PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI
Keputusan Dirjen Pajak | | Diubah/Disempurnakan dan Sudah dicabut | Detail
PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS UANG PESANGON YANG DIALIHKAN KEPADA PENGELOLA DANA PESANGON TENAGA KERJA
Keputusan Dirjen Pajak | | Diubah/Disempurnakan/Dicabut sebagian | Detail
TANDA PENGENAL RESMI SEBAGAI PENDUDUK LUAR NEGERI
Keputusan Dirjen Pajak | | Dicabut | Detail
PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI (FISKAL LUAR NEGERI) TERHADAP PILOT INDONESIA YANG BEKERJA DI MASKAPAI PENERBANGAN ASING DAN PELAUT INDONESIA YANG BEKERJA DI KAPAL BERBENDERA ASING
Keputusan Dirjen Pajak | | Dicabut | Detail
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG BERSTATUS SEBAGAI KARYAWAN
Keputusan Dirjen Pajak | | Dicabut | Detail
PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS DANA PENSIUN YANG DIALIHKAN KEPADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA DENGAN CARA MEMBELI ANUITAS SEUMUR HIDUP
Keputusan Dirjen Pajak | | Aktif | Detail
TATA CARA PEMBERIAN ANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK
Keputusan Dirjen Pajak | | Dicabut | Detail
JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000
Keputusan Dirjen Pajak | | Dicabut | Detail
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM PROPINSI (UMP) ATAU UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA (UMK)
Keputusan Dirjen Pajak | | Aktif | Detail
PEMBAYARAN FISKAL LUAR NEGERI DAN TATA CARA PENGKREDITANNYA
Keputusan Dirjen Pajak | | Dicabut | Detail