Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. Kunjungi Satpol PP Natuna, KP2KP Ranai Beri Edukasi Bukpot PPh

    Kunjungi Satpol PP Natuna, KP2KP Ranai Beri Edukasi Bukpot PPh … bendahara dalam membuat bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 formulir 1721-A2. Formulir 1721-A2 …

  2. 70 Bendahara Pemerintah Pontianak Belajar Buat Bukti Potong PPh

    … 70 Bendahara Pemerintah Pontianak Belajar Buat Bukti Potong PPh … Teknis Pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 (1721-A2) bagi bendahara pemerintah yang dilakukan secara …

  3. Pajak Ranai Asistensi Bendahara Dinkes Natuna Bukpot PPh 1721-A2

    Pajak Ranai Asistensi Bendahara Dinkes Natuna Bukpot PPh 1721-A2 … bendahara dalam membuat bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 formulir 1721-A2. Formulir 1721-A2 …

  4. Dana Kapitasi untuk PNS Dipotong Pajak

    … melalui JKN sebesar 96,8 juta jiwa.   PPh Pasal 21 Final atau Non Final? Seperti telah … nama apa pun yang menjadi beban APBN atau APBD, dipotong PPh Pasal 21 dan bersifat final. Namun permasalahannya …

    sikka_060110989 - 01/11/2023 - 02:42

  5. Dokter

    … Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU PPh) Undang-Undang Nomor 8 Tahun … Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghas­ilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan … Penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final …

  6. PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 239/KMK.01/1996 TANGGAL 1 APRIL 1996 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 463/KMK.01/1998 TANGGAL 21 OKTOBER 1998 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI

    … KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 463/KMK.01/1998 TANGGAL 21 OKTOBER 1998 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK … Bendaharawan atau badan lain yang ditunjuk, dibuatkan SSP PPh atau Bukti pemungutan PPh yang dibubuhi cap ''PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG OLEH …

  7. ALCo Regional Papua Desember 2024: Kanwil DJP Papabrama Catat Hattrick Penerimaan Pajak

    … berdasarkan jenis pajak: PPh Non Migas : Rp5.024,15 miliar (99,23% dari … pajak: Peningkatan PPh Pasal 21 : Dipengaruhi oleh kenaikan nominal gaji …

  8. NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 21 JUNI 2023 SAMPAI DENGAN 27 JUNI 2023

    … KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 21 JUNI 2023 SAMPAI DENGAN 27 JUNI 2023 … Tanggal Peraturan 21-06-2023 … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan PPN - Pajak …

  9. PERSYARATAN SEORANG KUASA UNTUK MENJALANKAN HAK DAN MEMENUHI KEWAJIBAN MENURUT KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN

    … NILAI KURS SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 UNTUK BULAN APRIL, MEI DAN JUNI 1984 …

  10. Perwakilan Dokter Banyumas Dapatkan Edukasi Pemotongan Pajak Penghasilan

    … kegiatan Edukasi Perpajakan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Profesi Dokter di aula KPP Pratama Purwokerto, … kewajiban pemotongan dan cara penghitungan pengenaan PPh Pasal  21 atas dokter di rumah sakit dengan status …