Perkembangan Perekonomian Regional
Kinerja perekonomian Jawa Tengah per November 2025 menunjukkan peningkatan capaian, terutama pada pertumbuhan ekonomi, meskipun masih terdapat beberapa tantangan. Pada triwulan III, ekonomi tumbuh sebesar 5,37%. Angka ini meningkat dibandingkan dengan triwulan II yaitu sebesar 5,28%, dan berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang justru mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya.
Tingkat Inflasi tahunan (yoy) tercatat sebesar 2,79% pada November 2025 lebih tinggi dari inflasi nasional sebesar 2,72%. Inflasi tertinggi di Jawa Tengah terjadi di Kota Semarang (2,92%), sementara yang terendah di Kab. Wonogiri (2,47%). Optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ke depan ditunjukkan oleh Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada November 2025 yaitu pada angka 118,2, tetap berada di level optimis (di atas 100).
Dari sektor pertanian, Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat mengalami sedikit kontraksi menjadi 116,11 pada November 2025 (dari 116,41 di Oktober 2025), disebabkan penurunan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) sebesar 0,23 persen sementara Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) mengalami kenaikan sebesar 0,02 persen. Sementara itu, Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga mengalami kontraksi sebesar 0,37% menjadi 99,36 disebabkan oleh turunnya indeks yang diterima nelayan pada kelompok penangkapan di perairan umum.
Secara keseluruhan, perekonomian Jawa Tengah hingga November 2025 menunjukkan kinerja yang solid dengan tren pertumbuhan yang menguat dan tingkat optimisme masyarakat yang tetap terjaga. Namun demikian, dinamika inflasi serta tekanan pada sektor pertanian dan perikanan perlu terus dicermati, sehingga diperlukan penguatan sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga daya beli, melindungi sektor-sektor rentan, serta memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.
Perkembangan Kinerja Fiskal Regional
Kinerja fiskal regional Jawa Tengah sampai dengan 30 November 2025 memperlihatkan capaian pendapatan dan belanja yang cukup kuat. Dari sisi APBN, total Pendapatan Negara mencapai Rp102,09 triliun, tercapai 78,03% dari target, dengan pertumbuhan positif 0,80% (yoy). Capaian ini didorong oleh realisasi Penerimaan Bea Cukai (Rp51,85 triliun), Pajak (Rp42,89 triliun), serta PNBP yang mencatatkan kinerja impresif dengan realisasi Rp7,35 triliun atau melampaui target hingga 123,79%. Kinerja pendapatan yang kuat ini menunjukkan efektivitas penerimaan negara di wilayah Jawa Tengah.
Sementara itu, di sisi pengeluaran, Belanja Negara terealisasi sebesar Rp94,93 triliun atau 88,46% dari pagu, meskipun terdapat kontraksi sebesar 8,84% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya karena adanya efisiensi anggaran. Belanja ini disalurkan
melalui Realisasi Belanja Kementerian/Lembaga (Rp29,20 triliun) dan Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp65,72 triliun (95,26 % dari pagu).
TKD memiliki peran krusial dalam mendukung fiskal daerah, terbukti dengan kontribusinya sebesar 65,02% dari Pendapatan APBD yang terealisasi Rp101,09 triliun (89,69% dari target). Untuk Belanja APBD, realisasi mencapai Rp80,92 triliun atau 69,12% dari pagu. Realisasi Belanja APBD ini mencakup Belanja Operasi (Rp59,79 triliun), Belanja Modal (Rp4,64 triliun), Belanja Tak Terduga (Rp53,54 miliar), dan Belanja Transfer (Rp16,43 triliun). Secara umum, kolaborasi antara kinerja fiskal APBN dan APBD ini menegaskan kembali fungsi instrumen fiskal dalam menjaga kestabilan perekonomian di Jawa Tengah.
Current Issue Kemenkeu Satu Jateng: Kesiapan Operasionalisasi Koperasi Merah Putih Provinsi Jawa Tengah
Kesiapan operasionalisasi Koperasi Merah Putih di Provinsi Jawa Tengah ditopang oleh kelembagaan yang relatif kuat. Dari 8.523 desa/kelurahan, dan seluruhnya telah berbadan hukum dengan struktur pengurus dan pengawas yang telah terbentuk di seluruh unit. Penguatan kapasitas SDM juga terus berjalan melalui pelatihan yang menjangkau 1.120 pendamping serta lebih dari 17 ribu pengurus koperasi. Kondisi ini menjadi modal penting bagi Jawa Tengah untuk membuka peluang peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi desa secara berkelanjutan.
Dari sisi sarana dan prasarana, perkembangan Koperasi Merah Putih menunjukkan tren yang menggembirakan. Sebanyak 8.505 koperasi telah memiliki akun Simkopdes, didukung 7.019 gerai tersedia dan 9.411 gerai aktif, serta 527 permohonan kemitraan ke BUMN dengan total 2.182 pengajuan kerja sama. Progres pemetaan lahan juga terus bergerak, di mana dari kebutuhan 4.368 titik lahan/gudang, sebanyak 1.712 telah siap bangun. Capaian ini mencerminkan optimisme bahwa koperasi di Jawa Tengah semakin siap menjadi simpul distribusi ekonomi daerah, di mana Kanwil DJPb Jawa Tengah berperan aktif melalui dukungan koordinasi kebijakan fiskal daerah, penguatan sinergi pusat–daerah, serta pendampingan analisis agar pengembangan koperasi selaras dengan arah pembangunan ekonomi regional.
Di saat yang sama, pemerintah juga terus memperkuat dukungan kepada sektor riil melalui penyaluran kredit program yang terdiri dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara kumulatif mencapai Rp43,31 Triliun untuk 825.566 debitur dan Kredit Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp1.16 T untuk 225.509 debitur. Penyaluran KUR 2025 terbanyak di Kab. Pati Rp2,67 T untuk 48.847 debitur sedangkan penyaluran UMi terbanyak di Kab. Brebes Rp90,89 M untuk 17.234 debitur. Penyaluran KUR dan UMi tidak sekadar memperluas akses pembiayaan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Ketersediaan modal yang lebih inklusif mendorong pelaku usaha mikro dan kecil untuk mengembangkan kapasitas usahanya, menciptakan peluang kerja, serta memperkuat daya saing produk lokal di pasar.
Sampai dengan akhir November 2025, kinerja pelaksanaan APBN di Jawa Tengah tetap terjaga dengan capaian realisasi pendapatan dan belanja negara yang positif serta seimbang. Hal tersebut mencerminkan pengelolaan fiskal yang efektif dan adaptif di Jawa Tengah, di tengah berbagai dinamika perekonomian nasional maupun global.
- 2 kali dilihat