Padang, 12 November 2026 – Untuk setiap Rp1 pajak yang disetor dari Sumatera Barat (Sumbar), negara membelanjakan kembali sekitar Rp7 di Ranah Minang. Sepanjang 2025, penerimaan pajak neto dari lima kantor pelayanan pajak (KPP) pratama di Sumbar tercatat Rp4,42 triliun, sementara belanja negara yang mengalir ke provinsi ini mencapai Rp31,40 triliun. Fakta itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatera Barat dan Jambi, Tarmizi, di hadapan 183 wajib pajak dan pengurus asosiasi usaha dalam Taxpayers' Gathering 2026 di Hotel Santika Padang, Kamis (12/11/2026).
Bertema "Sinergi Tanpa Sanksi di Ranah Minang", pertemuan ini menghimpun wajib pajak besar dan pengurus lima asosiasi usaha, yakni Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang jaringannya hadir di 17 kabupaten/kota, Real Estat Indonesia (REI), Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Tarmizi juga memperkenalkan para kepala KPP pratama di Sumbar, yaitu KPP Pratama Padang Satu, KPP Pratama Padang Dua, KPP Pratama Bukittinggi, KPP Pratama Solok, dan KPP Pratama Payakumbuh sebagai mitra terdekat wajib pajak di daerah.
Tarmizi mengakui setahun terakhir menjadi masa sulit bagi dunia usaha. Harga minyak mentah Indonesia yang sempat menembus US$117 per barel pada April 2026 akibat konflik geopolitik mengerek biaya energi dan logistik. Di dalam negeri, banjir bandang dan longsor akhir November 2025 menimbulkan kerusakan dan kerugian sekitar Rp33,5 triliun di Sumbar, dan pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2025 melambat menjadi 1,69 persen secara tahunan.
"Kami memahami, banyak usaha di Sumbar menanggung dua pukulan sekaligus. Di saat seperti inilah negara hadir, walau kehadirannya sering tidak terlihat langsung. Pajak bekerja seperti fondasi rumah: tidak tampak dari luar, tetapi menopang seluruh bangunan," ujar Tarmizi.
Ia mencontohkan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pemulihan pascabencana Sumbar senilai Rp13,08 triliun hingga 2028, serta transfer ke daerah Rp20,33 triliun yang tersalur ke 20 pemerintah daerah pada 2025. Hasilnya mulai terasa: ekonomi Sumbar tumbuh 3,15 persen pada triwulan I 2026 dibanding triwulan sebelumnya, justru ketika ekonomi nasional terkontraksi 0,77 persen.
Daya tahan dunia usaha juga tecermin pada penerimaan. Hingga 31 Oktober 2026, penerimaan pajak neto Sumbar mencapai Rp4,39 triliun atau 80,1 persen dari target Rp5,48 triliun, tumbuh 35,9 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Penerimaan bruto naik 15,8 persen menjadi Rp5,31 triliun, ditopang PPh Pasal 21 yang melonjak 54,2 persen dan PPh Badan yang tumbuh 31,4 persen.
Tarmizi menegaskan bahwa pengampunan pajak tidak dapat diberikan berulang kali dalam rentang waktu pendek. "Pengampunan idealnya hadir paling banyak sekali dalam satu generasi, biasanya sekitar 35 tahun. Karena itu, keadilan bagi wajib pajak kami hadirkan dengan cara lain, yakni melalui program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (PSA)," jelasnya.
PSA berlandaskan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 yang mengubah PMK Nomor 118 Tahun 2024. Perubahan kuncinya terletak pada cara pembayaran diperhitungkan. Jika sebelumnya setiap pembayaran utang pajak dibagi proporsional antara pokok dan sanksi, kini pembayaran dialokasikan ke pokok lebih dulu. Setelah pokok lunas, sanksinya dapat dimohonkan untuk dikurangi atau dihapus.
Untuk keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) berstatus kurang bayar, misalnya, sanksi dihapus 100 persen bila SPT disampaikan paling lambat 31 Desember 2026, dikurangi 50 persen pada Januari–Maret 2027, dan 25 persen pada April–Juni 2027. Syaratnya: pokok pajak dilunasi, wajib pajak menyampaikan surat pernyataan bermeterai, dan tidak sedang menempuh upaya hukum. Permohonan dapat diajukan hingga 1 Oktober 2028.
Tarmizi juga meluruskan anggapan seputar pajak digital. Menurutnya, pajak digital bukanlah jenis pajak baru; yang ditata ulang pemerintah adalah teknis pemungutannya. Sejak 1 Oktober 2026, marketplace ditunjuk untuk memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari omzet pedagang, sementara pedagang orang pribadi beromzet hingga Rp500 juta setahun tidak dipungut sepanjang menyampaikan surat pernyataan.
"Kemudahan teknologi menggeser transaksi dari luring ke daring. Konsekuensinya, praktik memecah omzet ke beberapa NPWP akan semakin mudah terbaca," ujarnya.
Sesi dialog berlangsung terbuka. Vera Kusuma Lawrenzi, wajib pajak besar yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu, mengungkapkan bahwa rentetan bencana pada akhir 2025, termasuk jalan yang terputus, sangat memengaruhi kondisi dunia usaha di Sumbar. Ia pun mempertanyakan kepastian PSA: apakah sanksi benar-benar dihapus atau sekadar janji pemerintah, sementara wajib pajak khawatir akan kembali diperiksa pada tahun berikutnya.
Tarmizi menjawab bahwa kepastian itu dijamin regulasi. "Undang-undang dan peraturan pelaksananya adalah wujud akuntabilitas negara. Aturan inilah yang memberi kewenangan kepada DJP untuk menghapus sanksi yang timbul karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. Jadi ini bukan sekadar janji, melainkan ketentuan tertulis yang dapat dipegang," tegasnya.
Ketua Umum Badan Pengurus Daerah HIPMI Sumbar, M. Dhanni Hariyona, menambahkan bahwa pengusaha muda masih merasakan dampak bencana sekaligus gejolak geopolitik. Ia menilai Sumbar masih berada dalam fase pemulihan, terlebih struktur ekonominya didominasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tanpa topangan industri besar, sehingga banyak usaha kecil masih kesulitan meraih keuntungan.
Menutup pertemuan, Tarmizi mengajak wajib pajak segera memanfaatkan penghapusan sanksi 100 persen sebelum 31 Desember 2026. Langkahnya: periksa SPT dan tunggakan melalui Coretax atau account representative (AR); sampaikan atau betulkan SPT, lalu lunasi pokok pajaknya; kemudian ajukan permohonan melalui Coretax atau KPP tempat terdaftar dengan melampirkan surat pernyataan bermeterai. Informasi lengkap tersedia di pajak.go.id/psa dan Kring Pajak 1500200.
"Barek samo dipikua, ringan samo dijinjiang. Beban pemulihan Sumbar kita pikul bersama, dan manfaat pajaknya pun kembali kepada kita bersama," pungkas Tarmizi.
