Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. Kepada Bendahara Kukar, Pajak Tenggarong Ajarkan SPT Unifikasi

    … Mulawarman, Kota Samarinda (Rabu, 21 /10). … instansi pemerintah untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPh), membuat bukti pemotongan dan bukti pemungutan, … billing , serta membuat dan menyampaikan SPT Masa PPh/Pajak Pertambahan Nilai (PPN). …

  2. Beda Perhitungan Inspektorat, Bendahara Desa Kalimporo Lakukan Konsultasi

    … Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas honor narasumber. … kegiatan, dimana terdapat honor narasumber yang terutang PPh pasal 21 sebesar 5% dan 6% apabila tidak memiliki NPWP,” jelas …

  3. Datangi Kahatex, KPP Sumedang Gelar Sosialisasi Pelaporan SPT Tahunan

    … sosialisasi tentang tata cara pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi kepada karyawan PT Kahatex di Jl. Raya … sudah dilaksanakan oleh pemberi kerja melalui pemotongan PPh Pasal 21, sehingga kewajiban utamanya adalah lapor SPT Tahunan,” …

  4. Masuki Triwulan IV 2025, Kanwil DJP Riau Berhasil Kumpulkan Penerimaan Pajak Rp10,24 Triliun

    … kontraksi sebesar 13,10% bersamaan dengan kelompok pajak PPh yang juga mengalami kontraksi sebesar 18,94% karena terdapat perubahan dari penerimaan jenis pajak PPh Pasal 21 terutama pada sektor Administrasi Pemerintah dan …

  5. Pajak Putussibau Edukasi SPT Unifikasi Instansi ke BKAD

    … dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/21 tentang Tata Cara Pemberian dan Penggunaan Nomor … Instansi Pemerintah untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPh), membuat bukti pemotongan dan bukti pemungutan, membuat billing , serta membuat dan menyampaikan SPT Masa PPh/PPN. SPT Unifikasi Instansi Pemerintah ini …

  6. KPP Balam Satu Jalin Sinergi dengan BPS Provinsi Lampung

    … dan/atau pemungutan terkait pajak penghasilan, baik PPh Pasal 21 atas tenaga sensus, maupun PPh unifikasi atas belanja barang dan belanja modal terkait …

  7. Penyuluh Banawa Bagi Tips Cara Buat Billing kepada Bendahara Sekolah

    … jasa yang dikenai kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, serta pembayaran gaji atau honorarium yang dikenai kewajiban pemotongan PPh Pasal 21,” ujar Kamal. Selain itu, Kamal juga …

  8. Insentif Pajak Diperpanjang, KPP Madya Pekanbaru Beri Imbauan

    … bertambahnya jumlah KLU di masing-masing insentif baik PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) hingga Pengurangan angsuran PPh 25, setidaknya ada tambahan 126 wajib pajak KPP Madya …

  9. KP2KP Sambas Gelar Bimtek e-Bupot bagi Pemeritah Daerah

    … potong/bukti pungut dan cara merekam pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 dan SPT Unifikasi yang terdiri dari PPh pasal 22 , 23 , 4(2) , 15 serta SPT Masa PPN.Tim …

  10. Beri Asistensi, KP2KP Mempawah Sosialisasi Kewajiban Perpajakan bagi Bendahara

    … pelasakanaan tugas sebagai pemotong/pemungut dan penyetor PPh dan/atau PPN atas pengeluaran yang dananya berasal dari … disampaikan pada sosialisasi ini terkait teknis perpajakan PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan PPN. Kepala KP2KP …