Nomor SP-29/WPJ.11/2026
Masih Ada Kesempatan, Kanwil DJP Jawa Timur I Ajak Wajib Pajak Manfaatkan Pengurangan Sanksi
Surabaya, 11 November 2026 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur I mengajak wajib pajak memanfaatkan program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif (PSA). Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan dengan beban sanksi yang lebih ringan sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan secara sukarela.
Hingga Selasa (10/11), Kanwil DJP Jawa Timur I telah menerima 1.067 permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dari 398 wajib pajak. Jumlah tersebut menunjukkan respons positif wajib pajak terhadap fasilitas keringanan yang diberikan pemerintah.
Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I, Max Darmawan, menjelaskan bahwa program PSA merupakan bentuk dukungan pemerintah untuk membantu meringankan beban keuangan wajib pajak dalam menyelesaikan tunggakan pajaknya.
“Program ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan beban sanksi yang lebih ringan. Kami berharap fasilitas ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kepatuhan sukarela sekaligus memperkuat kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan,” ujar Max saat Sosialisasi PSA Kanwil DJP Jawa Timur I, Rabu (4/11).
Program PSA berlaku secara nasional sejak 8 Oktober 2026 hingga 30 Juni 2027. Kebijakan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 71 Tahun 2026, serta Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif.
Fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif diberikan secara bertahap berdasarkan periode pelunasan pokok pajak dan/atau pembayaran sebagian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Max menegaskan bahwa wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24 PMK Nomor 118 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 71 Tahun 2026 dapat memperoleh fasilitas pengurangan sanksi sesuai dengan ketentuan KEP-239/PJ/2026. Salah satu persyaratannya adalah wajib pajak tidak sedang mengajukan atau menempuh upaya hukum lain atas ketetapan pajak terkait, seperti keberatan, banding, gugatan, peninjauan kembali, maupun permohonan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b atau huruf c Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).
Selain mendorong pemanfaatan program PSA, Max mengingatkan wajib pajak agar senantiasa waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan DJP. Ia menegaskan bahwa seluruh layanan perpajakan di DJP tidak dipungut biaya. Apabila menemukan indikasi penipuan atau pelanggaran dalam pelayanan perpajakan, masyarakat diimbau segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi DJP.
Kanwil DJP Jawa Timur I berharap program PSA dapat menjadi momentum bagi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan sekaligus memperbaiki tingkat kepatuhan. Kebijakan ini juga diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mendukung terwujudnya sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan.