KUP - Ketentuan Umum Perpajakan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 576/KMK.04/2000 TENTANG PERSYARATAN SEORANG KUASA UNTUK MENJALANKAN HAK DAN MEMENUHI KEWAJIBAN MENURUT KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN
Peraturan Menteri Keuangan |
| Dicabut | DetailPETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KANTOR
Keputusan Dirjen Pajak |
| Diubah/Disempurnakan dan Sudah dicabut | DetailSURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN, SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI, DAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN 2007 BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA
Peraturan Dirjen Pajak |
| Diubah/Disempurnakan/Dicabut sebagian | DetailPERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 574/KMK.04/2000 TENTANG ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIOANL YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI SUBJEK PAJAK PENGHASILAN
Peraturan Menteri Keuangan |
| Dicabut | DetailPEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANGANAN BENCANA ALAM DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA
Peraturan Pemerintah |
| Aktif | DetailPERSYARATAN UNTUK MENJADI KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK
Peraturan Menteri Keuangan |
| Dicabut | DetailTEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MAKASSAR
Keputusan Dirjen Pajak |
| Aktif | DetailTEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BALIKPAPAN
Keputusan Dirjen Pajak |
| Diubah/Disempurnakan/Dicabut sebagian | DetailTEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MALANG
Keputusan Dirjen Pajak |
| Diubah/Disempurnakan/Dicabut sebagian | Detail