Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. Sinergi dengan DPRD Banjar, KP2KP Banjar Ajarkan Tarif Efektif Rata-Rata

    … mengenai Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ini berlangsung di Ruang Rapat Singa Perbangsa Kantor … pejabat negara, sehingga mereka tidak dikenakan pemotongan PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 80 …

  2. Pajak Penjaringan Ajak WP Pahami Penghitungan Pasal 21/26 TER

    Pajak Penjaringan Ajak WP Pahami Penghitungan Pasal 21/26 TER Mengakomodir … yang ingin mengetahui cara penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan TER (Tarif Efektif Rata-rata) … memaparkan tentang subjek penerima penghasilan, pemotong PPh Pasal 21/26, objek yang dipotong PPh Pasal 21/26 dan …

  3. Penuhi Permohonan Sosialisasi, KP2KP Bumiayu Berikan Asistensi e-Bupot Unifikasi

    … Sosialisasi Pengisian e-SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan e-Bupot Unifikasi. cara berlangsung di Aula Kantor … menyampaikan materi terkait Tata Cara Pengisian e-SPT Masa PPh Pasal 21. “Tak hanya pemotongan PPh Pasal 21 bagi …

  4. Ajarkan TER Pada WP Badan, KPP Bulukumba Gelar Bimtek

    … Bimbingan Teknis (Bimtek) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di Ruang Rapat KPP Pratama Bulukumba, Kelurahan … Bulukumba dan dilanjutkan dengan paparan materi terkait PPh Pasal 21 oleh Fungsional Asisten Penyuluh Pajak KPP …

  5. Tarif Efektif Berlaku, Pajak Pagar Alam Undang Para Bendaharawan

    … 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau … Dalam paparannya, Sulis mengatakan bahwa p emotongan PPh Pasal 21 saat ini memiliki berbagai skema perhitungan …

  6. AADC: Ada Apa dengan Catur?

    … Kegiatan Dalam penghitungan PPh Pasal 21, Penghasilan yang diterima oleh pemain catur dalam … Pemain catur dapat menghitung PPh Pasal 21 yang terutang untuk peserta kegiatan dengan …

    sikka_815100885 - 09/27/2024 - 19:55

  7. Lagi, Insentif Pajak Diperpanjang

    … Usaha (KLU) sektor tertentu penerima insentif pembebasan PPh Pasal 22 impor dari 730 KLU menjadi 132 KLU, fasilitas pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dari 1.018 KLU menjadi 216 KLU, serta … Penghapusan dilakukan untuk jenis fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), pembebasan PPh Pasal 22 …

    sikka_060108670 - 01/11/2023 - 03:07

  8. Gandeng Serikat Pekerja, Pajak Dentim Sosialisasikan PMK 168

    … dalam konteks menambah wawasan anggota tentang pemotongan PPh 21 oleh pemberi kerja masing-masing. … kepastian hukum, kemudahan, dan kesederhanaan pemotongan PPh 21 oleh pemberi kerja. Dari sisi pekerja memudahkan …

  9. PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK, PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK, DAN TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK, SERTA TATA CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

    … Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak … Pajak Penghasilan yang selanjutnya disingkat PPh adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam … (5) PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama …

  10. JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1994

    … jasa manajemen dan jasa lain selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak; … atau bentuk usaha tetap selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.     …