Bandung, 30 Juli 2026 — Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Jawa Barat hingga 30 Juni 2026 tetap terjaga kuat dan mencatatkan surplus regional di tengah kekhawatiran kondisi global yang dinamis.
- APBN Jawa Barat mencatatkan surplus regional sebesar Rp19,06 triliun. Total Pendapatan Negara yang berhasil dihimpun mencapai Rp74,61 triliun (39,58% dari target), sementara Belanja Negara terealisasi sebesar Rp55,54 triliun (51,04% dari pagu).
- Penerimaan Negara hingga akhir Juni 2026 tercatat tumbuh sebesar 9,06% (yoy). Keberhasilan ini didorong oleh Penerimaan Perpajakan sebesar Rp70,98 triliun yang tumbuh 9,77% (yoy), yang terdiri atas Penerimaan dari Sektor Pajak sebesar Rp56,65 triliun (tumbuh 16% yoy), sedangkan sektor Kepabeanan dan Cukai menyumbang Rp14,33 triliun namun terkontraksi 9,46% (yoy). Hampir seluruh jenis penerimaan dari sektor pajak mencatatkan pertumbuhan, kecuali penerimaan pajak lainnya. Sektor lapangan usaha yang menyumbang pertumbuhan penerimaan pajak tertinggi per 30 Juni 2026 adalah sektor Keuangan dan Asuransi yang melejit 104,58% (netto) akibat akselerasi layanan keuangan digital dan peningkatan penyaluran kredit, disusul sektor Perdagangan (51,59%) seiring meningkatnya aktivitas perdagangan dan penyerapan tenaga kerja, sektor Industri (44,60%), sektor Real Estate (39,67%), serta Aktivitas Profesional (37,91%). Kontributor terbesar perpajakan tetap didominasi oleh Sektor Industri Pengolahan yang menyumbang Rp25,65 triliun atau berkontribusi sebesar 45,28% dari total penerimaan pajak di Jawa Barat. Sejalan dengan kondisi tersebut, Kinerja Penerimaan Pajak di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Barat III menunjukkan tren pertumbuhan yang kuat. Hingga 30 Juni 2026, realisasi penerimaan neto tercatat mencapai Rp15,33 triliun, dengan pertumbuhan yang signifikan sebesar 20,02%. Dari sisi jenis pajak, pertumbuhan penerimaan di Kanwil DJP Jawa Barat III ditopang oleh kinerja positif pada PPh Pasal 21 yang tumbuh 37,60% (yoy) dengan realisasi Rp2,29 triliun, PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi yang melonjak 48,01% (yoy) mencapai Rp746,37 miliar, serta PPN Dalam Negeri yang tumbuh 18,30% (yoy) dengan realisasi neto sebesar Rp6,15 triliun. Sementara itu, dari sisi sektoral, pertumbuhan kinerja penerimaan didukung oleh sektor utama yaitu Administrasi Pemerintahan yang meroket 402,02% (yoy), sektor Real Estat yang tumbuh 68,42% (yoy), sektor Angkutan & Pergudangan sebesar 41,60% (yoy), serta sektor Perdagangan yang tumbuh 23,52% (yoy) dengan kontribusi sebesar 25,9% terhadap total penerimaan. Sektor Industri Pengolahan tetap menjadi kontributor terbesar dengan menyumbang 37,2% dari total penerimaan (Rp6,43 triliun) dan tumbuh 15,52% (yoy).
- Realisasi PNBP mencapai Rp3,63 triliun atau 53,11% dari target tahun 2026, mengalami kontraksi sebesar 3,15% (yoy). Kontraksi pada PNBP ini didorong oleh penurunan penerimaan PNBP Lainnya yang turun 15,99% (yoy), dengan penurunan terbesar terjadi pada penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu serta pendapatan jasa layanan pendidikan pada satuan kerja Non-BLU.
- Realisasi Belanja Negara mencapai Rp55,54 triliun atau 51,04% dari pagu tahun 2026 sebesar Rp108,82 triliun, secara yoy terkontraksi tipis 0,16%. Kontraksi Belanja Negara tersebut didorong oleh kontraksi Belanja Transfer ke Daerah sebesar 13,62% (yoy). Walaupun demikian, Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) tetap tumbuh signifikan sebesar 29,62% di seluruh jenis belanja dengan realisasi sebesar Rp22,45 triliun (47,10% dari pagu). Lonjakan tertinggi dicatatkan oleh Belanja Modal yang mencapai Rp2,62 triliun atau meroket 129,72% (yoy) dibanding Juni 2025.
- Realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tercatat tumbuh negatif 13,62% dengan realisasi sebesar Rp33,09 triliun atau 54,12% dari pagu. Penyaluran TKD hingga 30 Juni 2026 mencapai Rp31,87 triliun (53,80% dari pagu, terkontraksi 8,23% yoy), sementara Dana Desa mencapai Rp1,22 triliun (63,94% dari pagu, terkontraksi 65,92% yoy). Tingginya kontraksi pada Dana Desa disebabkan oleh sempat tertahannya penyaluran di awal tahun anggaran dan baru mulai disalurkan pada bulan Maret 2026 pasca-terbitnya PMK No. 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2026.
- Berbagai program prioritas nasional terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Barat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 14,64 juta penerima manfaat di 27 kabupaten/kota melalui 6.780 SPPG dengan melibatkan 30.066 supplier. Sementara itu, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah menjangkau 24.464 unit dengan nilai realisasi sebesar Rp3,2 triliun dengan melibatkan 18 asosiasi, 1.981 pengembang, dan 1.427 perumahan. Di sektor pendidikan dan koperasi, telah terbentuk 5.970 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (pemetaan gerai aktif mencapai 58,3%), Program Sekolah Rakyat yang beroperasi di 22 lokasi (81 rombel), serta pengembangan Program SMA Unggul Garuda di beberapa sekolah seperti SMA Cahaya Rancamaya, SMA Pribadi Bandung, SMA Islam Al Azhar 24, SMA Dwi Warna Boarding School, SMA IT As-Syifa Boarding School Wanareja, SMAS Insan Cendekia Al Kausar, dan SMAS Darul Hikam Internasional. Terakhir, pada sektor ketahanan pangan, pemerintah merealisasikan anggaran sebesar Rp3,68 triliun (56,65%) dengan capaian produksi padi mencapai 2,48 juta ton, serta penyaluran subsidi listrik sebesar Rp5,7 triliun untuk ketahanan energi.
- Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Juni 2026 mencapai Rp19,67 triliun kepada 299,7 ribu debitur, berkontribusi sebesar 11,50% terhadap penyaluran KUR secara nasional dengan penyaluran terbesar di sektor Perdagangan Besar dan Eceran (Rp7,61 triliun). Sementara itu, Kredit Ultra Mikro (UMi) tersalurkan sebesar Rp1,14 triliun untuk 201,3 ribu debitur.
Dari sisi makroekonomi regional, perekonomian Jawa Barat tumbuh solid sebesar 5,79% (yoy) dan 0,24% (q-to-q) pada triwulan I 2026 dengan PDRB ADHK tercatat Rp475,41 triliun dan ADHB sebesar Rp799,11 triliun. Tingkat inflasi Juni 2026 terkendali pada angka 3,08% (yoy) dengan IHK 112,02 (tertinggi di Kabupaten Majalengka 3,4% yoy dan terendah di Kabupaten Subang 2,6% yoy), di mana komoditas emas perhiasan (0,70%), bensin (0,25%), dan beras (0,16%) menjadi penyumbang utama inflasi. Neraca perdagangan regional per April 2026 mencatatkan surplus USD 2,41 miliar, sehingga total akumulasi surplus Januari–Mei 2026 mencapai USD 11,31 miliar. Di sisi produsen, Nilai Tukar Petani (NTP) Juni 2026 naik 0,57% menjadi 118,97, sedangkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga naik 0,7% menjadi 117,69.
Di tengah dinamika global, APBN Regional Jawa Barat terbukti tetap resilien, adaptif, dan kredibel untuk memperkuat momentum pertumbuhan dan bekerja optimal sebagai shock absorber sekaligus penggerak roda ekonomi. Ke depan, Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas belanja negara, menjaga kesehatan fiskal, serta mempercepat realisasi anggaran demi pembangunan yang berkelanjutan di Jawa Barat.
- 2 kali dilihat