Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN

    … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan … 2002-Objek Pajak Penghasilan 2005-PPh Pasal 21 2000-Semua PPh

  2. BESARNYA BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH DAN MEMELIHARA PENGHASILAN TERATUR SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

    … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan … 2003-Pengurang Penghasilan Bruto 2005-PPh Pasal 21 2000-Semua PPh

  3. PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI, KARYAWAN/KARYAWATI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA ATAS PENGHASILAN BERUPA HONORARIUM YANG TIDAK TERATUR

    … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan … Tag Peraturan 2005-PPh Pasal 21 2000-Semua PPh

  4. PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-350/PJ/2001 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS UANG PESANGON YANG DIALIHKAN KEPADA PENGELOLA DANA PESANGON TENAGA KERJA

    … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan Tag Peraturan 2005-PPh Pasal 21 2000-Semua PPh

  5. JENIS-JENIS HARTA YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK HARTA BERWUJUD UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN BAGI KONTRAKTOR YANG MELAKUKAN EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI DALAM RANGKA KONTRAK BAGI HASIL DENGAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA) 

    … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan … 3 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.: 457/KMK.012/1984 TANGGAL 21 MEI 1984 Tag … 2014-Penyusutan dan Amortisasi 2000-Semua PPh

  6. PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM PROPINSI ATAU UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA

    … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan … Tag Peraturan 2005-PPh Pasal 21 2000-Semua PPh

  7. FAQ e-SPT Masa PPh Pasal 21-26 (PER-32/PJ/2009)

    FAQ e-SPT Masa PPh Pasal 21-26 (PER-32/PJ/2009) Versi terupdate e-SPT Masa PPh Pasal 21-26 (PER-32/PJ/2009) tertanggal berapa? …

  8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2020

    … Pajak Penghasilan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh, adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak … 3. Pajak Penghasilan, yang selanjutnya disingkat PPh, adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam … dilakukan Pemindahbukuan.     21. Surat Keterangan Pajak Penghasilan berdasarkan …

  9. Kinerja Penerimaan Pajak Provinsi Sumatera Barat Periode Agustus 2024

    … 2024 dipengaruhi oleh dua faktor yaitu, kenaikan penerimaan PPh Pasal 21 yang  menyebabkan pemberlakuan tarif efektif PPh Pasal 21 mulai 1 Januari 2024 dan kenaikan PPh Final …

  10. BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN UNIFIKASI SERTA FORMAT BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI

    … 3. Pajak Penghasilan yang selanjutnya disingkat PPh adalah PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal … PPh Pasal 26 (selain yang dilaporkan di SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26) sebagaimana dimaksud dalam …