Sukseskan Program Penghapusan Sanksi Administratif (PSA), KPP Wajib Pajak Besar Satu Gelar Edukasi
Jakarta, 13 November 2026 – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Satu, salah satu unit kerja di lingkungan Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar, menggelar edukasi bertajuk Pemanfaatan PMK 71 Tahun 2026 di Gedung dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 56 Jakarta Selatan dengan dihadiri oleh 100 perwakilan wajib pajak yang terdaftar di KPP WP Besar Satu, Kamis (12/11).
Kepala KPP Wajib Pajak Besar Satu, Affan Nuruliman mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada para wajib pajak yang hadir dan mengikuti edukasi ini.
“Edukasi ini menjadi sangat penting mengingat saat ini sedang berlangsung Program Penghapusan Sanksi Administratif,” ujarnya.
Dalam paparannya, Affan menjelaskan bahwa penghapusan sanksi administratif dan pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah dalam rangka mendorong perekonomian nasional. Hal tersebut berdasarkan Pasal 27A Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026.
Sanksi administratif yang dapat diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sebagaimana terdapat dalam surat ketetapan pajak (SKP), SKP PBB, Surat Tagihan Pajak (STP), dan STP PBB. Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif harus memenuhi ketentuan Pasal 23 PMK 71 Tahun 2026. Selain itu, wajib pajak mengajukan permohonan paling lama dua tahun sejak berlakunya PMK 71 Tahun 2026.
Lebih lanjut, Direktur Jenderal Pajak telah menetapkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026 tentang Kebijakan Perpajakan sehubungan dengan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif. Sanksi administratif yang dapat diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan antara lain denda, bunga, dan kenaikan. Namun, sanksi tidak termasuk denda atas permohonan keberatan, banding, dan peninjauan kembali dengan putusan menolak permohonan wajib pajak dan terdapat jumlah pajak yang masih harus dibayar.
Pada kesempatan yang sama, Affan mendorong para wajib pajak untuk membantu KPP Wajib Pajak Besar Satu dalam menjaga integritas dan profesionalisme petugas pajak.
“Moto kami adalah JITU yaitu Jujur, Inovatif, Tanggap, dan Unggul. Mari kita saling menjaga integritas kita, dan kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang profesional kepada Bapak dan Ibu sekalian,” ujar Affan.
Kegiatan edukasi ditutup dengan silaturahmi, dialog, sekaligus konsutasi antara wajib pajak dan para fungsional pemeriksa pajak klaster pengawasan yang menjadi pengampu wajib pajak serta para penyuluh pajak.
Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh!
***
Pajak Kuat APBN Sehat!
#PajakKitaUntukKita
Narahubung Media:
Widie Widayani
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar
021-22775100
Twitter @pajakwpbesar
Instagram @pajakwpbesar