Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG KETENTUAN NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK DAN BESARAN TERTENTU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

    … 2025 TENTANG KETENTUAN NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK DAN BESARAN TERTENTU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Peraturan Menteri … nilai pembayaran sebelum dipotong Pajak Penghasilan atau pungutan lainnya.     …

  2. DOKUMEN TERTENTU YANG KEDUDUKANNYA DIPERSAMAKAN DENGAN FAKTUR PAJAK

    … TERTENTU YANG KEDUDUKANNYA DIPERSAMAKAN DENGAN FAKTUR PAJAK Peraturan Dirjen Pajak PER-13/PJ/2019 … Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP), dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang …

  3. Tingkatkan Kebenaran Data, Pajak Pati Sosialisasikan PBB Sektor Minerba

    Tingkatkan Kebenaran Data, Pajak Pati Sosialisasikan PBB Sektor Minerba … hak dan kewajiban perpajakan melalui kegiatan edukasi wajib pajak kembali diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Pajak … Dalam kesempatan ini juga disampaikan perbedaan antara pungutan yang dikelola oleh Kementerian Energi dan Sumber …

  4. Pahlawan Pembangunan VS Relawan Pajak

    … Mochammad Bayu Tjahyono , Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kerjasama harmonis antara pemerintah, rakyat, … terkait berkontribusi positif terhadap target penerimaan pajak sehingga dapat menopang pembangunan. Peran serta Wajib … membayar pajak, sehingga paradigma positif mengenai pungutan pajak otomatis akan meminimalisir tindakan memaksa …

    Anonim (Belum diperiksa) - 09/05/2017 - 12:45

  5. Piagam Wajib Pajak: Dorong Kesetaraan, Jalin Kepercayaan, Perkuat Keadilan

    … Oleh: Yacob Yahya , pegawai Direktorat Jenderal Pajak Tampaknya Hari Pajak pekan lalu menjadi tonggak bersejarah terbitnya … 2001 sehingga menjadi Pasal 23A yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara …

    sikka_842051073 - 07/22/2025 - 19:34

  6. TATA CARA PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN DI BIDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

    … PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN DI BIDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH … SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN DI BIDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN … Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian …

  7. Pengrajin Tenun Kapuas Hulu Dapatkan Edukasi Perpajakan

    … dapat turut berkontribusi nyata kepada negara melalui pajak penghasilan yang mereka bayarkan. … terkait tata cara pendaftaran NPWP, hak dan kewajiban wajib pajak, serta cara pelaporan pajak baik secara luring maupun … Pajak di seluruh Indonesia itu bersifat gratis tanpa pungutan biaya sepeserpun. Selain …

  8. Kemenkeu Lampung Adakan Press Conference Kinerja APBN 2024

    … Raflesiger, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung,Kota Bandar Lampung (Kamis, … positif pada semua komponen utama pendapatan, yaitu: Pajak Dalam Negeri, yang mencapai Rp9,18 triliun atau 100,72 … ini sebagian besar didorong oleh peningkatan Bea Keluar (Pungutan Ekspor), yang melonjak hingga 91,68 persen, …

  9. Selintas Perpajakan Online Travel Agent Asing pada Usaha Penginapan

    … Tenisanta Rizqi Masruri , pegawai Direktorat Jenderal Pajak Sudah pernakah Anda berlibur ke pulau … potensi ekonomi yang sangat tinggi. Sebagai pegawai pajak yang bekerja di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, … pemilik usaha penginapan, yaitu potongan PPh pasal 26 dan pungutan PPN Jasa Luar Negeri. Tertuang …

    sikka_830602840 - 01/11/2023 - 02:48

  10. KEUANGAN NEGARA

    …     a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan … dengan undang-undang, dan ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara …  Ayat (3)       Dalam pungutan perpajakan tersebut termasuk pungutan bea masuk dan …