Jayapura, 31 Mei 2024 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Papua melaksanakan kegiatan Press Conference Assets & Liabilities Committee (ALCo) Regional untuk Realisasi s.d. 30 April 2024. Kegiatan ini menghadirkan beberapa narasumber dari perwakilan masing-masing unit Kemenkeu Satu di wilayah Provinsi Papua.
Pada kegiatan tersebut dipaparkan secara mendetail kondisi realisasi s.d. 30 April 2024 yang meliputi Realisasi APBN Regional Papua, Deviasi Penerimaan, Deviasi Pengeluaran, dan Realisasi APBD Regional. Selain itu, disampaikan pula mengenai TKD APBD, Issue Regional, Perkembangan Ekonomi Regional, Policy Responses, dan Hasil Kajian Tematik.
Laporan Konsolidasian ALCo Regional Nusantara merupakan laporan manajerial yang berisi analisis makro, fiskal, dan ekonomi pembangunan di tingkat regional. Analisis di dalam Laporan Konsolidasian ALCo Regional mencakup analisis realisasi pendapatan dan belanja APBN dan APBD, analisis hubungan keuangan APBN dan APBD, analisis dampak operasi pemerintah di daerah terhadap sektor riil, sektor moneter dan neraca perdagangan, analisis peluang dan kebutuhan investasi regional, serta isu lokal strategis yang dapat berdampak secara nasional.
Hingga April 2024 realisasi pendapatan negara mencapai Rp5.788,50 milyar, tumbuh 127,55% (yoy), dengan pendapatan Pajak Dalam Negeri menyumbang sebesar 2.177,44 milyar. Penerimaan pajak tumbuh positif 23,51% (yoy) atau telah mencapai 15,87% dari target yang ditetapkan. Papua Tengah memberikan kontribusi pendapatan dalam negeri terbesar, yaitu sebesar 56,12%.
Untuk Penerimaan Perdagangan Internasional menyumbang Rp3.238,47 miliar, tumbuh sebesar 810,78% (yoy). Kinerja Bea Masuk dan Bea Keluar meningkat drastic pada periode tersebut. Peningkatan Kinerja Bea Keluar disebabkan oleh relaksasi ekspor konsentrat tembaga melalui terbitnya PMK 71 Tahun 2023. Sedangkan Penerimaan PNBP mencapai Rp372,59 miliar, tumbuh 20,54% (yoy). Kinerja PNBP ditopang dengan adanya kenaikan yang signifikan pada Pendapatan PNBP Bukan Pajak Lainnya. Hal ini disebabkan adanya aktivitas penerimaan dari bea lelang dan piutang negara yang dikelola oleh DJKN.
Bertempat di gedung Bank Indonesia Papua, di Kota Jayapura (Kamis, 30/5) Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua, Moudy Hermawan menyebut, Realisasi Belanja Negara sampai dengan April 2024 mencapai Rp13.885,14 miliar atau naik sebesar 9,67% (yoy). Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp4.540,56 miliar, naik sebesar 40,54% (yoy). “Kinerja Belanja Pemerintah Pusat meningkat karena ditopang oleh pertumbuhan pada belanja barang dan belanja modal sebagai dampak dari penyelenggaraan pemilu serta Hari Raya Idul Fitri” ucap Moudy.
Sedangkan untuk Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan April 2024 mencapai Rp9.344,58 miliar, turun sebesar 0,91% (yoy). TKD telah terealisasi sebesar 19,16%, yang berasal dari realisasi DAU, DBH, DAK Non Fisik, dan Dana Desa. Belum terdapat Penyaluran DAK Fisik dan Insentif Fiskal untuk periode tersebut.
#LaporPajakHariIni #PajakKuatIndonesiaMaju #PajakKitaUntukKita
- 40 kali dilihat