KUP - Ketentuan Umum Perpajakan
TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN NON MIGAS DALAM MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT
Peraturan Bersama Dirjen |
| Aktif | DetailINSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
Peraturan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailPEMBERIAN DAN PENGHIMPUNAN DATA DAN INFORMASI
YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN
Peraturan Pemerintah |
| Aktif | DetailYANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 196/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA ASING DAN SATUAN MATA UANG SELAIN RUPIAH SERTA KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
Peraturan Menteri Keuangan |
| Diubah/Disempurnakan/Dicabut sebagian | Detail JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1)
HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH
BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008
Peraturan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailHURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH
BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 60/PMK.03/2014 TENTANG TATA CARA PERTUKARAN INFORMASI
Peraturan Menteri Keuangan |
| Dicabut | DetailPENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 86/KMK.03/2002
TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN STIKER DALAM PEMUNGUTAN DAN
PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK
REKAMAN GAMBAR DAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
174/KMK.03/2004 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN SUARA
Peraturan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailTENTANG TATA CARA PENGGUNAAN STIKER DALAM PEMUNGUTAN DAN
PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK
REKAMAN GAMBAR DAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
174/KMK.03/2004 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN SUARA
PELAKSANAAN PENGKREDITAN PAJAK ATAS
PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI
Peraturan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailPENGHASILAN DARI LUAR NEGERI