Sleman, 31 Mei 2024 – Kinerja APBN di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada akhir April 2024 terjaga positif dan terus menunjukkan performa prima. Peran APBN terus diperkuat dalam mendukung program perlindungan masyarakat, transformasi perekonomian serta pembangunan yang inklusif dan berkesinambungan di samping upaya mitigasi dan antisipasi risiko APBN di tengah ketidakpastian global.
“Realisasi Belanja Negara di DIY mencapai Rp6,50 triliun dan tumbuh 4,71%,” ungkap Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DIY Agung Yulianto. Agung mengatakan bahwa hal ini dipengaruhi oleh kenaikan yang signifikan dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP). “BPP sudah terealisasi sebesar Rp3,51 triliun atau sekitar 23,22% dari pagu belanja,”Jelas Agung.
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat terdiri atas realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp1,69 triliun (35,24% dari pagu belanja), realisasi Belanja Barang sebesar Rp1,36 triliun (24,82% dari pagu belanja), dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp462,16 miliar (9,55% dari pagu belanja).
Untuk pendapatan negara di DIY sudah mencapai Rp3.398,86 miliar atau tumbuh 27,49%. Kedua komponen pendapatan negara yaitu penerimaan perrpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mengalami pertumbuhan yang menggembirakan. Penerimaan perpajakan tumbuh 19,89% dan ini dipengaruhi oleh peningkatan kinerja komponen utama yaitu PPh (17,46%) dan PPN (15,21%). Sedangkan untuk penerimaan bea dan cukai tumbuh sebesar 43,5% dengan capaian 41,94% dari target Rp900,07 miliar.
PNBP pun mengalami pertumbuhan sebesar 54,36% dengan capaian 43,39% dari target Rp2.092,98 miliar. Pertumbuhan ini disebabkan oleh pendapatan BLU yang tumbuh 67,08%, dengan capaian sebesar Rp 671,42 miliar (36,3 % dari target APBN). Kenaikan yang signifikan ini didorong oleh realisasi pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit dan Pendidikan masing-masing Rp488,82 miliar dan Rp160,88 miliar.
APBN 2024 memberikan dukungan fiskal di wilayah DIY melalui Belanja Pemerintah Pusat dengan arah kebijakan penguatan kualitas SDM (dengan penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, perbaikan sistem perlindungan sosial, dan sistem kesehatan), penuntasan infrastruktur prioritas (antara lain penguatan jalan daerah, bendungan, dan irigasi), transformasi ekonomi (melalui hilirisasi SDA dan revitalisasi industri), reformasi birokrasi dan aparatur negara (termasuk perbaikan gaji dan pensiun) serta pelaksanaan pemilu dan dukungan untuk pilkada.
Dukungan fiskal untuk bidang infrastruktur sampai dengan akhir April 2024 telah terealisasi sebesar Rp525,17 miliar. Jumlah ini dialokasikan antara lain untuk preservasi; konektivitas jalan; bendungan dan saluran irigasi; penyediaan pemukiman dan sarana air baku serta sarana pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian ATR/BPN.
Untuk bidang kesehatan sudah terealisasi Rp140,41 miliar. Jumlah ini dialokasikan antara lain untuk pengadaan obat, layanan kesehatan, JKN, pelatihan bidang kesehatan serta pengentasan stunting yang dilaksanakan oleh Kemkes, BPOM, dan BKKBN.
Sementara dukungan fiskal untuk bidang pendidikan sudah terealisasi Rp560,47 miliar. Jumlah ini dialokasikan antara lain untuk BOS, beasiswa, Digital Talent, BOPTN, dan bantuan pendidikan dasar yang dilaksanakan oleh Kementan, Kemenperind, Kemdikbudristek, Kemenkes, Kemenag, Kemnaker, Kem PUPR, dan PNRI.
Sedangkan dukungan fiskal untuk bidang ketahanan pangan sampai dengan akhir April 2024 sudah terealisasi Rp210,49 miliar, dan alokasi untuk pemilu terealisasi Rp298,94 miliar. Jumlah ini dialokasikan antara lain untuk Operasi Bidang Pertahanan, Penyelenggaraan Pemilu serta Pengawasan dan Pengaduan Pemilu yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung, Kementerian Pertahanan, POLRI, KPU, Bawaslu, dan TVRI.
Di samping itu, alokasi belanja Kementerian/Lembaga di tahun 2024 pada lingkup DIY turut berkontribusi dalam mendukung empat pilar transformasi ekonomi untuk mendukung visi Indonesia maju, yakni pengendalian inflasi, penurunan prevalansi stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan investasi. Pengendalian inflasi difokuskan untuk kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan komunikasi yang efektif melalui pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi, pembangunan jalan nasional, pemberian bantuan ternak, sarana pengembangan kawasan pertanian serta publikasi laporan statistik harga yang telah terealisasi Rp190,12 miliar.
Program percepatan penurunan stunting juga menjadi kunci pembangunan generasi bangsa Indonesia yang sehat dan produktif. Intervensi percepatan penurunan stunting melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan, BKKBN, serta Badan Pangan Nasional. Program penurunan prevalensi stunting ini telah terealisasi Rp3,4 miliar.
Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem difokuskan melalui peningkatan rumah layak huni dan infrastruktur permukiman berbasis masyarakat. Untuk pelaksanaan program ini, telah terealisasi sebesar Rp58,74 miliar.
Pemerintah juga hadir dalam pengembangan UMKM di DIY. Dukungan tersebut hadir dalam bentuk subsidi bunga penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Penyaluran KUR sampai dengan 30 April 2024 sebesar Rp1,92 triliun yang telah diterima oleh 34.974 debitur. Sedangkan realisasi penyaluran UMi telah terealisasi sebesar Rp11,45 miliar untuk 2.715 debitur.
Demikian disampaikan, semoga memberikan kejelasan bagi Masyarakat. Informasi lanjut seputar perpajakan dan berbagai program serta layanan yang disediakan DJP dapat dilihat pada www.pajak.go.id atau hubungi Kring Pajak di 1500200
#PajakKuatAPBNSehat
***
Narahubung Media: ___________________________________________________________________________
Ramos Irawadi
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
Kanwil Ditjen Pajak DIY
0274-4333951
P2humas.yogyakarta@pajak.go.id
- 61 kali dilihat