TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Peraturan Dirjen Pajak | | Dicabut | Detail
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-1/PJ/2011 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBEBASAN DARI PEMOTONGAN DAN/ ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN OLEH PIHAK LAIN
Peraturan Dirjen Pajak | | Aktif | Detail
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 79/PMK.02/2012 TENTANG TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA DARI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI DAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK KEPERLUAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI BERUPA VOLUME MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI
Peraturan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail
PENUNJUKAN BADAN USAHA TERTENTU UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORANNYA
Peraturan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA JALAN TOL
Peraturan Dirjen Pajak | | Dicabut | Detail
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Peraturan Menteri Keuangan | | Diubah/Disempurnakan/Dicabut sebagian | Detail
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK
Peraturan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail
TATA CARA PELAKSANAAN PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA
(MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE)
Peraturan Menteri Keuangan | | Dicabut | Detail
TATA CARA PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
Peraturan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail