KUP - Ketentuan Umum Perpajakan
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26
SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI
Peraturan Dirjen Pajak |
| Aktif | DetailPAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26
SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PERCEPATAN INVESTASI DENGAN KRITERIA TERTENTU MELALUI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PUSAT DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Peraturan Dirjen Pajak |
| Dicabut | DetailTATA CARA PERMINTAAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN UNTUK KEPENTINGAN PENERIMAAN NEGARA
Peraturan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailPERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 16/PMK.03/2013 TENTANG RINCIAN JENIS DATA DAN INFORMASI
SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN
DENGAN PERPAJAKAN
Peraturan Menteri Keuangan |
| Dicabut | DetailNOMOR 16/PMK.03/2013 TENTANG RINCIAN JENIS DATA DAN INFORMASI
SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN
DENGAN PERPAJAKAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DAN ANALISIS INFORMASI, DATA, LAPORAN, DAN PENGADUAN MELALUI PENGAMATAN ATAU KEGIATAN INTELIJEN PERPAJAKAN.
Peraturan Dirjen Pajak |
| Dicabut | DetailPETUNJUK PELAKSANAAN APLIKASI TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
Keputusan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailDI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN
SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
Peraturan Dirjen Pajak |
| Dicabut | DetailSURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN
Peraturan Menteri Keuangan |
| Diubah/Disempurnakan/Dicabut sebagian | DetailTATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Peraturan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailTATA CARA PEMBERIAN KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK DALAM RANGKA
PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK ATAS LAYANAN PUBLIK
TERTENTU PADA INSTANSI PEMERINTAH
Peraturan Dirjen Pajak |
| Aktif | DetailPELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK ATAS LAYANAN PUBLIK
TERTENTU PADA INSTANSI PEMERINTAH