Search for pph 21

Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. Empat Alasan Jatuh Tempo Pelaporan SPT Tidak Perlu Diundur

    … ekonomi sebagai berikut. Pertama, insentif PPh Pasal 21 DTP. Kedua, Insentif PPh Final UMKM. Ketiga, Insentif PPh Final Jasa Konstruksi. …

    sikka_927900236 - 01/11/2023 - 02:55

  2. 10 ILAP bersama DJP Bahas Kondisi Perekonomian Jawa Tengah

    … lain yaitu Insentif Pajak Bagi Sektor Manufaktur seperti PPh pasal 21 ditanggung pemerintah, pembebasan PPh 22 impor, pengurangan PPh pasal 25, dan restitusi PPN …

  3. Capaian 2020, KPP Purwokerto Tertinggi se-Kanwil DJP Jawa Tengah II

    … SPT yang masuk 258.343 SPT yang terdiri dari 11.388 SPT PPh Badan, 17.570 SPT PPh Orang Pribadi Non Karyawan, dan 229.385 SPT PPh Orang … Pajak yang diberikan antara lain Insentif PPh Pasal 21, Insentif Pajak UMKM, Insentif PPh Final Jasa Konstruksi, …

  4. Sambut Insentif Pajak, Jateng II Gelar Wicara di Radio

    … dan siapa saja wajib pajak yang berhak memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP. Ia menekankan agar wajib pajak segera memberitahukan … KPP melalui laman www.pajak .go.id dan melaporkan realisasi PPh Pasal 21 DTP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. …

  5. Bendahara Kabupaten Gresik Pahami e-Bupot Instansi Pemerintah

    … pemerintah, yaitu memotong/memungut pajak penghasilan (PPh) yang terutang atas setiap pembayaran yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh seperti PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26.  …

  6. Fasilitas Pajak untuk Mendukung Ketersediaan Obat, Alat Kesehatan dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan COVID-19

    … untuk membantu penanganan wabah COVID-19. Pasal 21: atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi … Pengajuan surat keterangan bebas untuk fasilitas pembebasan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 disampaikan kepada kepala kantor pelayanan …

  7. Dinas LHK Kota Bandung Belajar e-Bupot Unifikasi Instansi Pemerintah

    … “Instansi pemerintah wajib memotong/memungut PPh dan/atau PPN yang terutang atas setiap pembayaran yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan pajak seperti PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26,” tutur …

  8. KP2KP Teminabuan Buka Pojok Pajak di Polres Sorong Selatan

    … dengan bagian keuangan untuk pembuatan bukti potong PPh Pasal 21. “Terima kasih kepada KP2KP Teminabuan atas dibukanya … kesigapan Polres Sorong Selatan dalam membuat bukti potong PPh Pasal 21 para anggotanya, sehingga memudahkan mereka …

  9. KP2KP Tanjung Selor Jadi Narasumber di Acara Bawaslu Kaltara

    … PP 23 yang masih berlaku, maka kita tidak boleh memotong PPh (Pajak Penghasilan) pasal 22 atau 23 melainkan PPh Final pasal 4 ayat 2 sebesar 0,5%,” ujar Agus. … mekanisme pembayaran, dan mekanisme pelaporan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) …

  10. TATA CARA PENYAMPAIAN PENGADUAN PELAYANAN PERPAJAKAN

    … Tanggal Peraturan 21-01-2014 … Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Januari 2014 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, … KUP - Ketentuan Umum Perpajakan PPh - Pajak Penghasilan PPN - Pajak …