Lainnya

270/KM.5/2000

PERSETUJUAN ADDENDUM KE-2 ATAS BARANG DAN/ATAU BAHAN DALAM RANGKA KEGIATAN PROYEK BINTAN INDUSTRIAL ESTATE (PHASE 2A) THREE BLOCKS OF 3-STOREY DORMITORY UNITS (BLOCK G, H, & J) DI KAWASAN INDUSTRI LOBAM PULAU BINTAN DENGAN DIBERIKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR KEPADA PT GRAHA INTI PRAKARSA
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail

143/KM.5/2000

PEMBERIAN PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MODAL/ASSET ASAL IMPOR PT CAMPRI INDONESIA DENGAN TANPA KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 298/MK.01/1997 TANGGAL 4 JULI 1997 JO. NOMOR 394/KMK.05/1999 TANGGAL 3 AGUSTUS 1999
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail

155/KM.5/2000

PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENYELENGGARA GUDANG BERIKAT (PGB) MERANGKAP PENGUSAHA PADA GUDANG BERIKAT (PPGB) KEPADA PT TUNGYA MITSUI-SOKO LOGISTICS INDONESIA YANG BERLOKASI DI JALAN ROROTAN NOMOR 8, KAWASAN INDUSTRI CAKUNG - CILINCING, KELURAHAN ROROTAN, KECAMATAN CILINCING, JAKARTA UTARA
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail

151/KM.5/2000

PEMBATALAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 2431/KM.5/1999 TANGGAL 15 DESEMBER 1999 DAN PENETAPAN KEMBALI PT. SHIRASUNA ASIA PERMAI ELECTRONIC SEBAGAI PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) YANG BERLOKASI DI JALAN HALIM PERDANAKUSUMA NO. 33, DESA KEBON BESAR, KECAMATAN BATU CEPER, TANGERANG, JAWA BARAT
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail

144/KM.5/2000

PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO.50/KMK.05/1996 TANGGAL 29 JANUARI 1996 JO.3484/KM.5/1997 TANGGAL 17 NOPEMBER 1997 JO.737/KM.5/1999 TANGGAL 26 APRIL 1999 JO.983/KM.5/1999 TANGGAL 29 MEI 1999 TENTANG PENETAPAN KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail

KEP - 53/PJ/2004

PEMBENTUKAN TIM BANDING, GUGATAN DAN PENINJAUAN KEMBALI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Keputusan Dirjen Pajak | | Aktif | Detail

140/KM.5/2000

PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO. 1596/KM.5/1997 TANGGAL 4 JUNI 1997 JO. NO. 380/KM.5/1998 TANGGAL 25 FEBRUARI 1998 TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENYELENGGARA GUDANG BERIKAT (PGB) MERANGKAP PENGUSAHA PADA GUDANG BERIKAT (PPGB) KEPADA PT. DISTRIBUTION PARK OF INDONESIA YANG BERLOKASI DI KAWASAN INDUSTRI
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail

138/KM.5/2000

PEMBERIAN IZIN SEBAGAI PENYELENGGARA GUDANG BERIKAT (PGB) MERANGKAP PENGUSAHA PADA GUDANG BERIKAT (PPGB) KEPADA PT ARVICO ELECTRONICS INDONESIA YANG BERLOKASI DI KAWASAN INDUSTRI JABABEKA, JALAN JABABEKA VIIIA, SFB BLOK B 11K CIKARANG, KELURAHAN PASIR GOMBONG, KECAMATAN LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail

128/KM.5/2000

PENCABUTAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENYELENGGARA GUDANG BERIKAT (PGB) MERANGKAP PENGUSAHA PADA GUDANG BERIKAT (PPGB) ATAS NAMA PT SUGI SAMAPERSADA YANG BERLOKASI DI JALAN RAYA CAKUNG CILINCING NOMOR 95, SEMPER BARAT, JAKARTA UTARA
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail

113/KM.5/2000

PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR : 634/KMK.05/1996 TANGGAL 8 NOVEMBER 1996 TENTANG PENETAPAN KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) KEPADA PT. MITSUYOSHI MANUFACTURING INDONESIA YANG BERLOKASI DI JALAN JABABEKA SFB BLOK V 86 A-B, CIKARANG INDUSTRIAL ESTATE, CIKARANG - BEKASI, JAWA BARAT
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail