Search for pph 21

Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SEBESAR UPAH MINIMUM REGIONAL

    … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan … 2002-Objek Pajak Penghasilan 2005-PPh Pasal 21 2000-Semua PPh …

  2. PAJAK PENGHASILAN BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA, DAN PARA PENSIUNAN ATAS PENGHASILAN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA ATAU KEUANGAN DAERAH

    … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan Tag Peraturan 2005-PPh Pasal 21 2000-Semua PPh …

  3. PAJAK PENGHASILAN YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA DARI PEKERJAAN

    … Tanggal Peraturan 21-09-2003 Status Peraturan … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan Tag Peraturan 2005-PPh Pasal 21 2000-Semua PPh …

  4. BESARNYA BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH DAN MEMELIHARA PENGHASILAN TERATUR SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

    … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan … 2003-Pengurang Penghasilan Bruto 2005-PPh Pasal 21 2000-Semua PPh …

  5. BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN UNIFIKASI SERTA FORMAT BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI

    … 3. Pajak Penghasilan yang selanjutnya disingkat PPh adalah PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal … PPh Pasal 26 (selain yang dilaporkan di SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26) sebagaimana dimaksud dalam …

  6. BENTUK DAN TATA CARA PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI SERTA BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN, DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN UNIFIKASI

    … Pajak Penghasilan, yang selanjutnya disingkat PPh, adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh.     4. … sesuai.     21. Bukti Pemindahbukuan, yang selanjutnya …

  7. Kinerja Penerimaan Pajak Provinsi Sumatera Barat Periode Agustus 2024

    … 2024 dipengaruhi oleh dua faktor yaitu, kenaikan penerimaan PPh Pasal 21 yang  menyebabkan pemberlakuan tarif efektif PPh Pasal 21 mulai 1 Januari 2024 dan kenaikan PPh Final …

  8. PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI TENAGA AHLI ATAU PERSEKUTUAN TENAGA AHLI SEBAGAI WAJIB PAJAK DALAM NEGERI BERUPA HONORARIUM ATAU PEMBAYARAN LAIN SEBAGAI IMBALAN ATAS JASA PROFESI YANG DILAKUKAN DI INDONESIA

    … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan … Tag Peraturan 2005-PPh Pasal 21 2000-Semua PPh …

  9. Peneliti

    … dengan nama dan dalam bentuk apapun dari pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan …

  10. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2009

    … Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dan Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Tanggal … PER - 32 PJ th 2009 tg Bentuk Formulir SPT Masa PPh 21 Dan Atau Pasal 26.pdf …