Bupati Jember, Muhammad Fawait, atau yang akrab disapa Gus Fawait, menegaskan pentingnya pajak sebagai pilar kemandirian fiskal daerah. Hal ini ia sampaikan di hadapan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Timur III Untung Supardi beserta jajaran pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Satu di Jember (Senin, 25/8).
Menurutnya, meski potensi pajak Jember saat ini masih relatif kecil, sekitar Rp700 miliar, ia optimis bisa menembus Rp1 triliun pada akhir 2025 atau paling lambat pada 2026. “Hal ini sejalan dengan arahan Presiden, bahwa daerah harus memiliki kemandirian fiskal,” ujarnya.
Meski memasang target besar, Gus Fawait menegaskan tidak ada rencana menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Alih-alih menaikkan tarif PBB, ia lebih memilih pendekatan kolaboratif dengan berbagai pihak. Menurutnya, strategi ini tetap realistis mengingat Jember masih menghadapi tantangan besar, yakni tingginya angka kemiskinan ekstrem.
“Dalam mencapai target PAD Rp1 triliun, saya membuka diri untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Kanwil DJP Jawa Timur III. Saya siap menjembatani DJP dengan wajib pajak, pengusaha, dan tokoh agama agar Kabupaten Jember bisa keluar dari permasalahan ini,” tandasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III Untung Supardi menyambut baik kolaborasi dengan pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa pajak pusat dan pajak daerah merupakan satu kesatuan fiskal yang dapat dioptimalkan bersama. “Atas nama Kemenkeu Satu, mari kita lihat apa yang bisa kita kolaborasikan. Contoh sederhana, kami bisa membantu pemerintah daerah dalam melakukan penilaian parkir. Penyesuaian dari hasil penilaian dapat ditawarkan kepada pihak ketiga agar dapat menambah PAD tanpa memberatkan masyarakat,” tegasnya.
