Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. Manfaatkan Insentif Pajak, Tiga WP Madya Bandung Berikan Testimoni

    … komponen pesawat terbang tersebut memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah, pembebasan PPh Pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, dan …

  2. Satpol PP Kapuas Hulu Ikuti Asistensi Penggunaan e-Bupot

    … Pratama Sintang, terkait penggunaan aplikasi e-Bupot untuk PPh 21 dan PPh Unifikasi. Dipo menjelaskan secara …

  3. Penyuluh Kabanjahe Lakukan Asistensi Pembuatan Bukti Potong (e-Bupot)

    … (SPT) Masa Unifikasi Instansi Pemerintah dan SPT Masa PPh pasal 21 secara tatap muka di ruang konsultasi KPP Pratama … SPT Masa Unifikasi Instansi Pemerintah dan SPT Masa PPh pasal 21. Edukasi dan asistensi dilakukan oleh Tim …

  4. Ingatkan Kewajiban, KP2KP Sragen Kunjungi Himpaudi dan IGTKI

    … IGTKI mengenai kewajiban perpajakan yaitu laporan SPT Masa PPh Pasal 21 masa Desember dan SPT Tahunan PPh Badan. “Kami sangat berterima kasih atas …

  5. Bincang Pajak di PRFM, Madya Bandung: Manfaatkan Insentif Pajak

    … Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tanggal 21 Maret 2020. Mengacu pada PMK … KLU yang masuk kriteria untuk memperoleh fasilitas Insentif PPh Pasal 21; penambahan 744 KLU yang masuk kriteria untuk memperoleh fasilitas Insentif PPh Pasal 22; dan penambahan 329 KLU yang masuk kriteria …

  6. Edukasi Koperasi, Pajak Bengkulu Satu Gandeng Diskop UKM

    … Koperasi berhak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 23, Pasal 4 ayat 2, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Lebih lanjut, Fasya menjelaskan mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 dengan Tarif Efektif Rata-Rata (TER). …

  7. Kecamatan Marabahan Cepat Lapor Pajak Berkat e-Bupot

    … memiliki kewajiban menerbitkan bupot Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Bupot digunakan untuk memudahkan karyawan dalam melaporkan SPT Tahunan dan sebagai bukti pemotongan PPh. Bupot PPh Pasal 21 dibagi menjadi 1721-A1 bagi karyawan …

  8. Kinerja Kuarta Pertama 2025: Penerimaan Pajak Papua Terjaga di Tengah Transisi Kebijakan

    … penurunan setoran dari jenis pajak utama, yaitu: • PPh terkontraksi sebesar 19,34% dengan kontribusi terhadap … kini disetorkan ke KPP tempat Pemungut terdaftar. • PPh Pasal 21: Kontraksi pada PPh 21 disebabkan oleh perubahan …

  9. Bendahara Dinas Kabupaten Bener Meriah Ikuti Bimtek Coretax DJP

    … dan operator untuk membuat bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, membuat SPT Masa PPh Pasal 21, dan membuat billing pajak terutang. Selain …

  10. Penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak Pada Sistem Administrasi Perpajakan

    … a. pembuatan bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) melalui aplikasi e-Bupot PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26, e-Bupot Unifikasi, dan e-Bupot …