SENSUS PAJAK NASIONAL
Peraturan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail
TATA CARA PENUNJUKAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Peraturan Dirjen Pajak | | Aktif | Detail
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Peraturan Dirjen Pajak | | Dicabut | Detail
TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, SURAT KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT KETETAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN, ATAU SURAT TAGIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN, YANG TIDAK BENAR
Peraturan Menteri Keuangan | | Dicabut | Detail
PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Peraturan Menteri Keuangan | | Diubah/Disempurnakan dan Sudah dicabut | Detail
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Peraturan Dirjen Pajak | | Diubah/Disempurnakan dan Sudah dicabut | Detail
PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEHUBUNGAN DENGAN LUAPAN LUMPUR SIDOARJO
Peraturan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail
BENTUK DAN ISI FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Peraturan Dirjen Pajak | | Dicabut | Detail
PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN
Peraturan Dirjen Pajak | | Dicabut | Detail
PEDOMAN PENENTUAN STANDAR INVESTASI TANAMAN (SIT) KELAPA SAWIT
Peraturan Dirjen Pajak | | Dicabut | Detail