PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP- 27/PJ/2012 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
Keputusan Dirjen Pajak | | Diubah/Disempurnakan/Dicabut sebagian | Detail
TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
Keputusan Dirjen Pajak | | Diubah/Disempurnakan/Dicabut sebagian | Detail
PEDOMAN TEKNIS SENSUS PAJAK NASIONAL
Peraturan Dirjen Pajak | | Aktif | Detail
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 48/PMK.04/2012 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM RANGKA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
Peraturan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN REKOMENDASI
TERKAIT AKSES KEPABEANAN
Peraturan Dirjen Pajak | | Aktif | Detail
PERLAKUAN PERPAJAKAN, KEPABEANAN, DAN CUKAI PADA
KAWASAN EKONOMI KHUSUS
Peraturan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail
REGISTRASI KEPABEANAN
Peraturan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail
PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN BAGI
PERUSAHAAN INDUSTRI DI KAWASAN INDUSTRI DAN
PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI
Peraturan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail
PERLAKUAN KEPABEANAN, PERPAJAKAN, DAN CUKAI SERTA TATA
LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI SERTA
BERADA DI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
Peraturan Pemerintah | | Aktif | Detail
PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TERKAIT DENGAN
PENERBITAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN DI BIDANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
DAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Peraturan Dirjen Pajak | | Aktif | Detail