Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. Tim Penyuluh KPP Majalaya Ajak Bendahara Pahami Kemudahan e-Bupot

    … pelaporan bukti pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi Bendaharawan … proses pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN dan PPh Pasal 22, 23, 15, hingga Pasal 4 ayat 2, serta … Instansi Pemerintah cukup menggunakan e-Bupot PPh Pasal 21 dan e-Bupot Unifikasi saja untuk memenuhi kewajiban …

  2. Kolaborasi Dengan Disdikpora, KP2KP Fakfak Sosialisasikan Pajak Dana BOSP

    … kewajiban untuk mendaftar NPWP, kewajiban untuk memotong PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Final Pasal 4 ayat (2), serta …

  3. Pajak Bengkulu Dua Berikan Edukasi Kewajiban Perpajakan Bendahara Satker

    … adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Lalu saat belanja barang, pajak yang dapat terutang adalah PPN dan PPh Pasal 22. Sedangkan saat membayarkan gaji atau upah, terutang PPh Pasal 21," tutur Rio.  Rio juga menambahkan …

  4. Optimis! APBN di Jawa Barat Tetap Solid di Tengah Dinamika Ekonomi Global

    … sebesar Rp4,96 triliun. Total pendapatan Rp35,61 triliun (21,77 persen) dan total belanja Rp30,65 triliun (25,51 … yang tumbuh 226,51 persen atau senilai Rp28,44 miliar dan PPh Non MIgas yang tumbuh sebesar 10,43 persen, juga adanya … s.d. 31 Maret 2024 mencapai Rp 26,42 triliun. Jenis pajak PPh Non Migas mengalami peningkatan sebesar 9,95 persen …

  5. Korea Selatan

    … Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19, 20 and 21 salaries, wages and other similar remuneration derived by …   Article 21 STUDENTS …       Objek PPh Bentuk Usaha Tetap …

  6. Perbarui NPWP, Pemerintah Desa Saotengah Datang ke KP2KP Sinjai

    … instansi pemerintah desa yang meliputi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan Pajak Pertambahan Nilai …

  7. Bukan Sekadar Pengampunan Pajak, PPS Adalah Kesempatan

    … Jakarta, 2 7 Desember 2021 – Pemerintah menetapkan PMK- 196 … yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh (Pajak Penghasilan) berdasarkan pengungkapan harta. … SPPH induk; Bukti pembayaran PPh Final ; Daftar rincian …

  8. Menuju Kenormalan Baru Pelayanan Pajak

    … (PP 23), Pemberitahuan Memilih Berdasarkan ketentuan umum PPh (PP 23), Surat Keterangan Jasa Luar Negeri (SKJLN), Fasilitas PPh Pasal 21 DTP (PMK 44 2020), Fasilitas Pengurangan PPh Pasal 25 …

    sikka_060086387 - 01/11/2023 - 02:44

  9. TATA CARA PEMBEBASAN DARI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG DIKENAI PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU

    … pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22 impor, dan/atau Pasal 23. … Keterangan Bebas untuk pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 21/Pasal 22/Pasal 23 menggunakan formulir … Keterangan Bebas untuk pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 22 impor menggunakan formulir sebagaimana dimaksud …

  10. Gandeng Forum Komunikasi Sekolah Dasar, KPP Tasikmalaya Edukasikan Coretax DJP

    … pembuatan bukti pemotongan (bupot) Pajak Penghasilan (PPh). “Bapak Ibu dapat mengakses … sama, Danial juga memandu para peserta untuk membuat bupot PPh meliputi PPh Pasal 21 dan PPh Unifikasi. Bapak Ibu dapat membuat bukti potong …