPERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 92/PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR
Peraturan Menteri Keuangan |
| Aktif | Detail