Pangkalan Bun, 13 November 2026 – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pangkalanbun menyelenggarakan sosialisasi ketentuan Pengurangan Sanksi Administratif (PSA) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 di Aula Tanjung Puting KPP Pratama Pangkalanbun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah (Kamis, 12/11/2026).

Kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid dengan melibatkan 63 wajib pajak yang hadir di lokasi serta lainnya yang mengikuti secara daring melalui Zoom Meeting. Selain itu, kegiatan juga disiarkan secara langsung melalui akun Facebook resmi KPP Pratama Pangkalanbun.

Kebijakan PSA merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendorong perekonomian nasional melalui pemberian fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, termasuk pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kebijakan ini diatur dalam PMK Nomor 71 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PMK Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan, khususnya Pasal 27A. Pelaksanaannya juga diperjelas melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026.

Melalui kebijakan tersebut, wajib pajak berkesempatan memperoleh pengurangan sanksi administratif dengan besaran yang bervariasi, bergantung pada jenis sanksi, kondisi perpajakan, serta pemenuhan persyaratan dan periode pelunasan yang ditetapkan. Besaran pengurangan yang diberikan mencapai 25%, 50%, 75%, 90%, hingga 100% untuk kategori tertentu. Dengan demikian, wajib pajak perlu memahami ketentuan dan batas waktu yang berlaku agar dapat memanfaatkan fasilitas tersebut secara optimal.

Kegiatan dibuka oleh Kepala KPP Pratama Pangkalanbun, Aris Hidayat. “PMK Nomor 71 Tahun 2026 memberikan peluang yang lebih luas bagi wajib pajak untuk memperoleh pengurangan sanksi administratif sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kami berharap para peserta dapat memahami ketentuan ini dengan baik dan memanfaatkannya secara optimal,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Aris juga menegaskan komitmen KPP Pratama Pangkalanbun dalam memberikan pelayanan perpajakan yang bersih dan transparan. Ia memastikan bahwa seluruh layanan yang diberikan oleh KPP Pratama Pangkalanbun tidak dipungut biaya atau gratis.

“Hal ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Apabila terdapat pihak-pihak yang mengatasnamakan KPP Pratama Pangkalanbun atau memanfaatkan layanan kami untuk memperoleh keuntungan pribadi, kami mengimbau agar hal tersebut segera dilaporkan kepada kami,” tegas Aris.

Setelah sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Tim Penyuluh Pajak KPP Pratama Pangkalanbun, Wasilan dan Amin Ali Barkah. Keduanya menjelaskan ketentuan PSA berdasarkan PMK Nomor 71 Tahun 2026, termasuk ruang lingkup fasilitas serta mekanisme pemanfaatannya oleh wajib pajak.

Dalam pemaparannya, Amin menjelaskan ruang lingkup sanksi administratif yang dapat dikurangkan atau dihapuskan, persyaratan permohonan, besaran pengurangan, periode pelunasan, serta dokumen yang perlu dipersiapkan oleh wajib pajak.

Sementara itu, Wasilan menjelaskan bahwa besaran pengurangan sanksi administratif tidak berlaku sama bagi seluruh wajib pajak. Persentase pengurangan bergantung pada jenis sanksi, dokumen perpajakan, serta waktu pemenuhan persyaratan. Untuk kategori tertentu, wajib pajak dapat memperoleh pengurangan hingga 100% sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan melakukan pelunasan sesuai periode yang telah ditetapkan.

Tidak hanya membahas ketentuan dan persyaratan, Wasilan juga memaparkan tata cara pengajuan permohonan PSA melalui Coretax DJP. Penjelasan tersebut diharapkan dapat membantu wajib pajak memahami tahapan pengajuan sehingga dapat memanfaatkan fasilitas sesuai prosedur yang berlaku.

Untuk memberikan kesempatan kepada peserta memperdalam pemahaman, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Para peserta secara aktif mengajukan berbagai pertanyaan, mulai dari jenis dokumen perpajakan yang dapat diajukan untuk memperoleh pengurangan sanksi, mekanisme pelunasan pokok pajak, batas waktu pembayaran sebagian sanksi administratif, hingga prosedur pengajuan permohonan PSA.

Menanggapi kebutuhan peserta akan pendampingan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, Wasilan turut mengingatkan bahwa KPP Pratama Pangkalanbun menyediakan layanan konsultasi bagi wajib pajak yang membutuhkan bantuan.

“Apabila Bapak/Ibu wajib pajak memerlukan bimbingan atau masih menghadapi kendala dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, kami menyediakan layanan bantuan melalui Helpdesk KPP Pratama Pangkalanbun. Selain itu, Bapak/Ibu juga dapat memanfaatkan layanan konsultasi secara daring melalui WhatsApp resmi KPP Pratama Pangkalanbun,” ujar Wasilan.

Melalui kegiatan ini, KPP Pratama Pangkalanbun berharap wajib pajak memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai ketentuan PSA dan dapat memanfaatkan fasilitas tersebut secara tepat sesuai persyaratan yang berlaku. Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud komitmen KPP Pratama Pangkalanbun dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada wajib pajak guna mendukung pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Dokumentasi