Bandar Lampung, 28 November 2024 – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Satu Provinsi Lampung yang terdiri dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bengkulu dan Lampung, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil DJBC) Sumatera Bagian Barat, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Lampung dan Bengkulu, serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Lampung menyelenggarakan Press Conference Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) KiTa Assets and Liability Committee (ALCo) Regional Lampung. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Semegow, Kanwil DJPb Lampung, ini dipimpin oleh Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, Nikodemus Sigit Raharjo (Kamis,28/11).
Press Conference ini merupakan wujud sinergi antar unit Kementerian Keuangan Satu di Provinsi Lampung dalam menyajikan data realisasi kondisi fiskal dan ekonomi secara regional di Provinsi Lampung sampai dengan Triwulan III 2024.
Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, Nikodemus Sigit Raharjo, menyampaikan bahwa secara keseluruhan, realisasi pendapatan negara di Provinsi Lampung menunjukkan kinerja yang positif meskipun dihadapkan pada tantangan ketidakpastian global. “Hingga 31 Oktober 2024, pendapatan negara Provinsi Lampung tercatat sebesar Rp9,31 triliun atau mencapai 81,69% dari target, dengan pertumbuhan 10,48% (yoy), didorong oleh peningkatan Pajak dalam Negeri sebesar 11,76% (yoy). Pendapatan ini berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp7,18 triliun, penerimaan Bea dan Cukai sebesar Rp836,93 miliar, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mencapai Rp1,29 triliun,” ujar Nikodemus.
Pendapatan negara dari pajak mencapai Rp7,18 triliun atau 79.53% dari target dengan pertumbuhan tahunan 11.653% (yoy). Peningkatan ini didorong oleh kontribusi utama dari PPN, PPh, dan Pajak Lainnya, meskipun PBB mengalami penurunan. Realisasi penerimaan PPN mencapai Rp3,80 triliun (90,98% dari target) tumbuh 15,70% (yoy), yang sebagian besar didorong oleh lonjakan aktivitas ekonomi dalam sektor pertanian, pengolahan, dan perdagangan besar/eceran. Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) juga mengalami pertumbuhan yang baik, dengan total penerimaan mencapai Rp3,09 triliun (69,27% dari target), tumbuh 8,26% (yoy) berkat peningkatan kepatuhan wajib pajak. Pajak lainnya sebesar Rp137,68 miliar (62,12% dari target) sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mengalami kontraksi sebesar -12,32% (yoy) menjadi Rp140,52 Miliar, dikarenakan terdapat Objek PBB yang per Januari 2024 sudah tidak memenuhi persyaratan objektif.
Di sisi penerimaan Bea dan Cukai, realisasi penerimaan mencapai Rp836,93 miliar atau 63,21% dari target Rp1,32 triliun dengan pertumbuhan 1,68% (yoy). Penerimaan Bea Masuk tercatat meningkat 25,51% (yoy), seiring dengan kenaikan impor gula dan beras, sementara penerimaan
Cukai melonjak tajam sebesar 520,89% (yoy), terutama karena tingginya pemesanan pita cukai untuk rokok elektrik. Namun, penerimaan Bea Keluar mengalami penurunan sebesar -16,40% (yoy), akibat penurunan harga CPO dipasar global dipicu ketidakpastian global.
Sementara itu, realisasi belanja negara di Lampung mencapai Rp27,62 triliun atau 82,43% dari pagu yang telah ditetapkan tumbuh 10,23% (yoy), yang utamanya didukung penyerapan Belanja K/L dan penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD). Belanja ini didominasi oleh alokasi untuk program-program sosial dan pembangunan infrastruktur yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, termasuk peningkatan kualitas pendidikan melalui KIP Kuliah yang disalurkan kepada lebih dari 3.100 mahasiswa di Lampung.
Penerimaan transfer ke daerah (TKD) hingga 31 Oktober 2024 tercatat sebesar Rp17,94 triliun atau 83,08% dari pagu dengan pertumbuhan 9,52% (yoy). Dana Desa, yang merupakan bagian dari program transfer ini, mengalami peningkatan signifikan sebesar 16,25% (yoy), yang menunjukkan keberhasilan dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Di sektor ekonomi riil, meskipun konsumsi rumah tangga tetap solid, sektor investasi menghadapi tantangan. Inflasi di Provinsi Lampung tercatat sebesar 1,94% (yoy) pada Oktober 2024, meskipun sedikit lebih tinggi dari rata-rata nasional. Inflasi ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan pangan, terutama beras, akibat gangguan pasokan karena cuaca buruk dan kerusakan infrastruktur.
Lampung juga mencatatkan peningkatan ekspor signifikan sebesar 64,38% (yoy), mencapai USD 267,51 juta per Oktober 2024. Peningkatan ini terutama didorong oleh ekspor kopi (USD 132,38 juta) dan minyak kelapa sawit (USD 51,91 juta). Ekspor komoditas lain seperti pulp dan minyak kepala sawit mentah juta tumbuh positif, meskipun ekspor batu bara turun 10,48% (yoy). Dari sisi impor, pertumbuhan terjadi pada komoditas utama seperti minyak bumi, gula pasir, sapi potong, dan beras.
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lampung mencapai Rp1,29 triliun atau 123,67% dari target, tumbuh 10,33% (yoy). Kinerja ini didukung oleh kontribusi Bdan Layanan Umum (BLU), yang tumbuh 32,81% (yoy). Untuk mendukung proyek strategis, pemerintah menyalurkan dana Rp7,04 triliun pada empat Proyek Strategis Nasional (PSN) di Lampung, termasuk Bendungan Marga Tiga dan Jalan Trans Sumatera. Selain itu, lima hibah BMN senilai Rp60,64 miliar diberikan untuk mendukung tugas pemerintah daerah, mencakup aset seperti kapal patrol, rusun ASN, dermaga, dan laptop.
Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Rosmauli, menambahkan bahwa “Saat ini, DJP telah melakukan reformasi perpajakan yang menitikberatkan pada digitalisasi perpajakan, peningkatan kepatuhan sukarela, serta kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat.”
Meskipun ketidakpastian global, termasuk ketegangan geopolitik dan volatilitas harga komoditas,memberikan tantangan bagi perekonomian nasional, APBN Provinsi Lampung tetap menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi. Sinergi antara berbagai instansi Kemenkeu di Lampung terus berlanjut untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan mendukung pembangunan daerah.
Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, Nikodemus, menegaskan bahwa APBN berperan sebagai shock absorber dalam menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat dari dampak ketidakpastian global. "Kinerja hingga Oktober 2024 menunjukkan sinergi yang efektif antar unit Kemenkeu dalam mendukung kesejahteraan masyarakat Lampung," tutup Nikodemus.
#PajakUntukNegeri
#PajakKuatAPBNSehat
- 29 kali dilihat