Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. Sri Lanka

    … 03/02/1993 Entry into Force: 21/06/1994 Entry into Effect: … Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19, 20 and 21, salaries, wages and other similar remuneration derived …     Objek PPh Bentuk Usaha Tetap …

  2. KP2KP Sinjai dan BKAD Perkuat Sinergi Pemanfaatan Data APBD untuk Optimalisasi Pajak Belanja Daerah

    … potensi pemungutan dan pemotongan pajak, seperti PPh dan PPN, atas belanja pemerintah daerah. Pajak yang … untuk mengidentifikasi kewajiban perpajakan seperti PPh Pasal 21, 22, 23, serta PPN, sehingga dapat memperkuat pengawasan …

  3. ALCo Regional Jawa Timur: Sampai Dengan April 2024 Tiga Kanwil Pajak Jawa Timur Kumpulkan Rp40,3 T atau 33,25% dari Target Penerimaan

    … dan subsektor tanaman perkebunan rakyat naik sebesar 0,21%. Nilai Tukar Nelayan merupakan … penerimaan terbesar yakni sebesar 54,40% disusul dengan PPh Non Migas sebesar 45,04%. Pada tahun 2025 tarif PPN akan … PPN. Peningkatan pembayaran PPh Pasal 21 akibat adanya kenaikan pembayaran THR dan bonus …

  4. Filipina

    … 19 (Government Service), 20 (Professors and Teachers), and 21 (Students and Trainees), salaries, wages and other … Article 21 STUDENTS AND TRAINEES …     Objek PPh Bentuk Usaha Tetap …

  5. Jadi Mitra BKAD Banyumas, DJP Beri Materi Instansi Pemerintah

    … dan rekanannya merupakan Wajib Pajak Badan harus dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2%. Ia lebih lanjut menjelaskan apabila … perjanjian/kontraknya dengan orang pribadi, maka dipotong PPh Pasal 21 sebesar 5% dikali 50% nilai bruto bila ber-NPWP. Bila …

  6. Qatar

    … Subject to the provisions of Articles 16, I8, 19, 20 and 21, salaries, wages and other similar remuneration derived … State.   Article 21 STUDENTS AND TRAINEES …     Objek PPh Bentuk Usaha Tetap …

  7. Adakan Tax Gathering, DJP Ajak Pulihkan Ekonomi Nasional

    … yang diberikan di bidang perpajakan, yakni PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh Pasal 22 Impor dibebaskan, diberikan pengurangan …

  8. Pajak Tenggarong Berikan Sosialisasi Coretax DJP bagi Pemda Mahakam Hulu

    … pemerintah selaku pemotong dan pemungut Pajak Penghasilan (PPh) harus terlebih dahulu membuat bukti pemotongan dan/atau pemungutan PPh setiap terdapat transaksi. Syakur Alwi, account … , memberikan simulasi pembuatan bukti pemotongan PPh Pasal 21 pada laman Coretax DJP dengan mengambil contoh satu …

  9. Pajak Dana Non Kapitasi, Wajib Pajak Kunjungi KP2KP Unaaha

    … PKM kami akan melakukan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) atas dana non kapitasi terkait … memandu wajib pajak dalam pembentukan kode billing PPh Pasal 21 atas dana non kapitasi ini. “Baik …

  10. KP2KP Lasusua Monitor Aspek Pajak Pengelolaan ADD

    … Oleh karena itu, potensi pajak atas pemanfaatan ADD adalah PPh 21, PPh 22 dan PPN. Sedangkan pemanfaatan Dana Desa cenderung …